tirto.id - Lingkup adopsi modernisasi pertanian oleh petani Indonesia kini semakin meluas. Di satu sisi, modernisasi di bidang pertanian ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi seperti rumah kaca, irigasi berbasis internet of things (IoT), dan energi terbarukan, telah mulai diterapkan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, petani masih menghadapi kendala seperti biaya investasi yang tinggi, yang membuat teknologi ini tak terjangkau oleh sebagian petani.
Karmukti (48 tahun), misalnya, yang memimpin kelompok tani (Poktan) Agronova Vision, memulai usaha taninya sebagai pemasok cabai untuk perusahaan pengembangan pertanian di bawah PT Sumber Rejeki Asia, Agroco. Bersama lima kelompok tani lainnya, Agronova Vision dibiayai untuk menanam cabai. Hasil panen tanaman sayuran semusim itu kemudian dibeli Agroco dengan harga kontrak.
Namun, seiring dengan bertambahnya kebutuhan permodalan Poktan, Karmukti, melalui Agroco, lantas mencoba peruntungan untuk mencari tambahan pendanaan ke Jakarta, tepatnya ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah lantas bersurat ke perusahaan pupuk pelat merah, Petrokimia Gresik, untuk memberikan bantuan kepada Poktan berupa rumah kaca (green house) serta membangun internet of things (IoT) pada sistem irigasi di lahan pertanian di sana.
Singkat cerita, setelah dilakukan survei pada lahan pertanian yang terletak di Dusun Ngudi, Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Petrokimia setuju untuk memberikan bantuan pendanaan dan perangkat teknologi pertanian. Karmukti mengatakan, sirkulasi hasil panen yang tak pernah berhenti membuat anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu setuju untuk menggelontorkan bantuan.
“Makanya Petro setuju untuk dirikan green house, yaitu dengan luas 1.000 meter persegi (0,1 hektar/ha) untuk uji coba awal,” kata petani yang juga Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Ngudi Kaweruh, dalam wawancara bersama Tirto, Selasa (25/2/2025).
Dengan gelontoran bantuan itu, Poktan Agronova Vision dan Poktan-Poktan di sekitaran Desa Tawangargo resmi menerapkan teknologi pertanian modern dengan pendekatan climate smart agriculture (CSA), alias pertanian berkelanjutan, sejak 2022. Penerapan ini kemudian bertransformasi menjadi Tawangargo Smart-Eco Farming Village atau lebih karib dikenal sebagai Tameng.
Selain telah mengadopsi teknologi rumah kaca dan irigasi berbasis IoT, kegiatan pertanian di Tameng, seperti pengoperasian alat-alat penting seperti pompa air, water drip (irigasi tetes) dan sprinkler (irigasi semprot), juga didukung oleh penggunaan panel surya berkapasitas 1.000 watt peak (Wp).
Namun demikian, berbagai teknologi modern tersebut tak membuat hasil panen di Tameng sepenuhnya berhasil. Sebaliknya, setelah uji coba pertama, para petani Tameng harus dihadapkan pada masalah gagal panen.
“Tapi, dari kelompok sendiri tidak putus asa dari teknologi yang diterapkan. Sehingga, dari kelompok sendiri itu ada inisiatif bagaimana sistem IoT ini bisa berhasil (diterapkan) dengan dimodif (modifikasi), dengan dibuat, diubah dari IoT diubah (menjadi) semi-IoT. Karena di sini kan airnya kurang memadai untuk yang dibuat seperti IoT,” jelas Karmukti.
Sumber air lahan pertanian Tameng berasal dari sungai, sehingga saat dihubungkan langsung ke sistem IoT justru terjadi penyumbatan pada emitter, filter aliran air ke masing-masing tanaman. Setelah melalui modifikasi, lelaki yang telah berprofesi sebagai petani sejak 29 tahun lalu itu menyadari bahwa Tameng lebih cocok menerapkan sistem irigasi semi-IoT.
Selain modifikasi irigasi semi-IoT, para petani Tameng juga baru merampungkan pembangunan bak penampungan limbah, sekitar enam bulan lalu. Dengan adanya bak penampungan tersebut, limbah organik dan anorganik dipisah, untuk kemudian limbah organik akan diolah menjadi plat booster, yaknipupuk yang berfungsi untuk memperbaiki kandungan tanah yang telah rusak. Sedangkan limbah anorganik, akan dipilah lagi untuk kemudian dapat dijual atau dimanfaatkan menjadi barang lain.
