tirto.id - Sri Pahni, mengaku terbantu dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Warga Desa Sri Wungu, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung itu senang lantaran seluruh pangan didapat dari GPM jauh di bawah harga pasaran.
Ia membeli dua liter minyak goreng dengan harga per liternya hanya Rp26.000, atau hitungan per liternya hanya Rp13.000. Sedangkan biasanya di pasaran harganya sudah mencapai Rp16.000 per liter. Artinya ia bisa menghemat Rp3.000 per liter.
Dalam GPM, Sri juga membeli telur hanya dengan harga Rp21.000/kg. Bahkan, pada kesempatan itu, ia juga mendapatkan 1 kg telur gratis dari Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana.
Setali tiga uang, warga Desa Sri Wungu lainnya, Zulaimah, juga merasa terbantu dengan adanya GPM. Ia membeli beras 10 kg dengan harga Rp10 ribu per kg, ditambah juga mendapatkan beras gratis sebanyak 10 kg dari PJ Gubernur.
GPM sendiri, diketahui menjadi salah satu strategi Pemprov Jateng untuk stabilkan pasokan dan harga pangan. Program GPM ini sudah dilakukan secara masif di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Program tersebut diselenggarakan melalui sinergi dengan berbagai instansi.
Hingga Juli 2024, Pemprov Jateng mencatat GPM telah dilaksanakan sebanyak 808 kali dengan omzet Rp39,7 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibanding 2023, yang mencapai 553 kali dengan omzet Rp35,59 miliar.
“Kami akan terus mengelola supaya ketersediaan pangan di Jateng ini aman,” kata Nana Sudjana, pada acara Bapanas Award di The Sultan Hotel & Residence Jakarta pada Minggu (28/7/2024) malam.
Kegiatan GPM untuk memastikan stok pangan cukup, dan tersedia dengan harga terjangkau, sehingga tidak memicu inflasi. Dalam pelaksanaan GPM, Pemprov Jateng memberikan intervensi berupa fasilitas distribusi seperti bantuan transport, bongkar muat, dan packing kepada para produsen/vendor.
Dengan intervensi tersebut, masyarakat dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah daripada pasaran, dan vendor tetap mendapatkan laba.
Selain GPM, upaya lain yang dilakukan Pemprov Jateng secara rutin adalah melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen. Pemantauan ini dilakukan secara berkala oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Pemprov Jateng.
“Kami juga ada Satgas Pangan, ini yang selalu melakukan pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan," kata Nana.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, stok pangan di kabupaten/kota wilayahnya sebagian besar cukup dan surplus. Bahkan, proyeksi ketersediaan beras tahun 2024 mencapai 6.185 220 ton, padahal kebutuhannya mencapai 4.060.888 ton. Sehingga mengalami surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng juga berkerja sama dengan instansi lain seperti BUMN, BUMD, BUMP, Gapoktan/Poktan, Asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan harga pasar.
Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Program ini bekerja sama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
Dalam program tersebut, lokasi diprioritaskan pada desa miskin, desa rawan pangan, desa dampingan dan daerah pantauan inflasi. Bahan pangan yang difasilitasi adalah beras dan telur. Sampai dengan saat ini telah terfasilitasi 350 Kios Pangan Murah di 28 kabupaten/kota, dengan realisasi penyerapan beras 411.675 Kg dan telur 70.430 kg.
Raih Dua Penghargaan
Keberhasilan program stabilisasi pasokan dan harga pangan itu pun, membawa Pemprov Jateng meraih dua penghargaan dalam ajang Badan Pangan Nasional (Bapanas) Award pada 2024.
Penghargaan pertama, Pemprov Jateng dinobatkan sebagai Penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Terbaik II. Sedangkan penghargaan kedua, diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng untuk kategori Integrasi Data Pangan Inovatif pada aplikasi SISLOGDA (sislogda.jatengprov.go.id).
Dalam acara tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga memperoleh juga 1 unit mobil yang akan digunakan untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemprov Jateng juga memperoleh bantuan sarana prasarana penguatan logistik pangan untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak.
Nana menyatakan, penghargaan dan pemberian fasilitas tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng dalam mengelola pangan di wilayahnya, khususnya pangan untuk masyarakat.
“Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Jateng,” kata Nana usai menerima penghargaan.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Arief Prasetyo Hadi, mengatakan penghargaan yang diberikan tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi daerah-daerah yang berhasil menjaga inflasi dan ketahanan pangan nasional, serta asosiasi yang aktif dalam bidang pangan.
Arief menekankan, pentingnya kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholder di bidang pangan. “Dengan Bapanas Awards 2024, kita ingin dapat terkoneksi dengan seluruh stakeholder di bidang pangan” kata dia.
Lebih lanjut, Nana Sudjana mengatakan, arah pembangunan daerah ke depan akan diarahkan untuk menjadikan Provinsi Jateng sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Hal itu disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Raperda tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan di DPRD setempat.
“Penyusunan RPJPD 2025-2045 ini dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Jateng 20 tahun ke depan,” kata Nana di Semarang beberapa waktu lalu.
Visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional itu diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), yaitu negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045.
Dalam penyusunan regulasi itu, Pemprov Jateng juga masih memperhatikan isu-isu strategis dan keberlanjutan dari RPJPD 2005-2025 yang dinilai masih relevan. “Penyusunan RPJPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," kata Nana.
Menurut Nana, selain sebagai penumpu ketahanan pangan dan industri, RPJPD Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengedepankan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Selama Musrenbang kemarin masih banyak masukan tentang infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Juga ketahanan pangan," kata dia.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menambahkan, Pemprov dan DPRD Jateng sepakat merampungkan pembahasan sebelum Oktober 2024. Percepatan penetapan Raperda RPJPD ini sangat penting, karena akan digunakan sebagai pedoman pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan RPJPD kabupaten/kota.
“Kami sepakat untuk menyelesaikan Raperda RPJPD Provinsi Jateng 2025-2045 sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD 2019-2024,” kata Sumarno.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
