tirto.id - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin hanya kurang dari dua bulan.
Menurut Mulyanto, pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas. Mulyanto menyebut pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja.
“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi, ini murni bersifat politis," ucap Mulyanto dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).
Mulyanto mengatakan dari sisi perundangan di ujung masa pemerintahan ini, pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU Energi Baru Energi Terbarukan (EBET), PP KEN atau Kebijakan Energi Nasional, dan RUU Migas.
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” tutur Mulyanto.
Mulyanto mengatakan seharusnya Jokowi lebih perlu menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut, bukan reshuffle.
“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," kata Mulyanto.
Ia mengatakan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM.
“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki. Belum lagi maraknya kasus-kasus korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, yang masalahnya bersifat kronis dan struktural," jelas Mulyanto.
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus Hidayat Nur, menilai langkah Jokowi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM hanya untuk menguatkan status pencalonan sebagai ketua umum Partai Golkar.
Dia menilai langkah Jokowi itu tidak akan menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM.
"Memperkuat posisi Bahlil untuk menjadi Ketua Partai Golkar yang bisa jadi masih ada pro kontra karena ESDM lebih menjanjikan untuk mengiming-imingi Partai Golkar," kata Aus kepada Tirto, Senin (19/8/2024).
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menepis anggapan penunjukan Bahlil itu untuk memperkuat posisinya dalam pencalonan ketum Golkar di Musyawarah Nasional (Munas).
Ia mengatakan tak ada relevansi penunjukan Bahlil menjadi Menteri ESDM dengan memperkuat posisi untuk menjadi calon ketua umum partai berlogo pohon beringin itu. Menurut Mekeng, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Ini semua hak prerogatif presiden, soal posisinya sebagai calon Ketum Golkar, saya tidak melihat ada relevansinya dan buat Golkar, asyik-asyik saja," kata Mekeng kepada Tirto, Senin (19/8/2024).
Mekeng juga meyakini Bahlil mampu menyelesaikan persoalan yang ada di Kementerian ESDM, meski dengan waktu yang tak lama.
Senada, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. PAN, kata dia, tegas mengikuti kebijakan Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Viva ketika ditanya apakah penunjukkan Bahlil ini dinilai mampu menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM.
"Soal reshuffle itu kewenangan presiden. PAN ikut kebijakan presiden," kata Viva singkat kepada Tirto, Senin (19/8/2024).
Viva meyakini Bahlil akan menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM. Sebab, kata dia, Bahlil memiliki latar belakang profesional kemudian menjadi pengusaha.
"Optimistis [menyelesaikan persoalan di Kementerian ESDM]. Mas Bahlil berangkat dari jalur profesional, seorang entrepreneur yang berhasil sehingga dapat membenahi kementerian ESDM," jelas Viva.
Sebelumnya, Jokowi resmi melantik sejumlah menteri dalam agenda reshuffle kabinet di Istana Negara, Senin (19/8/2024).
Selain Bahlil, Jokowi juga melantik Supratman Andi Agtas yang menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasonna Laoly.
Adapun posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.
Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Posisi ini menambahkan kursi wakil Menkominfo yang sebelumnya sudah diisi Nezar Patria.
Pengangkatan tiga menteri itu dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 92 P Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara kabinet indonesia maju periode 2019 2024.
Kemudian Keputusan Presiden Nomor 52 M tahun 2024 mengenai pengangkatan Wamenkominfo Kabinet 2019-2024.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
