tirto.id - Pemilu 1987 menjadi saksi sejarah kedigdayaan Golkar yang kembali menjadi pemenang dan meraih lonjakan suara yang signifikan. Sedangkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mewakili partai Islam, ternyata anjlok. Adapun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mendapat kenaikan suara yang cukup lumayan.
Sebelum Pemilu 1987, rezim Orde Baru telah menggelar tiga kali pemilihan umum, yakni tahun 1971, 1977, dan 1982. Seluruhnya dimenangkan secara mutlak oleh Golkar sekaligus melanggengkan Soeharto di kursi kepresidenan.
Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang pernah digelar sejak Indonesia merdeka, Pemilu 1987 bukanlah ajang untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya.
Hasil akhir pemilu yang digelar pada 23 April 1987 ini menempatkan Golkar sebagai pemenang untuk ke-4 kalinya secara beruntun sejak 1971. Bahkan, perolehan suara mesin politik Orde Baru ini mencapai 74.75 persen dan memperoleh 299 kursi di DPR dari total 400 kursi yang tersedia.
Capaian Golkar di Pemilu 1987 adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan tiga edisi sebelumnya, yaitu 65.55 persen pada 1971, 64.44 persen pada 1977, dan 67.22 persen suara pada 1982. Perolehan tinggi ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman Orde Baru dalam mempengaruhi hasil pemilu.
“Keberhasilan-keberhasilan ini sebagian besar terkait dengan pengaturan pemerintah atas UU Pemilu dan UU Kepartaian, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang menguntungkannya, organisasi, taktik yang diterapkan Golkar, dan manipulasi pemerintah terhadap partai-partai yang tidak memerintah,” tulis R. William Liddle dalam Pemilu-pemilu Orde Baru (1992).
Orde Baru mengerahkan segala cara agar dapat mengamankan suara Golkar, sekaligus kembali mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Dalam UU Pemilu yang baru, Lembaga Pemilihan Umum dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Sejumlah menteri lainnya dan Panglima ABRI juga duduk di dewan pertimbangan lembaga yang seharusnya netral itu.
Kontrol lain dari pemerintah adalah berlakunya UU No. 3/1985 yang mewajibkan partai politik dan Golongan Karya berasas tunggal: Pancasila. Yang paling terdampak oleh UU ini adalah PPP yang harus menanggalkan asas Islamnya dan mengubah lambangnya dari Kakbah menjadi bintang.
Selain itu, rezim Orde Baru juga menerapkan aturan yang berpengaruh terhadap PPP dan PDI, namun menguntungkan Golkar. Sebutlah larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye (dari sebelumnya 45 hari menjadi 25 hari), hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Segala pembatasan itu tak ada pengaruhnya bagi Golkar yang eksponennya menempati posisi penting dalam birokrasi dan militer. Rezim Soeharto memanfaatkan birokratnya untuk memobilisasi dukungan terhadap Golkar. Caranya dengan menekan para kepala desa untuk mengumpulkan suara bagi Golkar.
“Terutama di pedesaan Jawa, di mana pejabat-pejabat desa cenderung mengontrol sebagian besar sumber-sumber nilai dan secara tradisional dipatuhi untuk urusan-urusan di atas desa, strategi ini sangat berhasil,” tulis Liddle.
Merosotnya Suara PPP
Di Pemilu 1987, suara yang diperoleh PPP merosot cukup terasa, yakni hanya 15.25 persen dengan 61 kursi di DPR. Bandingkan dengan perolehan suara partai hasil fusi parpol-parpol Islam ini pada Pemilu 1982, yaitu 26.11 persen dan 94 kursi di parlemen.
Dalam Majalah Tempo edisi 9 Mei 1987 disebutkan, selain karena kewajiban asas tunggal Pancasila dan penggantian logo, PPP juga kehilangan suara lantaran hengkangnya NU. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, NU adalah basis massa yang penting bagi PPP.
Liddle menilai, jejaring Orde Baru dan Golkar berada di balik fenomena ini. “Sekolah-sekolah dan guru-gurunya sekarang menjadi sasaran sumbangan pemerintah, bukan permusuhan. Beberapa anggotanya berpengaruh di dalam Golkar, akan diberi posisi pimpinan untuk menjadi perekat persekutuan de facto itu,” tulisnya.
Selain itu, PPP juga semakin diwaspadai oleh pemerintah Orde Baru setelah terjadinya kerusuhan dalam kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, menjelang Pemilu 1982. Kampanye Golkar yang digelar secara akbar ini diserbu serombongan orang berbaju hijau yang kemudian diidentikkan dengan PPP.
Menurut laporan Majalah Tempo edisi 27 Maret 1982, massa tak diundang bahkan membakar tanda gambar Golkar dan berusaha menyerang panggung kampanye. “Tapi, sampai di depan panggung, tinggal 20 meter lagi, mereka berlarian mundur karena pasukan Brimob menembakkan senjata otomatis ke udara,” tulis Tempo.
Presiden Soeharto amat serius menanggapi insiden itu yang ia sampaikan dalam pidato kenegaraan di Sidang DPR tanggal 16 Agustus 1982. Dari sinilah kemudian Orde Baru menggiring seluruh kekuatan politik di Indonesia untuk menganut satu ideologi, yakni Pancasila, dan ternyata berdampak pada perolehan suara PPP di Pemilu 1987.
Sementara itu, partai peserta pemilu lainnya, yakni PDI yang mewakili kaum nasionalis dan non-Islam, seolah mendapatkan keuntungan dari anjloknya suara PPP di Pemilu 1987, meskipun partai berlambang kepala banteng ini tetap saja berada di urutan ketiga atau terakhir.
Hasil Pemilu 1987 menunjukkan, PDI meraup 10 persen suara dan 40 kursi di DPR. Raihan ini mengalami peningkatan dari hasil pemilu sebelumnya. Di Pemilu 1982, PDI hanya memperoleh 6.66 persen suara dan 24 kursi di parlemen.
Editor: Iswara N Raditya
