Survei Poltracking: 75,1% Publik Percaya Pemerintahan Prabowo

tirto.id - Hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran mencapai 75,1 persen. Namun, survei itu juga memperlihatkan persoalan harga kebutuhan pokok dan kemiskinan masih menjadi keluhan utama masyarakat.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan tingkat kepuasan (approval rating) terhadap kinerja Presiden secara personal berada di angka 74,9%.

“Angka ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah sejauh ini masih direspons positif oleh publik, meskipun terdapat perbedaan pandangan di sejumlah kebijakan,” ujar Masduri dalam rilis survei bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran” melalui kanal YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).

Capaian ini menjadi modal sosial dan politik yang penting bagi pemerintah di tengah dinamika global yang turut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Masduri menyebut salah satu faktor utama yang menopang tingginya kepuasan publik adalah program prioritas pemerintah, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menjadi alasan utama kepuasan publik dengan kontribusi sekitar 23 persen, sekaligus dinilai sebagai program paling bermanfaat oleh 36,5 persen responden. Selain MBG, program bantuan pemerintah yang tepat sasaran, layanan kesehatan, serta kepemimpinan yang dianggap tegas juga turut berkontribusi terhadap persepsi positif masyarakat.

Masduri menekankan bahwa tingkat kepuasan publik tidak bersifat homogen. Perbedaan kondisi ekonomi, akses terhadap program, serta tingkat pendidikan memengaruhi cara masyarakat menilai kinerja pemerintah.

“Kelompok menengah ke atas dan berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis, sementara kelompok menengah ke bawah lebih merasakan manfaat langsung program seperti MBG,” jelasnya.

Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik, survei ini juga mencatat sejumlah persoalan utama yang masih dirasakan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi keluhan terbesar dengan 28,5 persen responden menyebutnya sebagai masalah utama. Disusul kemiskinan sebesar 23,6 persen, serta kesulitan mencari pekerjaan. Masduri menegaskan bahwa temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk lebih fokus pada isu-isu domestik, terutama ekonomi dan kesejahteraan

“Publik cenderung rasional. Mereka mendukung ketika kebijakan terasa manfaatnya, tetapi juga kritis ketika kebutuhan dasar belum terpenuhi,” ujarnya.

Survei ini harus dipandang sebagai alat refleksi dan early warning bagi pemerintah untuk menjawab ekspektasi masyarakat ke depan. Meski tingkat kepercayaan publik masih tinggi, tantangan di sektor ekonomi sehari-hari tetap menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah ke depan.

Program Populis Jadi “Pisau Bermata Dua”, Poltracking

Program-program populis yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dinilai memiliki konsekuensi ganda. Di satu sisi mampu mendongkrak dukungan publik melalui manfaat langsung ke masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menjadi titik rawan jika implementasi dan komunikasinya tidak optimal.

Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro, menilai pendekatan program populis pemerintah saat ini efektif karena menyasar kebutuhan langsung masyarakat.

Program seperti MBG, layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga penguatan ekonomi rakyat lewat Koperasi Merah Putih menjadi instrumen utama dalam membangun dukungan publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa karakter program populis sangat sensitif terhadap persepsi publik.

“Ini seperti pisau bermata dua. Kalau program berjalan baik, maka dukungan publik akan ikut terdongkrak. Tapi kalau ada masalah, apalagi di era media sosial, dampaknya bisa cepat meluas,” ujar Yoki.

Menurutnya, pemerintah saat ini cenderung menjadikan program populis sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas politik dan tingkat penerimaan publik, dengan menitikberatkan pada program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mencontohkan program MBG yang tidak hanya menyasar kebutuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Begitu pula program di sektor kesehatan dan pendidikan yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Program-program ini ibarat ‘halaman depan’ pemerintah. Kalau ini terjaga dengan baik, maka citra pemerintah juga ikut terjaga,” katanya.

Meski demikian, Yoki menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai catatan di lapangan. Ia menilai pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan kecil dalam implementasi karena berpotensi membesar ketika menjadi konsumsi publik. “Tidak ada program yang sempurna. Tapi yang kecil-kecil itu harus cepat diperbaiki. Karena sekarang yang kecil bisa terlihat besar ketika viral,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Poltracking Ahmad Zia Fitrahuddin menyoroti aspek komunikasi sebagai kunci dalam menjaga efektivitas program populis. Ia menilai pemerintah perlu membangun komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga melibatkan publik dalam proses kebijakan.

“Komunikasi harus konstruktif dan progresif. Tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjelaskan alasan dan proses di baliknya,” kata Zia.

Menurutnya, transparansi dan penjelasan rasional menjadi penting, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, ia menekankan pentingnya konsistensi komunikasi lintas lembaga agar informasi yang diterima publik tidak tumpang tindih.

Di sisi lain, Masduri Amrawi, melihat respons terhadap program populis tidak merata di seluruh kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta akses terhadap program sangat memengaruhi cara masyarakat menilai program pemerintah.

“Kelompok masyarakat dengan akses terbatas cenderung lebih merasakan manfaat langsung program. Sementara kelompok yang lebih mapan dan berpendidikan tinggi biasanya lebih kritis dalam menilai,” ujarnya.

Masduri juga menilai pengalaman langsung masyarakat menjadi penentu utama dalam membentuk persepsi terhadap program pemerintah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan distribusi dan implementasi program berjalan merata di berbagai wilayah. Secara keseluruhan, Poltracking menilai program populis tetap menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga dukungan publik.

Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan serta kemampuan pemerintah dalam merespons kritik. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya diukur dari seberapa besar gaungnya, tetapi dari seberapa konsisten manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Survei ini dilakukan pada 2–8 Maret 2026 dengan metode wawancara tatap muka langsung kepada responden. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Sebanyak 1.220 responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dalam proses penarikan sampel, Poltracking menggunakan unit sampling hingga tingkat desa/kelurahan secara proporsional di seluruh provinsi. Dari setiap unit tersebut dipilih RT, kemudian rumah tangga, hingga individu responden secara acak.

===============

Hanang Septioyudho berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.