tirto.id - Belasan orang yang mengaku dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019) siang sekitar pukul 12.30 WIB.
Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pasalnya, mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem". Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Aksi Abdurahman, Rabu (11/12/2019).
"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman sembari memegang mikrofon.
Belasan massa aksi yang rata-rata menggunakan jaket berwarna merah dan penutup kepala berwarna krem hanya bisa mendukung ucapan Abdurahman.
"Betul!"
"Betul!"
Massa aksi membawa beberapa spanduk, beberapa bendera GEPRINDO, dan dua buah bendera merah putih.
Abdurahman salah satu desakan massa aksi untuk Anies membatalkan DWP 2019 karena bertentangan dengan Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Pariwisata dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
"Pribumi adalah bangsa pemenang dan bangsa pendiri negara NKRI yang mengerucut dari paham bangsa ketimuran yang cinta dengan adab dan kebudayaan leluhur banga sendiri," katanya.
Abdurahman mengatakan bahwa jika komitmen Anies Baswedan untuk membangun Jakarta tanpa maksiat tak ditepati, massa aksi mendesak Anies untuk mundur dari jabatannya.
"Kalau seandainya komitmen itu telah dikhianati, maka kami minta Bapak Anies sebagai gubernur untuk meninggalkan jabatannya," katanya.
Menurut Abdurahman, jika seorang gubernur telah mengingkari komitmennya sendiri, maka ia tak layak lagi duduk sebagai seorang gubernur.
"Oleh karena itu kami sebagai Gerakan Pribumi Indonesia, meminta kepada gubernur kami agar tidak memberikan izin kepada penyelenggara DWP yang akan melaksanakan kegiatan pada 13-15 Desember," lanjutnya.
Namun, aksi hanya berlangsung selama 30 menit. Ketika adzan zuhur pukul 12.00 WIB massa sudah membubarkan diri.
Editor: Maya Saputri
