tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merespons kelompok masyarakat yang menggelar aksi di depan Balai Kota untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izin Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019.
Menurut Pras, DWP adalah salah satu pendapatan DKI Jakarta di bidang pariwisata dan hiburan selama bertahun-tahun.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir. Dan itu bukan setahun ini aja, udah bertahun-tahun ini dia kan kerja di situ, di hajat akhir tahun ya. Dan ini pendapatan," kata Pras saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019) sore.
Pras justru mengajak warga yang menolak untuk menonton DWP. "Nanti diajak nonton aja. Itu [DWP] termasuk profit untuk DKI," kata dia.
Sebelumnya, belasan orang yang mengaku dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) berdemonstrasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019) siang sekitar pukul 12.30 WIB.
Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pasalnya, mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem". Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Aksi Abdurahman.
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman sembari memegang mikrofon.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
