tirto.id - Suasana haru menyelimuti ruang makan Gedung Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Banten, saat orang tua siswa Sekolah Rakyat berbagi cerita tentang harapan mereka terhadap pendidikan anak-anaknya.
Momen tersebut terjadi dalam kunjungan persiapan seremoni Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 (SRT) Kabupaten Tangerang pada Sabtu (8/8/2026).
Bagi para orang tua, MPLS bukan sekadar seremoni. Kegiatan tersebut menjadi awal perjalanan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan dan menatap masa depan yang lebih baik.
Salah satunya dirasakan Siti Yuliana, ibu rumah tangga asal kawasan pesisir Jakarta Utara. Yuliana tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan kisah keluarganya di hadapan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul); dan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Suami Yuliana bekerja sebagai buruh harian lepas. Kondisi ekonomi keluarga sempat membuat keberlanjutan pendidikan putrinya, Putri Nurdiyanah, berada dalam situasi sulit.
Namun, Yuliana memilih memberikan kesempatan kepada putrinya untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk dengan tinggal di asrama dan mendapatkan pendampingan dari guru serta wali asrama.
“Saya ridho anak saya diasramakan dengan bimbingan guru dan wali asrama,” ucap Yuliana merujuk keterangan resmi pada Sabtu.
Kisah Yuliana menjadi gambaran bagaimana Sekolah Rakyat dihadirkan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan. Selain pendidikan formal, model sekolah berasrama memungkinkan siswa mendapatkan pendampingan dan pembinaan di luar jam pelajaran.
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi keluarga yang selama ini belum memperoleh kesempatan yang layak dalam pembangunan.
“Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo yang untuk pertama kalinya diselenggarakan sejak Indonesia merdeka, dimana Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, yang selama ini belum terbawa oleh pembangunan," urai Gus Ipul.
Melalui sistem pendidikan berasrama, siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran kurikulum formal, tetapi juga memperoleh pendampingan untuk membangun karakter, etika, serta kebiasaan hidup positif.
Perkembangan siswa pun mulai terlihat. Misfan Nazriel Faturrahman, siswa asal Kabupaten Bekasi, misalnya, sebelumnya memiliki keterbatasan dalam membaca. Kini, ia mampu tampil percaya diri sebagai Master of Ceremony (MC) menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Perkembangan serupa juga terlihat pada siswa lainnya. Gus Ipul sebelumnya menyebut terdapat siswa yang ketika masuk kelas 1 SMA belum lancar membaca, tetapi setelah menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat mulai menunjukkan kemampuan dan prestasi yang lebih baik.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat juga melibatkan pemerintah pusat dan daerah melalui skema gotong royong. Pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, berperan dalam menyediakan lahan. Sementara itu, pembangunan sekolah permanen dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan APBN.
Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan pembangunan 100 titik Sekolah Rakyat permanen yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Selanjutnya, mulai Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto akan menambah 100 titik sekolah permanen.
Setiap titik sekolah permanen tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Gubernur Banten, Andra Soni, turut mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk menjawab persoalan putus sekolah di Banten sekaligus membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id































