tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar rapat koordinasi dengan para menteri terkait. Dia mengatakan salah satu yang dibahas adalah upaya mengejar target swasembada pangan yang dipercepat di 2027.
Menurut Zulhas, target swasembada pangan yang dipercepat itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di beberapa negara, salah satunya saat ke KTT G20 di Brasil.
“Kami kan ada perintah [dari] presiden, swasembada 2028 sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, [tapi 2027],” ujar Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Dia mengatakan, pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar target itu. Maka itu, Zulhas bersama jajarannya perlu mempercepat berbagai kebijakan dalam menggalakkan dukungan demi menyukseskan swasembada pangan.
Dalam rapat itu, Zulhas membeberkan usulan-usulan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) untuk langkah percepatan swasembada pangan.
Pertama, Zulhas menyebut menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk neraca komoditas.
“Kalau dulu neraca komoditas di Kementerian Perekonomian, sekarang di [Menko Bidang] Pangan,” ujarnya.
Kedua, usulan perubahan Perpres penyaluran pupuk subsidi. Menurut Zulhas, aturannya akan dipangkas agar tidak menghambat.
“Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, macam-macam, banyak sekali sehingga mengular, itu sudah dipangkas. Nanti cukup SK Mentan, Mentan tugaskan Pupuk Indonesia, langsung ke penyalur atau ke kios atau ke Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani),” jelasnya.
Dia pun juga menekankan bahwa terkait penyaluran pupuk subsidi, pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan volume.
“Satu lagi, pupuk bukan uang tapi volume, kami putuskan volumenya 9,55 juta ton. Kalau uang kurang menyesuaikan,” ujarnya.
Berikutnya, pemerintah berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan pemerintah. Artinya, Bulog tidak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan.
“Nggak bisa komersial lagi [untuk Bulog]. Kalau komersial nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang-kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi dipaksa, ya susah. Sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan,” terangnya.
Terakhir adalah usulan beberapa badan bidang pangan akan di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.
“Tentu ada undang-undang dan lain-lain kami akan rapatkan lebih lanjut, mungkin minggu depan atau beberapa hari akan datang,” pungkasnya.
Rakor dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Kelautan dan Perikanan; Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; dan Direktur Utama Bulod, Wahyu Suparyono.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Irfan Teguh Pribadi
