tirto.id - Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 sekaligus pendiri Susi Air menyatakan pandemi Corona atau COVID-19 telah memberi situasi tersulit bagi bisnisnya. Ia mengaku sulitnya situasi ini juga sampai membuatnya khawatir Susi Air bisa berujung pailit karena arus kas yang tidak lagi seimbang atau defisit.
“Kami bertahan tutup banyak cabang, rumahkan karyawan. Kemudian kalau tidak kembali kan harus shutdown total. Ya give up atau dalam UU kepailitan kami harus menyatakan pailit,” ucap Susi dalam diskusi virtual di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (12/6/2020).
Susi menjelaskan imbas pandemi, sudah 2 bulan maskapai perintisnya tidak beroperasi. Bahkan ia menyebutkan, “hampir 99 persen penerbangannya berhenti.”
Di masa-masa itu, ia pun tetap membayar gaji karyawan, sewa tempat, termasuk kewajiban kepada perbankan.
Situasi semakin sulit lantaran ia juga terbebani oleh sederet kewajiban pada pemerintah yang tetap harus dibayar di tengah pandemi. Antara lain, perpanjangan izin pilot, izin kerja, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sampai surat untuk security clearance.
Susi juga mempersoalkan kebijakan pemerintah yang mendenda maskapai perintis bila tidak terbang di kala normal. Sebaliknya saat penerbangan ditutup dan maskapainya tidak bisa terbang beberapa bulan lalu, Susi mengaku tak mendapat pedoman yang jelas dari pemerintah.
“Saya bukan minta kompensasi, tapi at least kewajiban kita yang rutin digratiskan dulu,” ucap Susi.
Susi bilang usulannya untuk memperoleh keringanan itu layak dipertimbangkan. Sebab saat ini perusahaannya sudah tidak lagi memiliki pendapatan atau zero income.
Meski belum lama ini penerbangan dibuka, Susi bilang kondisi itu tetap tidak menutup pengeluaran perusahaan. Ia bilang Susi Air hanya terbang kurang dari 2 persen dari jumlah penerbangan biasanya. Salah satunya terbang menuju Jakarta untuk keperluan pengiriman logistik.
Uuslan terakhir yang disampaikan Susi juga terkait peninjauan ulang syarat terbang berupa tes polymerase chain reaction (PCR). Menurut Susi kebijakan itu mustahil diterapkan dan malah akan membuat sama sekali tidak ada orang yang terbang.
“Bagaimana saya kemarin dengan PCR. kalau masyarakat mau terbang saya liat itu tidak mungkin di daerah (tes) PCR. Impossible,” ucap Susi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
