tirto.id - Pada 24-25 Oktober 1985, Balai Wartawan Semarang tiba-tiba penuh sesak. Masyarakat mendatangi gedung berkapasitas 250 orang itu untuk mengikuti acara seminar yang bertajuk “Tuyul dan Alam Halus.” Mereka mengira bakal ada demonstrasi melihat makhluk halus, terutama tuyul dan Nyi Blorong yang dipercaya dapat membawa kemakmuran.
Namun, peserta seminar terpaksa menelan rasa kecewa karena tidak ada satupun tuyul yang muncul. Merujuk pada laporan yang dipaparkan jurnalis Sinar Harapan, Umar Nur Zain, dalam antologi Rekaman Peristiwa ‘85 (1986: 78), seminar itu diselenggarakan oleh Yayasan Parapsikologi Semesta (YPS) semata-mata ditujukan untuk mendiskusikan identitas tuyul secara “ilmiah”.
Di antara pembicara yang hadir, Ong Hok Ham muncul menjadi sosok yang paling mencolok di sana. Banyak wartawan yang mempertanyakan mengapa sejarawan dari Universitas Indonesia ini mau hadir di seminar dengan topik hantu pesugihan yang pekerjaannya mengutil uang. Menurut David Reeve dalam tulisannya yang terdapat dalam Onze Ong: Ong Hok Ham dalam Kenangan (2007: 97), Ong bersedia datang berkat undangan Amen Budiman--kawannya sesama ahli sejarah yang ternyata adalah ketua YPS cabang Semarang.
Alih-alih membicarakan hal-hal yang sifatnya mistis, Ong mencoba menganalisa mengapa orang Jawa percaya pada tuyul. Lebih jauh, dia berpendapat bahwa tuyul dalam tradisi masyarakat agraris di Jawa mengilustrasikan dampak kesenjangan sosial-ekonomi akibat akumulasi modal dan kekayaan, yang dilakukan golongan pedagang pribumi maupun minoritas. Singkatnya, mitos tuyul lahir dari rasa cemburu dan antipati terhadap orang kaya.
Kecemburuan Sosial
Kapitalisme di tanah Jawa yang masuk segera setelah tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870 adalah musuh alami masyarakat agraris. Dampak perekonomian yang dihasilkan oleh sistem bawaan kaum liberal itu tidak membuat kehidupan orang kecil di Jawa--yang umumnya menghidupi diri dengan bertani--menjadi lebih baik. Sebaliknya, hal ini malah membuat mereka semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan.
Di lain pihak, para pedagang punya lebih banyak kesempatan memperkaya diri. Ditopang kemampuan mereka menentukan naik-turunnya harga hasil bumi dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, para pedagang tampil bak soko guru sistem ijon yang memengaruhi penghasilan masyarakat perdesaan. Eksploitasi ekonomi yang bertautan dengan sistem riba ini membuat kegelisahan di kalangan petani subsisten.
Dalam buku Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong (2002: 182), Ong Hok Ham menjelaskan bahwa dari sudut padang masyarakat agraris, orang yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi cenderung tidak dianggap sebagai orang Jawa. Dia lantas mengkaitkannya dengan sentimen rasial terhadap orang Tionghoa dan ras minoritas lain yang berduit. Mereka inilah yang semenjak permulaan abad ke-19 menjadi perantara kebijakan fiskal pemerintah kolonial.
Peter Carey dalam karyanya Orang Jawa & Masyarakat Cina (1986: 72) mencatat ada semacam ketidakadilan dalam urusan praktik pungutan pajak antara petani Jawa dengan pedagang Tionghoa. Sebelum Perang Jawa meletus, orang-orang Tionghoa yang bertugas menjaga gerbang cukai lebih suka menyita hasil bumi milik petani karena dianggap tidak mampu membayar pajak.
Petani-petani itu lantas dibiarkan terlantar di sekitar gerbang cukai. Selama menunggu barang-barangnya dikembalikan, mereka harus bertahan dari godaan untuk memakai candu yang dijual eceran oleh pedagang-pedagang Tionghoa di sekitar gerbang cukai. Kondisi keuangan mereka semakin sulit ketika harus berhadapan dengan tipu daya rumah pelacuran dan perjudian.
Kegelisahan terhadap cukong-cukong Tionghoa kemudian berubah menjadi kemarahan kolektif terhadap orang-orang kaya lainnya. Golongan swasta kaya pribumi, seperti halnya para haji pedagang, ada kalanya juga disejajarkan dengan pedagang-pedagang etnik minoritas.
Mereka sulit diterima dalam tatanan masyarakat Jawa tradisional karena tidak bisa meyakinkan rakyat--yang umumnya masih percaya takhayul--tentang asal muasal kekayaannya. Sebagaimana dicatat Ong, sentimen negatif terhadap golongan ini kemudian melahirkan tuduhan bahwa mereka memiliki tuyul dan bersekutu dengan iblis.
“Di mata masyarakat Jawa, kekayaan seseorang khususnya pengusaha, tidak memiliki legitimasi, artinya jelek, karena berpakta dengan tenaga halus yang jahat,” jelas Ong.
