tirto.id - Dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak masuk dalam penghitungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara setelah acara “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” di Hotel Indonesia Kempinski, Kamis (8/10/2026).
"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di situ. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ," ungkap Suahasil.
Meski tidak masuk dalam APBN, Suahasil mengatakan kinerja Danantara tidak hanya dapat dilihat dari besaran dividen yang diberikan kepada negara. Menurutnya, upaya Danantara mencari investasi dan mengoptimalkan aset untuk kepentingan masyarakat juga penting.
Suahasil juga mendorong kolaborasi lebih erat antara Kementerian Keuangan dan Danantara untuk mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen.
"Dan kita berharap bersama Danantara, kita bisa bagaimana APBN, Danantara, kemudian bersatu sehingga bisa mendorong pertumbuhan investasi kaliber 7 persen," kata Suahasil.
Menurutnya, APBN dan Danantara merupakan dua lengan negara yang memiliki tugas berbeda. APBN berorientasi pada pelayanan publik sehingga investasi pemerintah lebih banyak diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar.
Sementara itu, Danantara berperan sebagai katalisator investasi untuk memastikan dan meyakinkan pelaku usaha agar mau berinvestasi dan mengembangkan perekonomian.
"Tapi investasi APBN lebih banyak di infrastruktur dasar. Investasi dari Danantara adalah investment catalyst, bekerja untuk memastikan, meyakinkan kelompok pelaku usaha dan perekonomian," ujarnya.
Selain itu, Suahasil merefleksikan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan APBN selama periode tersebut telah cukup disiplin sekaligus fleksibel dalam merespons berbagai perubahan.
“APBN selama ini sudah fleksibel dan harus terus fleksibel merespons perubahan. APBN selama ini cukup disiplin, tapi harus terus disiplin menjaga kredibilitas. APBN harus terus menumbuhkan dan APBN harus terus melindungi masyarakat kita,” pungkas Suahasil.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id





