Karmukti mengakui, penerapan teknologi yang lebih canggih membuat produksi pertanian mengalami peningkatan. Sebagai contoh, di Tameng, kala pertanian masih menggunakan teknologi manual, produksi tanaman hortikultura seperti cabai sampai selada keriting hanya mencapai 1,2 ton per 1 hektar lahan. Namun, kini, rata-rata hasil panen di Tameng mampu menembus sekitar 1,6 ton per 1 hektar lahan.Belum lagi, teknologi juga membuat kerja-kerja pertanian menjadi lebih cepat dan hemat. Bagaimana tidak, dengan teknologi konvensional, penyiraman tanaman di lahan seluas 1.000 meter2 membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dengan bahan bakar yang dibutuhkan mencapai 2 liter, atau sekitar Rp13.600, untuk bahan bakar jenis solar. Tapi, dengan irigasi sprinkler dan water drip hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit dengan kini biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan hanya sekitar Rp1.000.
“Ya lebih murah juga, lebih tepat sasaran. Kita bisa menghemat tenaga kerja, hemat di air, hemat juga di bahan bakar,” terang Karmukti.
Penghematan biaya inilah yang kemudian dapat membuat petani merasakan untung saat harga sayuran mengalami kenaikan atau setidaknya tak rugi ketika harga jatuh. Apalagi, harga sayuran di tingkat petani tak pernah stabil. Hal ini juga lah yang membuat petani harus aktif untuk mencari pasar-pasar baru, utamanya swalayan yang dapat memberikan harga beli lebih tinggi.
“Mungkin kestabilan harga sih di pasar. Soalnya kan kalau harga murah gini, buat balik modal aja ya, nipis-nipis lah. Kadang nggak balik modal malah,” kata Rizal Mahendra Wijaya (23), salah satu petani milenial Tameng, pada kesempatan yang sama.
Implementasi Teknologi Kurang, Berdampak ke Produksi
Sementara itu, terbatasnya implementasi teknologi pertanian, khususnya dalam infrastruktur irigasi dan teknologi adaptasi iklim, menjadi salah satu sebab turunnya produktivitas pertanian nasional. Namun, penyebab utama berasal dari masalah perubahan iklim, konversi lahan ke area nonpertanian—terutama di Pulau Jawa, serta penurunan kualitas lahan pertanian.
“Sebetulnya, penyebab penurunan produksi ini penyebabnya berbagai faktor, tidak tunggal karena kurangnya penerapan inovasi teknologi. Ada memang kaitan penurunan produksi, dengan kurangnya implementasi inovasi teknologi, terutama dalam infrastruktur irigasi dan teknologi adaptasi iklim,” ujar Peneliti Center of Reform on Economics, Eliza Mardian, melalui aplikasi pesan kepada Tirto, Selasa (25/2/2025).
Jumlah produksi cabai, yang merupakan salah satu tanaman sayuran semusim, cenderung fluktuatif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ada tiga jenis cabai, cabai besar, cabai rawit, dan cabai keriting. Berdasarkan data yang BPS himpun per Maret 2024, yang menunjukkan produksi cabai pada tahun 2023 ke belakang, ada tren penurunan produksi cabai besar dari sekitar 500 ribu ton (2021) menjadi 395 ribu ton (2023). Untuk cabai rawit, meski naik dibanding tahun 2021, namun, produksi 1,51 juta ton pada tahun 2023 adalah penurunan dibanding 1,54 juta ton pada tahun 2022.
Sementara itu, pada komoditas cabai keriting, terjadi tren kenaikan, dari 860 ribu ton (2021), menjadi 1,16 juta ton (2023).
Sebagai informasi, produksi dan panen padi Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah panen pada 2024 hanya sebesar 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen mencapai 10,05 juta hektare. Sebagai perbandingan, di 2023, panen padi masih sebesar 53,98 juta GKG, dengan luas lahan mencapai 10,21 juta ha.
Namun, jika dilihat dari segi produktivitas, terlihat tren mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir, dari 51,14 kuintal/hektare (ku/ha) pada 2019, menjadi 52,9 ku/ha pada 2024. Meski begitu, produktivitas pertanian nasional masih tergolong rendah.
Hal ini pun diamini Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Bahkan, menurutnya, rendahnya produktivitas ini masih menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi sektor pertanian nasional.
“Kita ketahui bahwa produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain terutama sektor industri pengolahan. Produktivitas sektor pertanian, kira-kira hanya 1/6 dari produktivitas sektor pengolahan,” ujarnya dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, November 2023 lalu.
