tirto.id - Saat warga Indonesia dilarang mudik, diputar balik di mana-mana, warga negara Cina malah masuk beberapa kali pada minggu pertama Mei 2021. Ancaman kasus impor COVID-19 pun, dengan demikian, tidak hilang.
Pada 4 Mei pukul 3 sore tercatat 85 warga Cina datang dengan pesawat sewaan milik China Southern Airlines. Dua hari kemudian ada 171 warga Cina datang dengan pesawat Xiamen Air MF855, mendarat pukul 12 siang. Pada 8 Mei, menggunakan pesawat sewaan China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ-387, sebanyak 157 warga Cina masuk.
Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting, Minggu (9/5/2021), menegaskan kalau kedatangan mereka sesuai dengan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan menjalankan protokol kesehatan (prokes) ketat.
"Petugas Imigrasi tidak akan memberikan izin masuk jika para penumpang tidak lulus pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kedatangan orang dari luar negeri yang telah ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19," jelas dia.
Selain dua kelompok tersebut, 153 warga Cina juga telah tiba di Indonesia pada Januari 2021. Imigrasi mengklaim 150 di antaranya sudah punya izin tinggal terbatas dan izin tetap, sementara sisanya memegang status diplomatik.
Langkah pemerintah menerima warga Cina dikecam anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetyarini. Menurutnya publik juga akan protes.
"Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN Cina dibiarkan masuk ke Indonesia padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan. Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (08/05/2021).
"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN Cina bisa masuk. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini?" tambahnya.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman juga mengkritik langkah pemerintah menerima warga Cina. Ia mengingatkan bahwa kebijakan menerima warga asing berpotensi memicu kemunculan kasus baru. "Setiap negara itu tentu ada potensi-potensi bobolnya. Oleh karena itu masuknya warga negara asing berisiko sekali," kata Dicky kepada repoter Tirto, Senin (10/5/2021).
Ia mencontohkan Australia yang sudah menerapkan pengetatan pemeriksaan tapi tetap mencatatkan kasus.
"Kalau WNA, ya, situasi sangat masih belum terkendali. Pembenarannya kecuali dia diplomat, pebisnis, atau kerja sama bilateral. Tapi kalau penduduk, pekerja, atau apa pun menurut saya harus ditunda dulu," kata Dicky.
Dicky juga mengingatkan bahwa Cina belum masuk dalam daftar negara yang dipercaya mampu menangani COVID-19. Cina dianggap belum transparan dalam penanganan pandemi meski sudah mencatatkan beberapa hasil positif.
Kritiknya juga serupa anggota DPR, bahwa kebijakan ini bakal mencederai perasaan masyarakat yang tidak mudik dengan alasan mencegah penularan. "Mereka tentu melakukan dengan kesadaran, dengan harapan bisa turut mengendalikan dan juga ada pengorbanan di situ," kata Dicky.
Atas dasar itu Dicky mendorong pemerintah memperketat pintu masuk WNA, lebih spesifik dengan hanya menerima pejabat atau pengusaha dengan izin khusus dan terbatas. Ia pun meminta agar pembatasan juga berlaku bagi negara lain. "Terutama lagi untuk beberapa negara atau kawasan yang mengalami lonjakan akibat adanya varian-varian baru atau yang berpotensi membawa varian baru."
Pemerintah akhirnya merespons desakan-desakan ini dengan meniadakan lagi penerbangan charter/sewaan.
"Sudah disetujui bahwa tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik. Kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan. Tetap ke Indonesia tetapi menunda," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Rio Apinino
