tirto.id - KPU mengumumkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilu Presiden 2019. Usai diumumkan, Jokowi-Ma’ruf menyampaikan pidato kemenangan di kampung deret, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2019) siang.
Jokowi dan kampung deret punya cerita sejarah tersendiri. Rencana pembangunan kampung ini memang digagas Jokowi, tapi sempat dihentikan suksesor Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Selepas itu, nasibnya kampung masih belum jelas di era Aneis Baswedan.
Kampung deret merupakan salah satu program andalan Jokowi saat Pilkada DKI 2012. Saat itu, pasangan Jokowi dan Ahok mengalahkan gubernur petahana Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli.
Setelah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi langsung menyiapkan sejumlah program, termasuk kampung deret. Jokowi kala itu memprioritaskan pembangunan dari kawasan pinggiran dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini terjadi di ibu kota.
Yang menjadi sasaran program kampung deret adalah titik-titik permukiman warga yang kumuh dengan lingkungan yang dinilai tidak sehat. "Pembangunan kampung deret susun akan dijadikan program unggulan tahun 2013," sebut Novizal, Kepala Dinas Perumahan DKI kala itu, dikutip dari Kompas, 5 November 2012.
Waktu itu, Gubernur Jokowi berjanji menata permukiman kumuh tanpa penggusuran. "Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja [kelompok kerja]. Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," ujar Jokowi seperti dilansir Kontan.
Semula, direncanakan ada 350 kampung yang akan ditata dengan konsep kampung deret. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyiapkan 10 konsep pelaksanaan program yang disesuaikan dengan potensi lokal yang terdapat di masing-masing kampung.
"Misalnya, [desain] Kampung Protein di Tegal Parang [Jakarta Selatan] karena di lokasi tersebut banyak terdapat industri yang bergerak pada pembuatan tahu dan tempe," sebut Jokowi.
Hal senada juga dikatakan Ahok selaku wakil gubernur. "Sesuai keinginan Pak Gubernur, Jakarta mesti punya kampung yang khas. Contoh Muara Angke, kami jadiin saja sebagai kampung nelayan," ucapnya saat itu.
Dihentikan Ahok
Janji Jokowi yang ingin menjadikan 350 kampung di Jakarta menjadi kampung deret dengan mengangkat ciri khas lokalnya ternyata susah direalisasikan, terlebih setelah Jokowi maju ke Pilpres 2014 dan kemudian terpilih sebagai Presiden RI ke-7.
Alih-alih 350 kampung, program kampung deret baru bisa diterapkan di beberapa titik saja. Realisasi program ini tidak dengan konsep khusus seperti yang dalam angan-angan Jokowi, melainkan hanya menata dan merenovasi rumah-rumah warga.
Selain RW 01 Tanah Tinggi, Johar Baru,--yang kini menjadi lokasi pidato kemenangan Jokowi usai Pilpres 2019--, beberapa kampung lainnya yang menjadi kampung deret antara lain RW 05 Petogogan (Kebayoran Baru), RW 04 Cilincing (Koja), dan RW 02 Cipinang Besar Selatan (Jatinegara).
Sejak Jokowi naik level menjadi presiden pada 2014 dan kursi nomor 1 DKI Jakarta dilanjutkan Ahok, program kampung deret tidak berlanjut lagi. Ahok lebih memilih cara lain untuk mengatasi kekumuhan: menggusur beberapa kampung kemudian merelokasi warga ke rumah susun.
Terkait dihentikannya program kampung deret, Ahok mengatakan ternyata banyak kampung yang dibangun di atas tanah negara. Ia tidak mau jika program tersebut diteruskan, Pemprov DKI Jakarta akan dianggap melanggar.
"Kalau kamu berdiri di atas sertifikat negara, nah, itu yang jadi masalah. Makanya kami sudah dianggap pelanggaran kemarin," tukas Ahok pada 7 Oktober 2016, sebagaimana diberitakan Kompas.
Tak Jelas di Era Anies?
Berhentinya program kampung deret di masa Ahok sempat disinggung Anies Baswedan menjelang Pilkada DKI 2017. Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kala itu bersaing dengan pasangan Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat.
Anies menyebut, Jokowi-Ahok tidak menepati janji kampanye Pilkada 2012 mengenai program kampung deret. Anies berjanji melanjutkan program itu jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Izinkan saya mengingatkan bahwa 5 tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik itu?" sergah Anies dalam Debat Perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar pada 14 Januari 2017.
"Saya datang ke tempat yang sama dan warga menunjukkan kontrak politik tersebut. Lalu saya katakan, kami yang akan melaksanakan [pembangunan kampung deret]," lanjutnya.
Mantan menteri Jokowi ini sebelumnya sudah menjanjikan hal itu saat kampanye. "Kami melihat ke depan ingin menata, salah satunya dengan konsep kampung deret ini," kata Anies saat berkunjung ke Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat, tanggal 22 Oktober 2016.
Akan tetapi, Anies meminta warga ikut berpartisipasi dan tidak cuma berharap kepada pemerintah saja. "Jadi, bukan hanya pemerintah datang dengan konsep, namun juga mengajak warga masyarakat untuk terlibat di dalamnya," ucapnya kala itu, dikutip dari BeritaSatu.
Setelah terpilih dan dilantik sebagai gubernur, beberapa kali janji Anies terkait dilanjutkannya program kampung deret ditagih warga. Namun, hingga 2019 ini, realisasi janji tersebut belum terlaksana juga dan mendapatkan sorotan dari DPRD DKI Jakarta.
"Dari kunjungan sejumlah anggota dewan, warga menyebut belum ada gerakan. Mestinya segera saja, apalagi sudah menjadi program Pemprov DKI, tapi kenapa belum dilaksanakan?" kata Triwitjaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, tanggal 2 Februari 2019, dilansir Pos Kota.
Anies mengakui bahwa program penataan permukiman kumuh, termasuk dengan program kampung deret, memang belum bisa dilakukan. Anies berjanji segera merealisasikannya meskipun dengan cara lain.
Caranya, kata Anies, dengan memberikan bantuan dana perbaikan langsung kepada masyarakat. "Perpres membolehkan pemerintah untuk mendanai atau menyerahkan pembangunan ini kepada masyarakat dengan ukuran kinerja yang jelas," tuturnya.
Dengan kata lain, program kampung deret bisa dilanjutkan namun dengan partisipasi masyarakat, bahkan dikerjakan warga sendiri, dengan bantuan dana dari Pemprov DKI Jakarta.
"Tujuannya adalah membuat program-program pemerintah yang sifatnya sangat grass root itu dikerjakan oleh grass root sendiri, supaya rasa kepemilikannya tinggi," tutup Anies.
Editor: Mufti Sholih