Sensus pertanian, yang dilakukan setiap 10 tahun sekali itu, juga menunjukkan masih dominannya petani dengan tingkat pendidikan terakhir yang rendah. Kondisi ini pada akhirnya juga menjadi sebab terbatasnya peningkatan produktivitas sektor pertanian.
“Rendahnya produktivitas di sektor pertanian salah satunya juga dikontribusikan karena tenaga kerja pertanian, mayoritas hanya menamatkan pendidikan paling tinggi sekolah dasar. Hampir 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi sekolah dasar,” tambah dia.
Pada saat yang sama, regenerasi petani tak terjadi. Hasil sensus menunjukan, 58 persen tenaga kerja sektor pertanian berusia di atas 45 tahun.
"Ada tren bahwa pekerja di sektor pertanian cenderung menua, dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," sambung Amalia.
Dus, tak heran, jika kemudian, teknologi pertanian juga lebih banyak dimanfaatkan oleh petani-petani berusia tua, alih-alih petani muda.
Survei Pertanian 2023 merangkum, dari sekitar 13,12 juta petani yang menggunakan teknologi, 80 persen di antaranya justru berusia lebih dari 39 tahun. Adapun, teknologi yang dimaksud mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern dan teknologi digital, seperti penggunaan internet/telepon pintar atau teknologi informasi, drone, dan/atau penggunaan kecerdasan buatan untuk budidaya pertanian.
Hal ini sangat disayangkan. Mengingat, berdasar analisis McKinsey pada tahun 2020, percepatan adopsi teknologi pertanian modern berpotensi meningkatkan output pertanian dengan nilai ekonomi mencapai 6,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) setiap tahunnya. Nilai tersebut berasal dari peningkatan hasil panen dan pemotongan biaya operasional.
Menurut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Madya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian (BBPSI Mektan) Kementerian Pertanian, Joko Pitoyo, ada permasalahan minat anak muda yang belum mau terjun ke dunia pertanian secara umum. Secara ekonomi, profesi petani dianggap kurang menjanjikan bagi anak-anak muda. Bagaimana tidak, untuk mencapai pendapatan setara dua kali Upah Minimum Regional (UMR), petani harus memiliki lahan sekitar 2 hektar.
“Di pertanian ini juga untuk cluster budidaya dan produksi padi, juga membutuhkan luasan minimum sekitar dua ha, untuk mencapai income setara 2 kali UMR,” ujarnya kepada Tirto, Rabu (26/2/2025).
Pun, Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, beranggapan, secara umum, komposisi petani lebih banyak yang sudah senior, berusia di atas 40 tahun. Kondisi ini lah yang kemudian membuat lebih banyak petani tua yang menggunakan teknologi pertanian, ketimbang para petani muda.
"Yang harus kita lakukan sekarang adalah menarik petani-petani muda dengan teknologi itu. Sehingga petani tidak perlu macul, tidak perlu manen dengan sabit, tidak perlu mengolah lahannya manual. Itu akan menarik (perhatian anak muda)," tuturnya kepada Tirto, Selasa (25/2/2025).
Bahkan, menurutnya, usaha tani cukup menjanjikan dan berpotensi menghasilkan pendapatan besar, kalau dikelola dengan strategi yang tepat. Dalam hal ini, usaha tani memerlukan perencanaan dan strategi bisnis yang matang, mulai dari alokasi modal, pemanfaatan teknologi tepat guna, sampai proses pemasaran.
Biaya Besar, Pemerintah Tak Sepenuhnya Hadir
Sementara itu dari sudut pandang petani muda, faktor harga mahal menjadi salah satu penghalang akses untuk bisa menerapkan teknologi modern di ladang mereka. Hal ini disampaikan oleh pendiri sekaligus CEO Inofarm, Mufti Dwito Agung.
“Karena mahal dan belum mendalami juga konsep budidayanya mau seperti apa,” terangnya kepada Tirto, Selasa (25/2/2025).
Untuk petani dengan konsep urban farming seperti Inofarm, menanam selada menggunakan hidroponik masih lebih efisien dilakukan dengan penyiraman dan pemanenan konvensional. Hal ini juga disampaikan Karmukti, petani dari Tameng, yang mengimplementasikan irigasi berbasis semi IoT di lahan pertanian yang kini memiliki luas hingga 40 hektar dan sungai sebagai sumber air irigasi.
