Menuju konten utama

TKN Jokowi-Ma'ruf Minta KPAI Responsif Soal Kasus Pramuka & SMAN 8

TKN Jokowi-Ma'ruf akan menuntut KPAI untuk lebih responsif kepada kasus yang melibatkan anak-anak jelang Pilpres dan Pileg 2019.

TKN Jokowi-Ma'ruf Minta KPAI Responsif Soal Kasus Pramuka & SMAN 8
Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (4/10/2018). tirto.id/Lalu Rahadian.

tirto.id - Perwakilan Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Kyai Haji Ma’ruf Amin akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (18/10/2018). Mereka akan menuntut KPAI untuk lebih responsif kepada kasus yang melibatkan anak-anak jelang Pilpres dan Pileg 2019.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Poeloengan kepada Tirto. Irfan menyatakan laporan ini dilakukan karena KPAI cenderung pasif terhadap kasus-kasus berbau politik yang menyasar kepada pelajar.

“Kami meminta kepada KPAI untuk lebih responsif dan lebih cermat dalam hal menyikapi tahun politik ini dimana ada peningkatan eksploitasi setiap anak dalam kampanye. Jadi yang kita soroti adalah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Jangan sampai ada lagi,” tegas Irfan.

Yang dimaksud Irfan adalah adanya video yang beredar luas dimana ratusan anak-anak berpakaian pramuka dipimpin oleh seseorang untuk meneriakkan “2019 Ganti Presiden.”

Slogan itu identik dengan yang digunakan oleh pendukung pasangan nomor urut 02 di pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kader partai pengusung paslon itu, Mardani Ali Sera dari PKS juga sudah mengakui bahwa slogan itu digagas olehnya.

“Dari dua peristiwa itu kan seakan-akan menyudutkan paslon 01,” kata Irfan lagi. “Kita lebih tekankan peristiwa-peristiwa yang muncul dalam pemanfaatan anak jangan sampai terjadi. Itu diatur oleh UU.”

Sedangkan Guru SMA Negeri 87 berinisial N diduga melakukan doktrin anti-Jokowi saat pengajarannya di kelas. Irfan merasa KPAI harus melindungi hak-hak siswa untuk belajar daripada didoktrin oleh pandangan pribadi gurunya.

“Mereka kan belum punya hak pilih. Jangan sampai dia terbebani,” ucapnya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Maya Saputri

tirto.id - Politik
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri