tirto.id - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Barat, Benny Warlis mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan mobilitas antardaerah di dalam provinsi selama Idulfitri.
Ia menekankan, dalam aktivitas sosial itu tetap harus menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
"Mudik luar provinsi dilarang. Itu sudah ada edarannya. Namun untuk mudik lokal masih diizinkan," katanya di Padang, Selasa (11/5/2021).
Selain itu, ASN juga diminta untuk patuh dan taat terhadap penyebaran COVID-19, apalagi varian baru dari India hingga Afrika Selatan telah terdeteksi.
Terkait antisipasi mudik lintas provinsi, di Sumbar telah didirikan sembilan pos penyekatan di wilayah perbatasan. Ada polisi dan petugas lain yang berjaga. Agar ASN taat, pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian PAN RB yang menyediakan aplikasi SP4N Lapor yang bisa digunakan untuk melaporkan ASN yang mudik.
Sebelumnya kebijakan mudik di level pusat melarang seluruh kegiatan mudik, termasuk wilayah aglomerasi, tetapi Sumbar tidak termasuk wilayah aglomerasi. Kendati demikian, Satgas Penanggulangan COVID-19 Pusat telah melarang sekalipun mudik lokal. Sebab, tujuan mudik adalah pertemuan fisik, sehingga rawan penularan.
Terkait pengawasan mobilitas lintas provinsi, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi menyebutkan hingga kemarin (10/5) masih ada kendaraan yang mencoba melewati pos penyekatan masuk ke Sumbar, tetapi diminta untuk putar balik.
Ia mengatakan jumlah kendaraan pemudik yang mencoba masuk Sumbar itu sudah jauh berkurang dari awal bulan.
"Kemarin hanya terdata 10 kendaraan yang mencoba masuk," katanya.
Editor: Zakki Amali