Pun, teknologi yang dikembangkan Tameng tak seluruhnya modern. Karena sudah dapat dipastikan, implementasi teknologi yang sepenuhnya canggih membutuhkan biaya besar dan pada akhirnya justru tidak bisa diakses oleh petani biasa dengan upah minim.
Berdasar hitungan Karmukti, untuk pembangunan irigasi berbasis IoT pada lahan pertanian seluas 1000 m2 saja, setidaknya membutuhkan modal sebesar Rp100 juta. Nilainya sampai 25 kali lipat dibanding menggunakan teknik pengairan semi modern.
“Kalau untuk irigasi, yang telah saya hitung, kalau pakai yang semi-modernnya itu kurang lebih –mulai dari nol, mulai dari pembuatan embung, terus tandon, pompa sama instalasi ke tanamannya– di Rp4 juta per 1000 (m2),” terangnya.
Mahalnya implementasi teknologi termutakhir untuk sektor pertanian juga disampaikan Kepala Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor (IPB), Bayu Eka Yulian. Menurut Bayu, untuk teknologi drone untuk memetakan lahan saja, harganya bisa mencapai Rp40 juta. Sementara drone yang bisa membantu proses pemupukan, harganya bisa mencapai Rp120 juta.
"Kalau teknologi mempermudah kita iya, tapi kan kebanyakan mahal. Seperti teknologi drone, dia memudahkan pekerjaan, tapi ketika kita tanya petani, 'gimana mau beli drone-nya? Orang drone-nya mahal.’," cerita Bayu, ketika dihubungi Tirto, Selasa (25/2/2025).
"Makanya petani kita masih menggunakan teknologi yang mereka punya, (teknologi) tradisional sejak dulu," tambah dia.
Boro-boro teknologi canggih, Eliza Mardian dari Core Indonesia, bahkan masih melihat banyak petani yang belum memiliki smartphone. Padahal, ponsel pintar para petani dapat membuat diskusi daring untuk sesederhana berbagi ilmu, penerapan pertanian terbaik, atau sekadar mengetahui info harga dan pasar.
Sementara soal implementasi teknologi pertanian canggih, diakuinya memang tak selalu bisa digunakan di seluruh lahan pertanian di Tanah Air. Sebab, dengan topografi berbeda dan juga kecenderungan lahan pertanian yang masih sempit, khususnya di Pulau Jawa, membuat para petani lebih memilih menggunakan teknologi semi modern seperti hand tractor. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan Vietnam dan Thailand, di mana para petani di sana telah jamak menggunakan teknologi seperti drone sprayer untuk menyiram tanaman di lahan pertanian dan menggunakan sistem irigasi modern untuk mengairi lahan.
“Meski ada upaya melalui program ‘Making Indonesia 4.0’ untuk memodernisasi pertanian, implementasinya masih lambat dan terbatas pada petani yang mampu mengakses teknologi alias petani yang kuat permodalannya. Petani kita mayoritas berlahan sempit, pendapatan dari pertanian aja nggak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya, gimana mau bisa investasi di teknologi pertanian?” tanya Eliza.
Sama halnya dengan teknologi pertanian, ekosistem pendukung sektor pertanian seperti infrastruktur jalan dan sarana penyimpanan hasil pertanian (cold storage) juga masih mengalami kendala. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab harga komoditas pertanian relatif bergejolak, sehingga pada akhirnya tak bisa memberikan kepastian harga di tingkat petani.
“Kalau hasil panen banyak yang diolah, ini bukan hanya meningkatkan nilai tambah, sekaligus juga akan menstabilkan harga,” sambungnya.
Dengan mahalnya teknologi pertanian maupun ekosistem pendukung sektor pertanian, Eliza menilai, seharusnya pemerintah dapat hadir untuk membantu para petani dengan modal cekak. “Beli mesin-mesin itu mahal, jadi makin sulit diakses. Umumnya alsintan petani, terutama padi itu ya karena bantuan dari pemerintah,” lanjut dia.
Lebih lanjut, ekonom dari IPB, Bayu Eka Yulian, juga menyayangkan kehadiran negara yang masih belum optimal dalam penyediaan alat-alat dan teknologi pertanian. Dengan sudah diketahuinya kondisi petani serta lahan pertanian kecil yang parsial dan tersebar di seluruh negeri, pemerintah setidaknya dapat mencontoh Vietnam maupun Korea Selatan dalam mengkonsolidasikan para petani yang ada.
