tirto.id - Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera memitigasi kasus kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPR) Pemilu 2024. Langkah itu diharapkan agar kejadian serupa ke depan tak kembali terulang.
"Kami minta KPU untuk segera melakukan mitigasi. Yang melakukan itu adalah tindakan yang tidak terpuji dan harus di-protect sedemikian rupa supaya ke depan itu tidak lagi tertulang," kata Nusron di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (2/12/2023).
Beruntungnya, kata Nusron, sistem mekanisme pemilu di Indonesia tidak menggunakan mekanisme penghitungan berbasis kepada digital, tidak e-vote, tetapi berbasis pada manual dengan rekap berjenjang.
"Mulai dari TPS, kemudian DPS, kemudian BPK, kemudian kabupaten, provinsi, dan juga nasional," ucap Nusron.
Oleh karena itu, lanjut Nusron, tingkat pencurian data atau penghitungan lewat Informasi dan Elektronik (IT) relatif kecil.
"Karena juga pengumuman di IT juga tidak berlaku juga diakui dalam proses penghitungan," tukas Nusron.
KPU sendiri masih menelusuri dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.
Sebelumnya, Komisioner KPU bidang Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, mengatakan lembaganya bekerja sama dengan Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
"Dan saat ini kita sudah minta bantuan dari Satuan tugas siber yang saat ini bekerja, BSSN, BIN, dengan Mabes Polri," kata Betty di KPU RI pada Selasa (28/11/2023).
Meski sudah ditelusuri, Betty belum bisa memastikan kabar 240 juta data DPT dari situs https://cekdptonline.kpu.go.id/ benar-benar telah dibocorkan dan disebarkan ke publik.
"Sudah kami koordinasikan dan ini kami cross check dulu," kata dia.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Reja Hidayat
