tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, skema pendanaan berbasis lingkungan (green bond) yang diterbitkan Indonesia sejak tahun 2018 dan 2019 belum benar-benar optimal. Sehingga, pemerintah terus mendorong skema pembangunan berkelanjutan melalui APBN maupun pola green finance.
Soalnya, kata dia, baru ada 29 persen green bond yang dibeli oleh green investor, sementara 71 persen sisanya dibeli oleh investor konvensional. Hal itu terlihat dari portofolio pembelinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani saat menjadi panelis dalam "Seminar Sustainable Finance and Development in Emerging Markets: Challenges and Opportunities" yang diselenggarakan oleh Bloomberg Emerging + Frontier Forum 2019 di London kemarin (25/6/2019).
"Dari preferensi pembeli dan dihubungkan dengan proyeknya, green bond, Indonesia belum benar-benar menggambarkan sebagai green bond," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengungkapkan sejumlah cara agar bisa menarik minat para investor green bond, yakni format compliance dan format pelaporannya harus disimplifikasi. Selain itu, Menkeu menekankan pentingnya regulasi dan melihat ke tempat lain bagaimana membuat instrumen.
Ia mengajak pihak swasta untuk bisa mendorong pasar. Karena itu lah, kata dia, partisipasi swasta dikaitkan dengan preferensi pembeli dan direfleksikan dengan harga yang memiliki sinyal kuat.
Penerbitan green bond atau sukuk hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim atau terkait dengan isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau.
Salah satu green bond yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan salah satunya adalah sukuk wakalah global yang merupakan sukuk hijau pertama di Indonesia dan Asia.
Hingga saat ini, investor masih mendorong Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan lagi green bond. Tahun 2019, Indonesia menerbitkan sukuk hijau senilai 750 juta dolar AS selain sukuk jenis lainnya sebesar 1,25 miliar dolar AS.
Namun, dalam beberapa pertemuan bottom line dari keuangan green bond kerap menjadi pertanyaan. Lantaran itu lah, meski penerbitan green bond di investor lokal sangat membanggakan, Menkeu tetap harus meyakinkan manajer investasi internasional soal negara mana sebaiknya mereka berinvestasi dan apa bentuk instrumennya.
"Hal Ini menjadi critical. Harga memegang peran penting, tetapi stabilitas negara memegang peran yang tidak kalah penting dalam carbon market, dan carbon price," kata Sri Mulyani.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
