tirto.id - Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan tak akan ikut campur dengan kedaulatan partai yang saat ini banyak yang menggelar Munas, Rakernas, Muktamar hingga Kongres.
Dia juga menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal terutama soal isu dualisme partai politik (parpol). Sebab itu terjadi bukan atas kehendaknya, namun karena saat ini setiap organisasi partai sedang sibuk dengan dinamika masing-masing.
“Sekarang baru ribut-ribut, karena memang baru musimnya partai politik lagi Munas, Kongres, Muktamar, dan ini kebetulan saja. Jadi bersamaan dengan itu, tidak ada arahan khusus dari presiden terkait hal itu,” kata Supratman pada di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Meski demikian, Supratman berpendapat jika saat ini kondisi partai politik dalam keadaan baik. Dia berjanji akan bersikap adil terhadap seluruh partai politik walaupun dia memiliki latar belakang sebagai politisi Gerindra.
"Sampai hari ini nggak ada masalah dengan semua partai-partai yang akan Munas, berkongres, bermuktamar semua adem-adem saja. Sekali lagi nanti akan kita lihat, tentu Kementerian Hukum dan HAM akan objektif dalam melihatnya," kata dia.
Supratman juga menepis isu politis bahwa pengangkatannya sebagai Menkumham karena sikap Yasonna terkait dengan posisi PDIP yang kerap mengkritik pemerintah. Menurutnya, pencabutan Yasonna dan pengangkatan dirinya adalah wewenang prerogatif presiden.
“Enggak ada dikotomi antara partai pemerintah atau yang lain ya. Jelas presiden memberi kepercayaan, tugas saya untuk melaksanakan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa arahan utama dari Presiden Joko Widodo dalam jabatannya ini terkait reformasi hukum. Jokowi meminta harmonisasi dan integrasi perundang-undangan agar tidak ada lagi ego sektoral.
“Kami juga telah bertemu dengan Bapak Prabowo, presiden terpilih. Beliau memesankan kami menjaga republik ini. Jangan melakukan segala perbuatan tercela dan insyaallah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan,” kata Supratman.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
