tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meyiapkan anggaran pemilihan umum (Pemilu) sebesar Rp19,5 triliun di 2023. Anggaran tersebut terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp14 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebesar Rp5,5 triliun.
"Untuk 2023 mengikuti siklus pemilu dan tahapan, kita estimasi kebutuhan akan mencapai Rp14 triliun dan untuk Bawaslu Rp5,5 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, di Kantor DJP Kemenkeu, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Dia mengatakan, anggaran pemilu yang paling besar nanti akan terjadi di 2024 pada saat pelaksanaan Pemilu. Untuk saat ini, anggaran diberikan masih di dalam proses pelaksanaan persiapan pemilu.
"Tahun ini ada permintaan tambahan yang kita sudah melakukan verifikasi apa-apa yang memang dibutuhkan untuk tahun 2022," kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa meminta pemerintah untuk mencairkan anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan yang telah disepakati antara KPU, pemerintah dan DPR.
Hal itu disampaikan sebagai tanggapan atas dana Pemilu 2022 yang hanya turun Rp3,69 triliun dari Rp8,06 triliun yang dianggarkan atau setara 45,87 persen.
"Diharapkan pemerintah bisa mencairkan sebesar apa yang telah disepakati," kata Saan di Gedung DPR RI pada Selasa (16/8/2022).
Dirinya mengungkapkan bahwa pentingnya pemerintah untuk menepati janji agar tidak menjadi citra buruk kedepannya.
"Sehingga pemerintah tidak memiliki citra seakan setengah hati dalam memberi anggaran. Seolah-olah sudah disepakati oleh pemerintah, DPR dan KPU namun yang dicairkan tidak full," jelasnya.
Meski demikian Saan berusaha memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini yang masih dalam kondisi kesulitan di tengah perekonomian Indonesia yang baru bangkit pasca pandemi COVID-19.
"Kalau dari sisi ini pemerintah full support, cuman kondisi keuangan yang baru saja pulih dan ini yang harus dipahami oleh penyelenggara negara," terangnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
