tirto.id - PDI Perjuangan menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional IV yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari yang dimulai dari Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).
Hasil Rakernas IV PDIP menghasilkan sembilan poin rekomendasi, salah satunya ihwal kedaulatan pangan. Sebab, PDIP memandang pangan merupakan isu ideologis Bung Karno (Soekarno), Presiden Pertama RI.
Pertama, Rakernas IV partai merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia. Mulai dari soal pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.
Selain itu, soal peningkatan budi daya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen.
Kemudian, konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan; dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi; sinergitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya.
Kemudian, pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan.
Hasto mengatakan rekomendasi eksternal kedua berisi perintah kepada tiga pilar PDIP menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.
"Rakernas IV partai merekomendasikan agar beberapa hal terkait kebijakan politik kedaulatan pangan untuk diterapkan terlebih dahulu oleh tiga pilar partai di setiap tingkatan dan disertai dengan gerakan mengonsumsi pangan lokal, termasuk sepuluh makanan pendamping beras seperti hanjali, talas, sukun, jagung, sagu, sorgum, pisang, porang, ubi, dan singkong," ucap Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut rekomendasi eksternal Rakernas IV membahas perlunya pemerintah pusat menempatkan riset mengurangi impor pangan.
"[Ketiga] Rakernas IV Partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lain-lain," kata Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu melanjutkan Rakernas IV membahas pentingnya penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik di bawah koordinasi pemerintah maupun swasta," ujar Hasto.
Poin kelima dan keenam Rakernas IV PDIP membahas soal perlunya dukungan ke petani dan BRIN demi mewujudkan kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pengembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan," tutur Hasto.
Keenam, Rakernas IV Partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis Tanaman Pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai 2.000.000 varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut.
Hasto menyebut rekomendasi ketujuh membahas tentang perlunya pemetaan lahan dan membentuk Bank Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.
"[Ketujuh] Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan," kata Hasto.
Kedelapan, Rakernas IV partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian.
"PDIP mendorong perubahan Undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan," kata Hasto.
Terakhir, rekomendasi eksternal Rakernas IV menyinggung soal perlunya kesinambungan pembangunan infrastruktur sektor pangan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Maruf Amin.
"Rakernas IV Partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo," pungkas Hasto.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri
