tirto.id - RS Medistra Jakarta menjadi sorotan publik. Siapa sebenarnya pemilik RS tersebut? Apa dugaan kasus yang melibatkan RS Medistra? Benarkah terkait larangan menggunakan hijab?
Media sosial dihebohkan sebuah surat yang dilayangkan DR.dr. Diani Kartini SpB, Subsp.Onk(K) terhadap manajemen RS Madistra.
Unggahan surat ini menjadi viral di platform X alias Twitter hingga ramai dibicarakan warganet. Apa yang sebenarnya terjadi? RS Medistra Jakarta dikaitkan dengan kasus apa? Simak ulasan berikut.
Dugaan Kasus RS Medistra Jakarta: Terkait Larangan Berhijab?
Dugaan kasus yang melibatkan RS Medistra Jakarta berawal dari protes yang dilayangkan DR.dr. Diani Kartini SpB, Subsp.Onk(K) kepada pihak manajemen. Unggahan surat menjadi viral di media sosial.
Sebagaimana mengutip postingan salah satu akun X, surat yang ditulis Diani Kartini ditujukan langsung kepada pihak direksi RS Medistra.
Ia menceritakan awalnya asisten Diani Kartini beserta kerabat mencoba untuk mendaftar sebagai dokter umum di rumah sakit tersebut. Kedua pelamar diketahui memang memakai hijab.
Namun, seperti yang dikatakan Diani Kartini melalui isi surat yang viral, terdapat sebuah pertanyaan pada sesi terakhir wawancara.
"Ada pertanyaan terakhir di sesi wawancara. Menanyakan terkait performance dan RS Medistra merupakan RS Internasional, sehingga timbul pertanyaan Apakah bersedia membuka Hijab jika diterima," tulis Diani Kartini.
Ia pun lantas menyayangkan sikap yang dinilai sebagai bentuk rasis itu. Bahkan, Diani Kartini menyarankan agar RS Medistra mencantumkan diri hanya untuk golongan tertentu saja hingga bisa menjadi jelas siapa yang bisa bekerja dan datang sebagai pasien.
"Sangat disayangkan sekali dalam wawancara timbul pertanyaan yang menurut pendapat saya adalah RASIS," lanjutnya.
"Apakah ada STANDAR GANDA cara berpakaian untuk Perawat, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan SubSpesialis di RS Medistra?" sambung Diani Kartini melalui isi suratnya.
Sementara anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin turut buka suara terkait dugaan kasus larangan penggunaan hijab yang melibatkan RS Medistra.
Kata Alifudin, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.
"Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh institusi pendidikan maupun kesehatan. Ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak bisa kita biarkan," kata Alifudin, seperti dikutip laman resmi Fraksi PKS DPR RI.
"Saya akan memastikan bahwa kasus ini diusut tuntas. Jika terbukti ada kebijakan diskriminatif, pihak yang bertanggung jawab harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.
Permintaan Maaf RS Medistra
Mengutip Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, RS Medistra termasuk tipe Rumah Sakit Umum (RSU) kelas B.
Status kepemilikan RS Medistra berada di pihak swasta. Nama direktur yang tercatat di Ditjen Yankes adalah Dr. Agung Budisatria, MM, FISQua.
Agung Budisatria selaku Direktur RS Medistra turut merilis surat permohonan maaf terkait isu diskriminasi yang dialami salah seorang pelamar tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen yang dilakukan perusahaan.
Menurut Agung Budisatria, pihak manajemen kini sedang melakukan penanganan tentang dugaan kasus tersebut.
Pihak RS Medistra pun telah meminta maaf atas kejadian tersebut seperti yang diterima media berikut ini:
"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah satu kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan Manajemen.
RS Medistra inklusif dan terbuka bagi siapa saja yang mau bekerja sama untuk menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.
Ke depan, kami akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi, sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak."
