tirto.id - Saya lulus kuliah dengan ijazah bertitel Sarjana Pendidikan Sejarah dan pernah menjadi guru Sejarah di dua SMA swasta selama lebih dari lima tahun. Sebelum dan sesudahnya, bahkan hingga kini, saya sadar bahwa Sejarah memang bukan pelajaran penting di sekolah. Ia barangkali tidak sepenting Matematika, Fisika, atau Bahasa Inggris. Tapi saya tidak ambil pusing dengan itu.
Waktu mengajar SMA saya lebih berambisi membuat Sejarah sebagai pelajaran menarik dan menyenangkan bagi siswa-siswa yang ikut kelas saya. Saya tahu, siswa-siswa itu juga sudah lelah dengan pelajaran-pelajaran lain yang menghabiskan waktu mereka untuk mengerjakan PR dan latihan soal. Tanpa kondisi itu pun, saya pantang menyuruh mereka menghafal materi-materi sejarah agar mereka sukses dalam ujian. Di kehidupan sehari-hari, toh hafalan sejarah tidak berguna. Soal menghindari hafalan, saya tidak selalu sukses; saya juga sering ikut terjebak. Tapi saya berjuang untuk tidak menjadikan hafalan sebagai patokan kompetensi siswa dalam mempelajari sejarah.
Bagi saya, pelajaran Sejarah seharusnya melatih mereka menggali dan mengklarifikasi informasi. Pelajaran Sejarah sebenarnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melawan hoaks dan disinformasi, karena dalam pembelajaran sejarah sifat kritis seseorang adalah wajib dan sejarawan mesti melakukan kritik sumber ketika meriset dan menulis.
Dominannya Sejarah Politik
Sedari SD, isi pelajaran Sejarah Indonesia adalah sejarah politik. Para penyintas yang sengsara dalam pelajaran Sejarah barangkali pernah disuruh menghafal nama-nama kerajaan beserta letak dan nama raja-rajanya. Selain sejarah politik tentang kerajaan-kerajaan yang seolah-olah dulu hebat, sejarah perkembangan agama-agama besar pun dipelajari. Tapi soal agama-agama lokal yang sudah ada sebelum agama-agama besar itu datang kurang mendapat tempat. Ada banyak agama lokal di Indonesia, tapi seperti tidak dianggap penting oleh pemerintah.
Ada masa ketika para siswa belajar tentang organisasi-organisasi politik di zaman Pergerakan Nasional. Setelah itu mereka diajari soal para pemberontak yang, menurut versi kurikulum Sejarah, ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Sejarah politik yang disebut "sejarah nasional" itu dipelajari di SD, diulang di SMP dengan dosis yang berbeda, dan diulang lagi di SMA/SMK.
Selama ini pelajaran Sejarah di sekolah dimaksudkan untuk memperlihatkan Indonesia sebagai bangsa besar. Tidak sedikit yang yakin bahwa pelajaran Sejarah berguna untuk "menjalin persatuan dan kesatuan." Sudah sejak lama anak-anak sekolah diyakinkan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun atau tiga setengah abad. Sebetulnya narasi ini menghina perjuangan Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Sisingamangaraja XII, serta raja-raja Bali dan para pengikut mereka yang mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial. Bali, tanah Batak, dan Aceh baru benar-benar dikuasai Belanda pada awal abad ke-20. Namun murid-murid selalu diajari bahwa ketika satu daerah dijajah, maka daerah lain—yang sebenarnya tidak ikutan dijajah—harus "merasa" terjajah.
Bangsa ini selalu mengajarkan alasan terbesar wilayah Nusantara dikuasai Belanda karena VOC, dan dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda, menerapkan politik devide et impera alias politik memecah-belah. Seolah-olah sebelum Belanda datang wilayah-wilayah dan etnis-etnis di Indonesia selalu bersatu. Padahal ada banyak kerajaan yang saling berseteru satu sama lain. Ada kerajaan yang menjajah kerajaan lain.
Tentu saja pantang untuk diketahui, biasanya demi alasan "persatuan dan kesatuan", bahwa ada pedagang dari etnis tertentu yang memperlakukan orang-orang dari etnis lain sebagai budak yang bisa diperdagangkan. Padahal di hampir tiap kerajaan ada intrik dalam istana, yang cocok jadi cerita Game of Thrones ala Indonesia. Setidaknya itu terlihat dari kisah-kisah kerajaan di Jawa dari zaman Ken Arok hingga zaman Mataram dikuasai Belanda.
