tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar apa pun terkait Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, sebuah pentas musik yang akan digelar pada 13 sampai 15 Desember nanti di Kemayoran. Dia meminta para juru warta bertanya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali.
"[Tanya] ke Kepala Dinas Pariwisata saja," kata Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Rabu (11/12/2019) kemarin Anies didemo belasan orang yang mengaku berasal dari Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) karena memberi izin acara DWP. Para demonstran menganggap acara tersebut tak pantas digelar di Jakarta karena "hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi event dugem."
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman, koordinator aksi.
Belasan massa aksi yang rata-rata menggunakan jaket merah dan penutup kepala krem hanya mendukung ucapan Abdurahman.
Anies juga enggan berkomentar apakah sebaiknya penyelenggaraan acara DWP dipindah ke Bali seperti tahun lalu. Sekali lagi ia meminta awak media bertanya ke bawahannya.
"Itu saya tidak komentar. Tanyanya kepada Kepala Dinas Pariwisata," katanya.
Alberto Ali mengatakan panitia DWP telah mengajukan izin dan telah disetujui.
"Dengan mempertimbangkan segala aspek, masukan dan kritikan dari masyarakat," kata Alberto melalui video yang diunggah melalui Instagram @dkijakarta, Kamis (12/12/2019).
Izin diberikan dengan catatan khusus. Panitia harus berjanji untuk mengikuti segala aturan legal formal yang berlaku. Mereka juga diminta menghormati nilai budaya setempat. Panitia juga harus memastikan kegiatan tersebut bebas narkoba.
"Jika janji dari pihak pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Rio Apinino
