Tes Corona COVID-19: Ironi Nasib Kawula & Pejabat Indonesia

Oleh: Mohammad Bernie - 24 Maret 2020
Dibaca Normal 3 menit
Tes Corona COVID-19 bisa disebut kemewahan bagi orang kebanyakan, tapi tidak bagi para pejabat yang punya akses dan uang.
tirto.id - Seorang nenek yang sehari-hari mencari uang sebagai pemulung terkulai lemas di rumahnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak Jumat (20/3/2020) lalu. Amanda, bukan nama sebenarnya, khawatir betul dengan kondisi si nenek.

"Gejala-gejalanya itu, batuk kering dan sesak napas, kan mengarah ke Covid," kata Amanda kepada reporter Tirto, Selasa (24/3/2020). COVID yang Amanda maksud tak lain adalah virus mematikan yang telah membunuh ribuan orang di seluruh dunia, puluhan di antaranya ada di Indonesia.

Amanda semakin khawatir karena sang nenek kerap berkontak dengan barang-barang terbuang dan beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mendengar kabar kalau ada tiga keluarga di sekitar si nenek telah diisolasi karena COVID-19.

Setelah berkonsultasi dengan kawannya yang seorang dokter, Senin kemarin Amanda memutuskan menelepon call center COVID-19, dari mulai milik Kementerian Komunikasi dan Informatika di 117, sampai Kementerian Kesehatan di 119.

Namun tak ada satu pun yang merespons.

"Yang telepon bukan cuma saya. Beberapa teman saya juga bantu telepon dan memang tidak ada yang sambung," katanya.


Cerita Amanda itu kemudian diangkat oleh sebuah media daring. Baru setelah ramai dibicarakan, seorang dokter puskesmas datang ke kediaman nenek tersebut dan menemukan si nenek sakit asma. Pagi tadi seorang dokter juga datang dan mendiagnosis nenek dengan hasil berbeda: tuberkulosis.

Tak ada satu pun dari mereka yang mengambil sampel cairan di tenggorokan si nenek untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Ini biasa disebut tes swab, yang sejauh ini merupakan metode paling presisi untuk menentukan seseorang terkena COVID-19 atau tidak. Dokter juga tak merujuknya ke rumah sakit.

"Teman saya kemarin punya duit bisa langsung tes COVID. Semua habisnya Rp1,5 juta. Dia sehat tapi ternyata carrier, jadi sekarang isolasi diri di rumah. Tapi, apa ada akses untuk ibu ini?" kata Amanda, lirih.

Cerita si nenek yang dituturkan Amanda hanyalah satu dari sekian banyak kisah warga yang kesusahan untuk melakukan tes COVID-19.

Sulit membayangkan kesulitan seperti ini dialami mereka yang punya uang. Mereka jelas dapat menikmati pelayanan tes COVID-19 yang berbiaya ratusan ribu. Seorang narasumber Tirto bernama Maria mengatakan saat memeriksakan diri secara mandiri di RSPAD Gatot Soebroto, ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp659 ribu untuk mengganti biaya tes dan konseling. Sementara seorang reporter Tirto yang pernah berinteraksi dengan Menteri Perhubungan Budi Karya--sudah dinyatakan positif Corona--membayar sekitar Rp300 ribu di RSPI Soelianti Saroso.

Namun di atas orang berduit yang tetap harus mengantre untuk dapat dilayani, ada lagi para pejabat. Mereka ini lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Staf ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin misalnya, mengatakan ia menjalani tes COVID-19 pada Rabu (18/3/2020) pekan lalu, atau berselang empat hari setelah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif. Tak ada halangan apa pun pada pemeriksaan ini. Ali dengan lancar melenggang ke laboratorium rontgen, kemudian berpindah ke ruangan lain untuk pengambilan darah.

"Untuk memastikan COVID-19 apa tidak, saya lebih kurang 15 menit. Kemudian dari laboratorium ke rontgen sekitar 10 menit. Artinya pelayanannya bagus, dan mohon doa dukungan Insya Allah kita orang sehat," katanya.

Salah seorang narasumber Tirto mengatakan memang banyak pejabat yang menjalani tes setelah Menteri Budi Karya ditetapkan mengidap COVID-19. Tak cuma pejabat, tapi juga istri, anak, menantu, sopir, ajudan, bahkan keponakan pun turut diperiksa.


Umumnya para 'pasien VIP' itu menuntut hasil tes bisa diketahui secepatnya, kata narasumber anonim ini. Hal itu jelas membuat petugas laboratorium kedodoran.

"Makanya setiap hari [petugas laboratorium] yang piket pulang sampai tengah malam supaya selesai pekerjaan hari itu," kata dia.

Anggota DPR Minta Dites

Anggota DPR ternyata tak mau ketinggalan dari para pejabat di lingkungan eksekutif. Usul agar mereka juga dites pertama kali dilontarkan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Senin (23/3/2020) kemarin. Rencananya yang dites tak hanya legislator, tapi juga keluarga, sopir, dan asisten rumah tangga (ART).

"Jumlah anggota dewan 575. Kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas 2.000 keseluruhan. Dengan pembantu dan driver, barangkali," kata Indra.

Indra berujar DPR telah mengumpulkan 20 ribu alat rapid test (tes cepat). Para anggota dewan itu berkontak langsung dengan produsen dari Cina. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan uang untuk membeli alat itu bukan dari negara, tapi kas pribadi masing-masing anggota dewan.

Menurut Sufmi, ini perlu dilakukan mengingat sebentar lagi masa reses selesai dan para anggota dewan harus kembali bersidang. Jika tes tidak dilakukan, ia khawatir parlemen jadi episentrum baru penyebaran COVID-19.

Rencananya tes terhadap anggota dewan dan keluarganya akan dimulai Kamis besok.

Dapat ditebak dengan mudah, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh masyarakat. Lewat change.org Michelle Dian Lestari membuat petisi penolakan terhadap rencana ini. Saat artikel ini dibuat, sudah ada hampir 14 ribu tanda tangan yang masuk.

Dalam pengantar petisi, Michelle mengaku "sangat marah" dengan rencana ini. Menurutnya tak ada urgensinya mengetes ratusan anggota DPR beserta keluarga dan karyawan mereka, "Sementara ada ribuan lain yang lebih memerlukan tes."


Rencana ini juga ditolak beberapa fraksi. PKS, misalnya, meminta Sekjen DPR RI "membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya yang punya gejala sakit." Lewat keterangan tertulis, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan saat ini sebaiknya yang diprioritaskan adalah "tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung."

Jazuli tidak menjelaskan apakah mereka turut serta menyumbang uang, mengingat Sekjen DPR bilang alat tes dibeli dari uang patungan anggota dewan.

Namun Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakan tak melarang jika ada kader yang memutuskan turut serta dalam tes.

Sikap serupa ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan semestinya yang didahulukan adalah masyarakat. "Karena mereka yang benar membutuhkan," kata Ibas.

Baca juga artikel terkait RAPID TEST atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Kesehatan)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Rio Apinino
DarkLight