tirto.id - Sejak 14 hingga 27 Agustus lalu, tim patroli siber--gabungan antara Polri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika--telah menemukan setidaknya 32 ribu konten yang dianggap provokatif terkait Papua. 1.750 akun yang memproduksi konten tersebut sudah diblokir.
Salah satu di antaranya adalah konten di Youtube yang diproduksi perusahaan media asal Australia, The Juice Media (TJM), dengan judul Honest Government Ad | Visit West Papua dengan durasi 2 menit 20 detik.
Video yang dipublikasikan pada 21 November 2018 ini--hampir satu tahun lalu--sudah tak bisa lagi di akses dengan cara normal (misalnya, tanpa VPN) pada 28 Agustus 2019.
"Jadi Pemerintah Indonesia meminta @YouTube untuk memblokir Honest Government Ad (satire) kami tentang #WestPapua agar tidak dilihat di Indonesia," demikian @thejuicemedia mengkonfirmasi pemblokiran ini via Twitter.
Konten video itu bergaya satire. Zoë Amanda Wilson, si pembawa acara, membuka video dengan gaya bak seorang duta pariwisata. "Kunjungi Papua Barat," katanya sambil tersenyum. "Tambang tembaga favorit Indonesia. Maksudku koloni, maksudku wilayah."
Selanjutnya adalah apa yang kerap kita dengar beberapa hari ke belakang: sejarah aneksasi Indonesia di Papua, kekerasan aparat terhadap warga asli, hingga eksploitasi sumber daya alam gila-gilaan terutama di Freeport dengan footage asli.
Zoë juga menyinggung keterlibatan pemerintahannya sendiri. "Kami [pemerintah Australia] membantu melatih dan mempersenjatai para pahlawan itu [aparat pelanggar HAM]. Jadi kami layak mendapatkan penghargaan juga ..."
Kanal ini memang tidak pandang bulu. Dalam video lain berjudul Honest Government Ad | Aussie Arms Industry, TJM menyindir bagaimana pemerintah Australia terobsesi jadi salah satu eksportir senjata kelas dunia.
"Kami hanya akan menjual senjata kepada teman dan sekutu kami. Seperti Arab Saudi, yang saat ini membantai ribuan orang di Yaman," kata Zoë, juga dengan nada satire.
Bermasalah
Pemblokiran konten dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam aksi-aksi menolak rasisme di Papua dan Papua Barat, yang dipicu oleh aksi rasisme ormas dan aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, satu hari jelang hari kemerdekaan. Pemerintah juga memblokir akses internet itu sendiri.
Mengutip situs resmi Kemkominfo, internet baru dapat dibuka lagi "hingga situasi Tanah Papua kembali kondusif dan normal."
TJM kembali membagikan video ini saat aksi-aksi menentang rasisme berlangsung lewat Twitter, tepatnya pada 22 Agustus. Videonya masih bisa diakses lewat kanal ini.
Direktur SAFENet Damar Juniarto mengatakan pemblokiran konten tertentu harus berdasarkan putusan pengadilan. Dengan kata lain, pemblokiran ini ilegal.
"Tapi kalau tidak ada [keputusan pengadilan] sebetulnya sensor; dan kalau sensor itu membatasi kebebasan berekspresi," kata Damar kepada reporter Tirto, Ahad (1/9/2019) kemarin.
Direktur Institute Criminal and Justice Reform Anggara Suwahju juga memandang pemerintah tidak bisa serta-merta memblokir konten tanpa menjelaskan dengan detail pasal dari aturan mana yang dilanggar pembuat konten.
"Kalau dilihat pakai prinsip good governance dan HAM, jelas sewenang-wenang," kata Anggara kepada reporter Tirto.
Sementara Yovantra Arief, peneliti dari lembaga pemantau media dan komunikasi Remotivi, mengatakan tindakan ini membikin Kemkominfo bak Departemen Penerangan era Orde Baru, yaitu "menyensor informasi."
Plt. Kabiro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu membela diri dengan mengatakan pemblokiran salah satu konten konten TJM adalah permintaan polisi.
"Selama konten itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, konten hoaks, provokatif, hasutan, itu kami cegah dengan blokir akunnya bahkan blokir konten-kontennyanya. Artinya kami tidak terlalu mempertimbangkan apakah dari dalam atau luar negeri," kata Ferdinandus saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Ferdinandus tidak menjelaskan pada bagian apa dalam video itu yang tergolong hoaks. Padahal, seperti dilaporkan Asumsi yang menelaah video itu tahun lalu, isinya adalah "fakta sejarah," termasuk soal Pepera 1969 yang TJM sebut "pemilu palsu yang dilakukan di bawah todongan senjata."
Pada kesempatan lain, Fernandinus bilang alasan Kemkominfo memblokir konten TJM juga karena "konten itu bersifat satire." "Sehingga apabila ada orang yang tidak memahami dengan baik isu mengenai Papua tentu itu bisa memprovokasi kemarahan warga Papua terhadap NKRI."
TJM tahu suatu saat kontennya akan dipermasalahkan. Mereka protes dengan cara: mengacungkan jari tengah ke pemerintah Indonesia.
"Ketika kami merekam video itu, Zoë melukis bendera Papua Barat di kuku jarinya," kata mereka, "membuat mengangkat The Morning Star (sebutan untuk bendera Papua) jadi mudah. Aku tahu foto ini akan berguna suatu hari nanti."
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
