Menuju konten utama

Menteri Basuki Minta BUMN Karya Tak Pakai APBN untuk Bayar Utang

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meminta kepada BUMN Karya agar tidak sembarangan menggunakan dana APBN untuk membayar utang ke Himbara.

Menteri Basuki Minta BUMN Karya Tak Pakai APBN untuk Bayar Utang
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan perlu ada evaluasi kontruksi Bendung Glapan yang jebol pada Rabu (8/1/2020). tirto.id/Alfian Putra Abdi

tirto.id - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya memiliki utang segudang kepada perbankan. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meminta kepada perusahaan pelat merah agar tidak sembarangan menggunakan dana APBN untuk membayar utang ke himpunan bank milik negara (Himbara).

Permintaan itu disampaikan Basuki dalam surat yang diberikan kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menuturkan, Basuki meminta kepada para BUMN Karya memisahkan persoalan restrukturisasi dengan proyek garapannya, khususnya proyek strategis nasional (PSN).

"Pak menteri (Basuki) sudah surati Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) ada proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas, jumlahnya hampir Rp118 triliun. Itu yang bersumber dari APBN termasuk IKN (Ibu Kota Nusantara) itu yang hanya di BUMN karya," katanya di Kementerian PUPR, dikutip Kamis (10/8/2023).

Endra menjelaskan, proyek yang bersumber dari APBN harusnya dipisahkan dari persoalan restrukturisasi. Sebab, restrukturisasi tidak semuanya berkaitan dengan APBN secara langsung.

"APBN kan jelas selesai proyeknya kita bayar. Kalau penyebab dari misalkan gagal bayar terhadap bunga kredit atau kewajiban kewajiban korporasinya, aksi korporasinya itu kan tidak ada kaitannya dengan APBN," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan jangan sampai ketika progres proyek PSN selesai, kemudian dibayarkan lewat APBN langsung dipisahkan sebagai tanggung jawab BUMN terhadap Himbara.

"Jangan seperti itu (dicampur). Nanti proyeknya gak jadi. Padahal itu prioritas nasional dan itu perintah presiden. PSN kan perintah presiden," katanya.

Sementara terkait dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), dia optimistis tidak akan terganggu. Sebab, seluruh perbankan plat merah masih seirama dengan pemerintah. Namun, ini menjadi tugas Erick Thohir untuk mengkonsolidasikan kepada BUMN Karya

"Artinya proses restrukturisasi jalan terus dan program strategis jalan terus. Ini sudah diperintah pak presiden, artinya jangan sampai ada masalah di situ (IKN)," imbuhnya.

Diketahui, total utang BUMN Karya kepada Himbara mencapai Rp46,21 triliun. Pinjaman tersebut terbagi untuk masing-masing BUMN dengan besaran nilai yang berbeda.

Baca juga artikel terkait UTANG BUMN KARYA atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Bisnis
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin