Survei Poltracking: 47 % Publik Puas pada Kabinet Prabowo-Gibran

tirto.id - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terkait tren kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan mengalami penurunan hingga tersisa 47 persen.

Riset ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung terhadap 12.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada periode 14 hingga 20 Agustus 2026.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengatakan evaluasi terhadap kinerja kabinet, kementerian, dan lembaga secara umum menunjukkan tren yang merosot.

Pada Mei 2026, tingkat kepuasan publik masih berada di angka 67 persen, lalu turun menjadi 49 persen pada Juli 2026, dan kembali merosot ke angka 47 persen pada Agustus 2026.

"Ini angka yang tidak membahagiakan. Angka ini lagi-lagi adalah angka sebagai pemacu untuk pemerintah memperbaiki kinerja kabinetnya," ujar Hanta Yuda saat memaparkan temuan survei secara daring, Senin (31/8/2026).

Penurunan kepuasan publik ini selaras dengan menguatnya desakan untuk merombak jajaran menteri. Mayoritas publik, sebesar 51,9 persen, menilai perlu diadakannya reshuffle kabinet. Sementara itu, responden yang menganggap tidak perlu reshuffle hanya sebanyak 27,9 persen.

Sektor Ekonomi dan Pengangguran Jadi Sorotan Utama

Hanta menjelaskan alasan utama di balik tingginya dorongan reshuffle adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan, terutama dalam merespons tekanan ekonomi rumah tangga.

Ia mengatakan saat ditanya bidang mana yang paling mendesak untuk di-reshuffle, publik menunjuk bidang ekonomi sebesar 30,8 persen dan bidang hukum sebesar 22,0 persen.

Berdasarkan temuan survei, indikator kinerja pemerintah yang dinilai paling rendah atau tidak berhasil oleh publik adalah kemampuan dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok serta mengatasi angka pengangguran.

Lalu, persoalan harga kebutuhan pokok yang mahal bahkan menjadi masalah paling pokok yang dirasakan oleh 44,3 persen responden.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Meski kondisi keuangan rumah tangga yang merasa lebih baik masih berada di angka 57 persen dan penghasilan rumah tangga di angka 58 persen, persepsi pengeluaran publik justru membengkak.

Sebanyak 62,5 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dalam setahun terakhir. Di sisi lain, 55,6 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir berada pada level tidak terjangkau.

"Data ini menunjukkan bahwa ada situasi ekonomi daya beli masyarakat itu melemah, karena bisa jadi faktor penghasilan tidak meningkat, tetapi harga kebutuhan pokok justru meningkat," jelas Hanta.

Selain persoalan ekonomi dan kinerja menteri yang gagal mengimplementasikan visi-misi presiden, Poltracking juga mencatat penilaian publik terhadap kinerja komunikasi pemerintahan yang tergolong pas-pasan, yakni di angka 51,2 persen.

"​Kemudian, kita dalami dari yang mengatakan perlu ada reshuffle kabinet tadi, kira-kira kita tanyakan ke publik melalui survei ini, bidang apa yang paling penting menjadi potret utama, fokus untuk di-reshuffle? Terutama bidang ekonomi lagi-lagi 30,8%, kemudian di bidang hukum 22,0%," ucapnya.