TI Indonesia Desak Prabowo Perbaiki Tata Kelola di BUMN

tirto.id - Transparency International Indonesia (TI Indonesia) mencatat, dari total 562 komisaris BUMN, 174 berlatar belakang birokrat dan 165 lainnya politisi. Sementara, komisaris yang berlatar belakang profesional hanya berjumlah 133 orang.

TI Indonesia juga mencatat bahwa hingga Selasa (30/9/2025) ada 33 wakil menteri yang rangkap jabatan wakil menteri dengan komisaris BUMN, ini belum termasuk 1 Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM yang merangkap di BP Danantara dan 1 Kepala Staf Kepresidenan yang juga komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.

TI Indonesia menyayangkan adanya praktik rangkap jabatan dan dominasi politik dalam penunjukkan komisaris pada perusahaan pelat merah ini. Padahal, TI Indonesia menilai, maraknya korupsi di BUMN, harusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN.

"Kasus korupsi dan kerugian yang melanda banyak BUMN seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola BUMN. Namun yang terjadi justru makin maraknya praktik rangkap jabatan dan dominasi kepentingan politik dalam penunjukan komisaris di perusahaan pelat merah ini," bunyi siaran pers TI Indonesia di laman ti.or.id, yang dikutip pada Kamis (2/10/2025).

Menurut TI Indonesia, Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada 28 Agustus 2025, ternyata tidak cukup membuat pemerintah bergeming untuk setidaknya mengurangi praktik rangkap jabatan.

Catatan latar belakang komisaris BUMN dan rangkap jabatan ini, merupakan hasil riset lanjutan, untuk melihat komposisi komisaris BUMN yang dicurigai dijadikan sebagai tempat untuk menampung politisi dan relawan politik.

Riset ini disebut sebagai politically exposed persons (PEPs) dengan beberapa kategori yakni birokrat, politisi, profesional, akademisi, ormas, aparat penegak hukum, militer, dan mantan pejabat negara. Kemudian, para politisi, pejabat publik, dan orang- orang yang memiliki hubungan erat dengan kelompok ini yang kemudian dianggap sebagai area risiko korupsi yang signifikan bagi BUMN.

Riset ini dilakukan terhadap 119 perusahaan yang terdiri atas 59 induk BUMN dan 60 anak usaha BUMN yang tercantum dalam Laporan Keuangan Gabungan BUMN Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN.

TI Indonesia menilai komposisi komisaris BUMN saat ini, memperlihatkan bahwa komisaris dengan latar belakang birokrat dan politisi sangat dominan di BUMN yaitu 60 persen.

Jika melihat sebaran berdasarkan perusahaan holding dan anak usahanya, maka komposisi birokrat dan politisi sangat dominan di induk usaha BUMN dengan komposisi 37,8 persen birokrat dan 31,3 persen politisi.

"Sedangkan di anak usaha BUMN, jika digabungkan antara birokrat dan politisi persentasenya mencapai 51,9 persen jauh diatas komisaris dengan latar belakang profesional sebanyak 32,1 persen,"

Menurut TI Indonesia, dengan dominannya jumlah politisi dalam jajaran komisaris BUMN ini, juga mengindikasikan jabatan tersebut memang ditujukan untuk kepentingan para pendukung politik di masa pemilu.

Dalam temuan ini, TI Indonesia menemukan bahwa 165 politisi menempati jabatan komisaris di BUMN. Kategori politisi ini, terdiri dari kader atau anggota partai politik dan kelompok relawan politik. Hasilnya, dari 165 kursi, 104 diantaranya diduduki oleh anggota partai politik dan 61 kursi diperuntukkan bagi relawan politik.

Adapun jabatan komisaris dengan latar belakang anggota partai politik tersebut didominasi oleh Partai Gerindra, yang Ketua Umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto yang mencapai jumlah 53 orang.

TI Indonesia menilai, penunjukkan komisaris BUMN dilakukan secara serampangan dan rawan terjadi konflik kepentingan. Selain itu, minimnya pelibatan kelompok profesional sebagai komisaris juga mengindikasikan semakin lemahnya sistem meritokrasi di BUMN.

Oleh karena itu, TI Indonesia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola di BUMN, setidaknya dapat dimulai dari sistem pemilihan pucuk pimpinan di BUMN.