Dalam hal ini, para petani dari wilayah yang berdekatan dapat dikelompokkan dalam sebuah unit usaha seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau BUMDes Bersama (BUMDesma).
Melalui sistem kelembagaan ini, para petani dengan lahan kecil dan modal minim dapat mengakses teknologi yang dibeli atau didanai bersama. Teknologi yang ada kemudian juga bisa digunakan bersama-sama atau bergiliran.
“Jadi teknologi itu sekali jalan, bisa untuk banyak lahan dan untuk banyak petani. Jadi, nggak satu per satu pendekatan. Masalah kita di situ, kelembagaan petani. Kita masih belum bisa menghimpun petani kita dengan baik. Petani kita kecil-kecil, tersebar, jadi kalau pakai teknologi itu, istilahnya break-even point aja enggak, malah akan besar biaya produksi,” tutur Bayu.
Pada saat yang sama, kehadiran negara untuk memberikan akses pendanaan maupun teknologi kepada petani juga masih dilakukan secara parsial. Sehingga, hal ini kerap membuat banyak program pemerintah yang menyasar petani sama atau serupa.
Sebagai contoh, Kementerian Pertanian telah memberikan alsintan seperti alat penggilingan padi kepada petani, tanpa koordinasi, Kementerian UMKM juga memberikan bantuan yang sama. Pada akhirnya, dengan bantuan yang tak terkoordinasi itu justru membuat negara buang-buang anggaran, alih-alih efektif mengatasi masalah petani.
Tak Sekadar Kasih Alat, Pemerintah Mesti Bina Petani
Bayu juga menyoroti soal peningkatan kapasitas petani yang kerap dilupakan, kalaupun pemerintah memberi bantuan teknologi. Hal ini menjadi kontraproduktif karena pada akhirnya alat-alat berteknologi canggih itu menjadi menganggur atau rusak.
“Petani itu hanya diberi teknologi, tetapi tidak ada semacam capacity building. Peningkatan kapasitas petani itu penting. Karena yang saya lihat, yang penting teknologi itu nyampe ke desa. ‘Sudah yang penting kita bagikan traktor, bagikan mesin giling.’ Tetapi petani tidak pernah mendapat pelatihan. Misalnya, selain memanfaatkan mesinnya, bagaimana merawatnya gitu ya, sampai kepada bagaimana memperbaiki kecil,” terang Bayu.
Sementara itu, untuk mengatasi masalah regenerasi petani dan juga penerapan teknologi pertanian sekaligus, Kementerian Pertanian telah merilis Program Petani Milenial. Melalui program ini, pemerintah memberikan paket pelatihan dan juga alat-alat pertanian kepada anak-anak muda yang tertarik untuk mendalami profesi petani.
“Ada dengan program petani milenial. Dengan diberikan beberapa pelatihan dan facilitate alat mesin pertanian dan sarana prasarana untuk budidaya pertanian,” kata Pengawas Alsintan BBPSI Mektan Kementerian Pertanian, Joko Pitoyo.
Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, pun menilai bahwa dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para petani. Sementara untuk mendorong minat anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, dilakukan dengan cara memodernisasi alat-alat dan teknologi pertanian.
“BSIP pun kami kalau ke lapangan selalu membina, melakukan pelatihan, bimbingan teknis gitu, kelompok-kelompok tani, untuk penerapan teknologi itu kan, selama ini waktu di badan Litbang, di BSIP maupun ke depan itu pasti ya, itu membina petani-petani muda, petani-petani kelompok tani untuk meng-upgrade ya, agar usaha taninya menjadi lebih modern,” ujar dia.
Kuntoro pun sadar betul, ada tiga hal besar yang harus diperhatikan untuk memajukan pertanian di Indonesia. Pertama, memastikan harga komoditas pertanian stabil di tingkat petani. Kedua, mencukupi permodalan para petani, khususnya yang masih bermodal minim. Terakhir, pengetahuan petani, termasuk dalam hal ini adalah terkait penggunaan alat-alat dan teknologi pertanian untuk mendongkrak produktivitas pertanian.
“Yang saya amati yang paling besar, nomor satu harga, yang nomor dua, modal itu kapital ya, lahan, yang ketiga memang pengetahuan. Kalau kita buat prioritas atau garis besar itu seperti itu, jadi daya tarik, Tapi mereka harus punya modal juga, dan pengetahuan, gitu,” tandas Kuntoro.
Editor: Farida Susanty
