tirto.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan wabah gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Papua memerlukan solusi yang bersifat menyeluruh. Dia mencontohkan perlu segera ada perbaikan tata ruang kota di Asmat untuk mencegah wabah serupa terulang di masa depan.
“Dengan tata ruang kota seperti itu, enggak mungkin berkembang. Bangunan ada di atas rawa, segala kotoran bisa masuk dari bawah rumah mereka,” ucap Nila dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta pada Senin (29/1/2018).
Menurut Nila, gagasan untuk membangun rumah sakit pun tidak bisa berlangsung secara efektif mengingat ketersediaan infrastruktur, terutama listrik maupun air di sana, belum memadai. Selain itu, sumber daya dan tenaga kesehatan juga masih minim.
“Kami cukup kesulitan memaksa dokter ke daerah,” kata Nila.
Nila berpendapat cara promotif dan preventif sebagaimana yang diterapkan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa menjadi solusi efektif mencegah masalah campak dan gizi buruk di Asmat berulang. Upaya penguatan terhadap puskesmas juga perlu dilakukan, di samping melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat di sana.
Nila menambahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya aktif mendorong pemerintah daerah di Asmat untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengatasi masalah kesehatan di sana. “Karena pemerintah daerah tidak melakukan pendampingan (ke masyarakat di Asmat), maka korban gizi buruk bertambah,” kata Nila.
Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan tim khusus untuk mengatasi wabah gizi buruk dan campak di Asmat. Rombongan tersebut melibatkan 11 dokter spesialis, 4 dokter umum, 3 perawat, 2 penata anestesi, dan 19 tenaga kesehatan yang terdiri dari ahli gizi, kesehatan lingkungan, dan surveilens. Nila mengklaim Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan 1,2 ton obat untuk pengendalian wabah gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat.
Senada dengan Nila, Menteri Sosial Idrus Marham juga berpendapat perlu adanya pendampingan pada pengelolaan pemerintahan daerah di Asmat. Idrus menyebutkan perlu ada perbaikan dan sikap proaktif Pemda dalam mengatasi masalah kesehatan yang sudah berstatus KLB (Kejadian Luar Biasa) tersebut.
“Ini adalah bagaimana kita menyampaikan pembangunan, layanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur, bukan persoalan politik,” ucap Idrus.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
