Siginifikansi Dukungan Demiz Cs dan Gula-Gula Pembangunan Jokowi

tirto.id - Belum genap setahun menjadi kader Demokrat Deddy Mizwar (Demiz) sudah berani berseberangan sikap politik dengan partainya. Demiz lebih memilih menjadi juru bicara tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo--Ma'ruf Amin di saat partainya melabuhkan dukungan untuk Prabowo-Sandi.

"Sesuai dengan hasil koordinasi dengan bapak Jokowi, bapak Deddy Mizwar itu salah satu juru bicara di dalam tim kampanye nasional," kata Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDIP yang juga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin saat memastikan keberadaan Deddy dalam barisan petahana kepada wartawan di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018) kemarin.

Usai menyatakan diri bergabung ke Partai Demokrat, Demiz langsung masuk dalam daftar elite pengurus Demokrat. Ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat. Keputusan Deddy pada akhirnya turut menambah jumlah kader sekaligus mantan kepala daerah dari partai berlambang Mercy yang menyeberang ke kubu Jokowi-Ma'ruf.

Pada 23 Juli 2018 lalu Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Alasannya ia hendak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ia beralasan dukungannya ini lantaran ingin Jokowi menuntaskan pembangunan infrastruktur di NTB.

Pada 2 Agustus 2018, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Soekarwo, juga menyatakan mayoritas kader partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jawa Timur ingin mendukung Jokowi di pilpres 2019. Mereka menilai petahana lebih dekat dengan masyarakat. Soekarwo sendiri masih belum memutuskan mendukung siapa.

Belum lagi Gubernur Papua terpilih sekaligus Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe. Pada 20 Agustus lalu ia telah menyatakan dukungan resmi kepada Jokowi-Ma'ruf.

Dukungan kepala daerah dari Demokrat kepada Jokowi-Ma'ruf bisa jadi bertautan gula-gula pembangunan yang telah lama dilakukan Jokowi melalui program-program pemerintahannya.

Di NTB misalnya, Jokowi tercatat memiliki beberapa program, yakni BBM Satu Harga, pembangunan SPBU mini berkapasitas masing-masing lima kiloliter/hari, pembangunan infrastruktur pertanian, pengembangan Bandara Internasional Lombok, pembangunan bendungan termasuk Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Mila, serta percepatan infrastruktur untuk mendukung Kawasan Pariwisata Mandalika.

Di Jawa Timur, Jokowi juga memiliki program unggulan, di antaranya penyelesaian pembangunan jalan tol Mojokerto–Surabaya, pembangunan jalan tol, beberapa di antaranya: Pandaan–Malang, Jalan Tol Solo–Ngawi, pembangunan fly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong dan pembangunan bendungan seperti Bendungan Bendo, Bendungan Gongseng dan Bendungan Tukul.

Di Papua, Jokowi tercatat mempunyai program yang sudah berjalan, yaitu: pendistribusian paket lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) yang masing-masing rumah mendapat empat paket dan membangun antara lain 54 unit pembangkit EBT dan 390 unit penerangan jalan umum menggunakan energi surya.

Sedangkan di Jawa Barat, program unggulan Jokowi di antaranya adalah pembangunan pelabuhan dan pembangunan jala Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan.

Namun apakah kebijakan Jokowi dan dukungan yang diberikan empat kepala daerah itu akan berimplikasi langsung mengerek elektabilitasnya pada 2019 nanti? Pasalnya jika melihat catatan hasil pemilu presiden 2014 lalu, Jokowi hanya menang di Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur. Tapi ia kalah telak di NTB (72,45 persen:27,55 persen) dan Jawa Barat (20,44 persen:59,78 persen).

Seberapa Berpengaruh?

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menilai dukungan para kepala daerah Demokrat tersebut tak akan berpengaruh signifikan kepada perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. "Ini hanya memperkuat kesan bahwa Jokowi didukung sejumlah tokoh berprestasi yang pernah memimpin daerah," kata Adji kepada Tirto, Rabu (29/8/2018).

Alasannya, menurut Adjie, para pemimpin daerah tersebut hanya mungkin meraup suara di daerahnya saja. Bukan dalam skala nasional, apalagi sampai memengaruhi suara pemilih Demokrat. "Itu pun sangat terbatas (pengaruh di daerah)," kata Adjie.

Adjie menyatakan, asumsi ini terbukti dari sejumlah survei yang dilakukan lembaganya perihal dukungan kepala daerah dalam kontestasi politik nasional. Menurutnya, dukungan mereka hanya mampu meraup suara lebih kecil ketimbang suara yang mereka raih dalam Pilkada.

Berbeda dengan Adjie, Direktur Eksekutif Kedai Kopi Institute, Hendri Satrio, menilai dukungan para kepala daerah sangat efektif untuk menambah suara Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, menurutnya, pengaruh mereka di daerah masing-masing masih belum luntur sampai saat ini.

"Apalagi kalau dilihat mereka itu kebanyakan kepala daerah di tempat Jokowi kalah waktu 2014 lalu," kata Hendri kepada Tirto.

Lagipula, menurut Hendri, seperti Deddy dan TGB merupakan tokoh-tokoh populer di tingkat nasional dan yang juga berpeluang mendongkrak suara Jokowi-Ma'ruf di wilayah lain.

"Kalau melihat kecenderungan elektabilitas TGB kemarin-kemarin yang sampai dua persen nasional, itu bukti dia punya massa," kata Hendri.

Meskipun begitu, Hendri tetap memandang suara Demokrat tak akan sepenuhnya tergerus dengan "pembelotan" tokoh-tokoh itu. Sebab, katanya, loyalitas kader Demokrat kepada SBY masih tinggi. Pada pemilu mendatang Demokrat sudah menyatakan diri berada di kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Tetap Optimistis

Menanggapi hal ini, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya tetap optimis dapat memenangkan Prabowo-Sandiaga.

"Yang paling berpengaruh itu siapa? Yang dipilih itu capres dan cawapresnya. Anda boleh bikin ribuan juru bicara, boleh pilih ribuan tim kampanye. Tapi di kertas suara hanya Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf," kata Hinca, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Hinca pun membantah Soekarwo telah resmi membelot ke kubu Jokowi-Ma'ruf. "Saya pastikan pakde Karwo tidak. Sudah ketemu dengan kami," kata Hinca.

Terkait Deddy Mizwar, menurut Hinca partainya bakal memanggil yang bersangkutan, besok (30/8/2018), melalui Ketua DPD Demokrat Jabar, Irfan Suryanegara.

"Pak Deddy Mizwar itu Ketua Majelis Pertimbangan Daerah. Karena ini levelnya di Jawa Barat, mereka berjanji akan bertemu hari Kamis agar utuh kami mendengarkan penjelasan dari pak Deddy Mizwar. Sekarang baru mendengar sepihak. Supaya fair kami panggil dia, tunggu hari Kamis," kata Hinca.