tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, keputusan mengenai tarif ojek online (ojol) ditetapkan dengan mempertimbangkan suara pengemudi. Budi juga menambahkan tarif yang berlaku saat ini pun sudah memasukkan usulan pengemudi sendiri.
Hal yang sama, kata Budi, juga berlaku pada evaluasi tarif yang dilakukan. Dengan demikian, Budi membantah bila kementeriannya dianggap mengambil keputusan secara sepihak mengenai tarif ojol.
"Ojol dinamis. Apa yang kami lakukan ini usulan pengemudi. Kalau kami riset ini ada tahapan diskusi, tidak pernah kami putuskan (kebijakan tarif) sendiri," ucap Budi kepada wartawan usai memberi sambutan di Hotel The Morrissey, Jakarta, pada Rabu (12/6/2019).
Lebih lanjutnya Budi juga mengatakan, dari tiap kebijakan yang ditetapkan pun juga terlebih dahulu disosialisasikan.
Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan suara pemangku kepentingan yang lain. Baik itu konsumen, aplikator maupun pengemudi.
"Lalu kita sosialisasikan lagi. Itu jadi tidak benar kalau kita memutuskan (sendiri). Bisa tanya ke mereka (driver). Mereka yang mengusulkan," ucap Budi.
Pada Senin (10/6/2019) lalu, Budi sempat mengumumkan perihal rencana untuk melarang adanya diskon pada tarif ojol dengan alasan menghindari persaingan usaha tidak sehat berupa predatory pricing.
Usulannya itu pun juga disusul dengan kabar rencana untuk menurunkan tarif ojol sebagai kompensasi dari penghilangan diskon itu.
Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono menolak usulan pelarangan diskon lantaran berujung pada penurunan tarif. Jika hal itu dilanjutkan, Igun menyebutkan pemerintah justru mengundang terjadinya gejolak di lapangan.
Pasalnya, besaran tarif yang ada saat ini dinilai masih jauh dari ideal. Ia pun memastikan meskipun penurunannya sedikit, hal itu tetap akan ditolak pengemudi.
"Jadi jangan sampai diatur diskon promo ujungnya diturunkan tarif dari ojek online. Kami sangat tidak setuju berapa pun besaran penurunannya. Ini bisa menimbulkan gejolak di lapangan," ucap Igun saat dihubungi reporter Tirto pada Selasa (11/6/2019).
"Jadi jangan mengambil keputusan dari survei saja tapi melibatkan semua pihak. Jadi tidak menimbulkan gejolak," tukas Igun.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
