tirto.id - Jika ada orang yang paling paham betapa sulitnya swasembada pangan dan menghentikan impor beras, itu tak lain dan tak bukan adalah Joko Widodo. Buktinya, sebelum jadi presiden, dia lantang bicara soal itu. Namun kita semua tahu hingga kini itu tak pernah terjadi.
Presiden ke-7 ini sempat menargetkan swasembada beras dalam waktu tiga tahun. Yang terjadi: trennya bahkan terus meningkat. Pada 2014, impor beras tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya, naik tipis menjadi 861.601 ton. Pada 2016, impor beras mengalami lonjakan 49 persen menjadi 1,28 juta ton.
Tahun lalu, impor beras bahkan mencapai 2 ton.
Apa yang dijanjikan Jokowi kemudian direplikasi lawannya pada pemilu tahun ini: Prabowo Subianto. Prabowo bahkan mengatakan "tidak akan impor apa-apa"--janji yang terdengar sangat fantastis, tentu saja.
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan strategi menghentikan impor beras akan ditempuh dengan memodernisasi pertanian. Jadi petani akan diminta menerapkan teknologi dalam menggarap lahannya. Langkah itu akan ditopang dengan insentif fiskal berupa subsidi pupuk dan alat-alat pertanian.
"Agar produksi dalam negeri meningkat, supaya sektor pertanian lebih menarik," ucap Dahnil kepada reporter Tirto, Kamis (3/1/2019).
Dahnil menyatakan Prabowo-Sandiaga akan menstabilkan harga pangan dengan memutus jalur distribusi yang saat ini dianggap belum efektif. Dahnil juga menyoroti sikap pemerintah yang menurutnya tidak tegas terhadap mafia impor.
"Saya dengar sendiri dari pak Prabowo dan bang Sandi. Mereka punya komitmen untuk melawan mafia impor," klaim Dahnil.
Perlu Lahan dan Infrastruktur
Janji kampanye ini memang terdengar indah, tapi jelas realisasinya tak segampang membalikkan telapak tangan.
Dosen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan impor beras hanya dapat dihentikan jika ada swasembada beras--jumlah yang diproduksi melebihi kebutuhan dalam negeri. Persoalannya, itu hanya bisa terjadi jika faktor-faktor lainnya pun mendukung.
Swasembada beras, kata Dwi, tidak akan tercapai tanpa ketersediaan lahan pertanian yang memadai. "Faktornya sudah barang tentu adalah lahan," ucap Dwi kepada reporter Tirto.
Masalahnya, yang terjadi saat ini adalah lahan pertanian malah terus menyusut. Pada Oktober 2018, BPSmencatat luas sawah tinggal 7,1 juta hektare, menyusut 0,65 juta hektare dibanding 2017. Sementara dalam empat tahun (hingga awal November), pemerintahan Jokowi hanya mampu mencetak sawah baru seluas 215.811 hektare.
Riset yang diterbitkan di Jurnal Tanah dan Iklim menyebut jika laju konversi tinggi (lebih besar dari 4 persen per tahun), diperkirakan sawah akan habis pada 2025.
Kemudian soal siapa yang mengelola lahan itu. Faktanya maraknya urbanisasi membuat petani semakin sedikit. Data BPS, tahun 2013 jumlah petani ada 39,22 juta. Angka ini turun setahun setelahnya jadi 38,97 juta dan 37,75 juta pada 2015. 65 persen dari mereka sudah berusia di atas 45 tahun.
"Kalau enggak ada yang mengoperasikan, ya, sia-sia juga," kata Dwi.
Selain lahan, Dwi menerangkan, infrastruktur seperti waduk dan saluran irigasi juga penting untuk membawa Indonesia swasembada. Ketersediaan air itu akan digunakan untuk sawah. Terakhir, perlu dicatat pula bahwa swasembada beras mungkin menuntut pengorbanan komoditas lain seperti jagung dalam rangka memperluas ketersediaan sawah.
Pernyataan bahwa menghentikan impor beras memang konsep yang indah tapi sulit direalisasikan sempat dikatakan Anggota Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan, Khudori. Khudori menyebutkan swasembada pangan masih mungkin dilakukan.
"Memang butuh waktu, keseriusan, dan kerja yang intens," katanya akhir tahun lalu.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abul Muamar