Legitimasi Melalui Alam Gaib
Seperti ditulis Ong Hok Ham dalam bukunya yang lain, Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina (2008: 54), orang Jawa seringkali menciptakan semacam mitos di sekitar orang yang berhasil dalam hidupnya. Ong memberi contoh kisah pengusaha pabrik gula dan industri perkapalan bernama Oei Tiong Ham dari abad ke-19. Ia menjadi bahan gosip pembantu-pembantunya yang orang Jawa. Mereka menyamakan tuannya dengan kesatria Jawa yang memiliki masa muda ugal-ugalan tetapi berhasil jadi penguasa dengan bantuan makhluk halus.
Demi memahami konsep kekuasaan, jelas Ong, masyarakat tradisional memerlukan penjelasan melalui mitos dan alam gaib. Mitos perkawinan Raja-raja Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul, misalnya, merupakan kompensasi dari menguatnya kekuasaan VOC di Pantai Utara Jawa pada abad ke-17. Para pujangga kerajaan menciptakan mitos tersebut semata-mata demi meyakinkan rakyat bahwa kekuasaan Mataram atas Laut Selatan adalah mutlak.
Di lain pihak, tuan tanah lokal, penginjon, lintah darat, dan pedagang tidak bisa merekayasa legitimasi serupa atas kekayaan yang mereka kumpulkan. George Quinn dalam artikel “An Excurcion to Java’s Get-Rich Quick Tree” menjelaskan bahwa dalam konsep kemakmuran di kalangan petani, proses pengumpulan kekayaan materi haruslah berwujud. Jika tidak, seseorang akan dituduh telah mencuri.
“Tidak ada yang tidak terlihat dalam usaha mengumpulkan kemakmuran materil (sekecil apapun) dalam masyarakat petani. Prosesnya harus terbuka, dapat dipahami, bahkan bersifat umum, seperti kombinasi antara kerja fisik dan kebijaksanaan, ritual yang sifatnya pragmatis, serta pelaksanaan kewajiban agama dan komunitas,” jelasnya.
Perpindahan kekayaan berlimpah dalam waktu singkat, dan hanya dilakukan oleh satu orang adalah mustahil dalam pandangan dunia ekonomi tradisional. Maka ketika kondisi sosial-ekonomi para petani terusik, mereka menyalahkan kaum bermodal, menuduhnya sebagai pencuri yang bekerjasama dengan perantara yang tak kasat mata, yakni tuyul.
Antropolog Clifford Geertz dalam penelitiannya di Kediri tahun 1950-an, mencatat ada tiga orang yang diduga menggunakan ilmu sihir untuk mengorbankan kerabat dekat atau teman untuk mendapatkan tuyul. Mereka terdiri dari seorang juragan daging, pengusaha tekstil, dan haji pedagang yang mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi kapitalis pada periode Jepang. Begitu Indonesia merdeka, ketiganya sudah menjadi orang yang sangat kaya.
“Orang yang dituduh memiliki tuyul digolongkan ke dalam satu status sosial. Mereka adalah orang kaya yang berhasil mengumpulkan kekayaan dalam waktu singkat dan biasanya--meski tidak selalu--memiliki sifat kikir […] sementara rumah-rumah mereka konon dipenuhi batangan emas,” tulis Geertz dalam karyanya yang termasyur, The Religion of Java (1976: 21-22).
Orde Baru Menjinakkan Tuyul
Berakhirnya seminar tuyul tak lantas membuat makhluk pesugihan ini berhenti dibicarakan. Dua hari usai seminar, tuyul kembali mendapat perhatian sekaligus menjadi bahan olokan media nasional. Musababnya ialah kegiatan safari ke sebuah pohon keramat di Klaten, Jawa Tengah, yang dipercaya menjadi pusat kerajaan tuyul.
Acara yang masih satu rangkaian dengan seminar tuyul itu berhasil digagalkan pemegang otoritas setempat, namun gaungnya keburu menyebar ke penjuru Indonesia. Pada 29 Oktober 1985, harian Kompas menerbitkan sebuah karikatur yang mengilustrasikan kegagalan tour de tuyul di Klaten. Bocah berkepala botak tak berbusana itu ditampilkan memakai dasi sambil mengusir para peserta seminar tuyul.
Menurut Ong Hok Ham, iklim pembangunan Orde Baru bertanggung jawab mengangkat tuyul menjadi tokoh yang disayangi di samping citra aslinya yang tetap negatif. Barangkali Ong sedang mengkritisi kebangkitan golongan pengusaha yang dengan leluasa mengakumulasi modal di bawah kebijakan ekonomi Soeharto.
Berkat kepemimpinan Soeharto yang lekat dengan kebiasaan dan simbolisme budaya Jawa, para OKB (Orang Kaya Baru) ada kalanya merasa membutuhkan pengesahan atas keuntungan kapital yang mereka raup secara jorjoran. Tuyul dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan modern yang semakin rumit bagi rakyat di perdesaan yang masih tradisional.
“Seminar tuyul tersebut, yang meningkatkan status tuyul di mata masyarakat, mungkin sekali menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk melegitimasikan kekayaan, semacam legitimasi Petruk menjadi ratu dalam dunia politik,” tutup Ong.
Editor: Irfan Teguh
