tirto.id - Tahun politik selalu menjadi momen penting bagi Indonesia, dan menjelang Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Salah satu yang paling signifikan adalah merebaknya hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Banyak masyarakat Indonesia masih percaya terhadap berita palsu yang beredar melalui telepon genggam. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan sosial dan potensi gangguan dalam proses demokrasi.
Alfianto Yustinova, Ketua Jabar Saber Hoaks, mengungkapkan pada Pemilu sebelumnya, rentang 2018-2019, ditemukan sekitar 4.000 hoaks yang beredar. Namun, menjelang Pemilu 2024, meskipun terjadi penurunan secara umum, penyebaran hoaks terkait isu politik justru meningkat dibandingkan isu lainnya.
"Mungkin ini dipengaruhi karena 56 persen pemilih sekarang adalah Gen Z yang lebih paham literasi digital, jadi kalau bikin hoaks itu sudah nggak laku lagi saat ini," ungkap Alfianto pada kegiatan TikTok Goes to Campus di Balai Kota Bandung pada Kamis (26/9/2024).
Untuk mengatasi tantangan ini, Jabar Saber Hoaks melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pengawasan ketat terhadap pemberitaan serta edukasi literasi digital kepada masyarakat.
"Literasi digital menjadi kunci bagi kami untuk mengurangi eskalasi politik yang dipicu oleh hoaks," tegasnya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mereplikasi program Jabar Saber Hoaks di 27 kabupaten dan kota melalui kerja sama dengan Diskominfo setempat. "Tujuannya adalah agar lebih cepat dalam mengklarifikasi isu-isu hoaks yang ada di daerah," tambah Alfianto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, turut memberikan pandangannya mengenai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi kerawanan Pemilu 2024. Zacky mengapresiasi program TikTok Goes to Campus yang melibatkan generasi muda dalam memastikan kontestasi pemilu berjalan aman.
Menurut Zacky, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan pada tahun 2022, Jawa Barat tidak lagi termasuk provinsi dengan kerawanan yang tinggi.
"Di Pemilu yang lalu, Jawa Barat ini masuk ranking keempat pada tingkat kerawanan yang tinggi, tapi pasca dinamika pemilu kemarin, Jawa Barat tidak termasuk pada provinsi yang memiliki kerawanan yang tinggi dari potensi-potensi pelanggaran,” terangnya.
Zaky menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki prosedur khusus untuk menangani setiap pelanggaran. Pelanggaran ini dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, pelanggaran administratif. Kedua, tindak pidana pemilihan seperti politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran hoaks yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, pelanggaran kode etik.
Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki KTP, termasuk pemilih, pemantau pemilu, serta pasangan calon atau tim kampanye.
"Mekanisme pelaporan bisa dilakukan secara langsung ke kantor Bawaslu atau melalui portal online di https://sigaplapor.bawaslu.go.id/ yang dilengkapi syarat formil dan materil," jelasnya.
Sementara itu, Faris Mufid, Public Policy dan Government Relations TikTok Indonesia, menegaskan komitmen TikTok untuk menciptakan lingkungan yang aman di tengah maraknya hoaks terkait Pilkada.
"Kami terus bekerja untuk menjaga agar TikTok tetap menjadi tempat yang aman, terutama saat banyak informasi terkait Pilkada yang beredar," ujar Faris.
Program TikTok Goes to Campus, yang diadakan di berbagai kampus di Indonesia, merupakan bagian dari upaya TikTok untuk mendukung literasi digital.
"Program ini bukan hanya mengajak masyarakat untuk mengenali hoaks, tetapi juga memproduksi dan membagikan konten anti-hoaks yang kreatif dan efektif," tambah Faris.
Program TikTok Goes To Campus terdiri dari dua rangkain acara, yakni seminar dan workshop bagaimana mengidentifikasi dan melaporkan hoaks. Program ini disambut baik oleh masyarakat, termasuk mahasiswa.
Salah satu peserta workshop, Friska Wulandari, mahasiswi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi maraknya hoaks dan disinformasi menjelang Pilkada. Ia juga mengimbau masyarakat khususnya anak muda perlu bijak dalam bermedia sosial dan jangan termakan oleh hoaks dan disinformasi.
“Mulai dari hal-hal kecil yang kita temui di media sosial yang kiranya mencurigakan atau berpotensi melanggar aturan itu kita harus cari dulu kebenarannya jangan termakan emosi. Kita bisa cari kebenarannya seperti apa,” katanya.
Melalui upaya bersama ini, diharapkan proses Pemilu 2024 bisa berlangsung lebih aman dan demokratis, serta mampu menangkal dampak buruk dari penyebaran hoaks dan disinformasi. Dengan meningkatnya literasi digital di kalangan masyarakat, ada harapan besar bahwa hoaks tidak akan lagi mendominasi perbincangan di ranah publik.
Editor: Dwi Ayuningtyas