Jika pelajaran Sejarah, yang lagi-lagi muatannya sejarah politik, dipelajari di SMA atau SMK, maka para siswa akan buang-buang waktu saja. SMA dan SMK adalah masa-masa mendalami pelajaran berdasarkan jurusannya masing. Materi pelajaran Sejarah di SMA dan SMK sendiri sangat kurang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, karena cuma mengulangi sejarah politik seperti di SD dan SMP.
Seharusnya di SMA dan SMK pelajaran Sejarah lebih menekankan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, serta ekonomi di dalam dan luar negeri. Semestinya siswa SMA jurusan IPS dan SMK rumpun ekonomi belajar tentang sejarah perekonomian Indonesia dengan, misalnya, menampilkan Hatta sebagai ekonom atau paling tidak menyinggung sejarah kewirausahaan di Indonesia.
Di SMA jurusan IPA dan SMK rumpun teknologi, para siswa bisa diajak mencari tahu mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia tertinggal jauh, padahal sejak zaman Sukarno banyak pemuda dikirim untuk belajar iptek ke luar negeri dan ke mana para pemuda itu? Rumpun ini juga seharusnya belajar bagaimana Jepang memajukan diri dalam hal iptek sejak zaman Restorasi Meiji. Apa yang terjadi saat ini, di SMA dan SMK, pelajaran soal sejarah politik nasional lebih banyak daripada sejarah yang mereka perlukan terkait peminatan mereka.
Lepas dari semua itu, pelajaran Sejarah dengan porsi sejarah politik yang cukup besar punya potensi membuat pandangan generasi masa kini bisa memandang Indonesia sebagai bangsa atau negara yang buruk. Berkat bacaan-bacaan akademik yang semakin populer dan beredar bebas, mitos-mitos yang ditanamkan dalam pelajaran di sekolah bisa lebih cepat dibongkar siswa, termasuk "mitos agung" dijajah 350 tahun.
Sejarah Harus Membuka "Borok" Bangsa
Siswa SMA dan SMK generasi saat ini cenderung menjadi golongan yang mulai tidak percaya kepada golongan tua. Mereka berpotensi untuk jadi lebih cepat tidak percaya bahwa partai politik yang punya wakil di DPR adalah sekelompok orang yang berguna bagi mereka. Tentu saja mereka tidak cepat percaya atau bahkan kerap tidak mau percaya pada apa yang dikatakan guru-guru mereka di sekolah. Guru sejarah masa kini punya saingan bernama mesin pencari di dunia maya yang bisa mengantarkan mereka pada informasi yang kredibel, tapi juga bisa sebaliknya. Setidaknya banyak artikel sejarah berkualitas ditulis di media massa. Barangkali, membiarkan sejarah sebagai pelajaran wajib di SMA dan SMK bisa menjadi bahaya bagi golongan elite tertentu.
Belajar sejarah di masa kini—yang ruangnya sebetulnya tidak hanya di sekolah—bisa berpotensi membuat generasi kini tidak percaya pada pemerintah, politikus, dan aparat. Mengajarkan generasi kini di sekolah tentang Indonesia sebagai negara besar ”secara paksa” sebetulnya bisa berakibat fatal. Berhubung katanya bangsa besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, maka begitu mereka menemukan fakta bahwa banyak pejuang kemerdekaan yang tidak dihargai, bisa jadi mereka akan kecewa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Fakta bahwa tentara Indonesia tidak pernah mengalahkan tentara dari negara besar yang kuat dan sering digembar-gemborkannya tentara sebagai penumpas pemberontakan—yang notabene adalah bangsa sendiri juga—pun bisa membuat militer tidak dipandang baik bagi generasi saat ini. Di antara generasi kini setidaknya sudah ada yang yakin bahwa generasi baby boomer yang sedang berkuasa adalah generasi yang membuat mereka sulit punya rumah dan penghidupan lebih baik.
Jika Sejarah benar-benar dijadikan pelajaran pilihan di SMA dan pelajaran Sejarah di SD dan SMP digabung dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), ini seharusnya kabar gembira bagi generasi tua yang punya masalah di masa lalu. Apabila sejarah diajarkan di sekolah sebagai pelajaran yang mengajari siswa mengklarifikasi informasi sejarah atau setidaknya mengajarkan siswa untuk belajar dari kesalahan di masa lalu demi melakukan hal yang lebih di masa depan, maka akan berbahaya bagi beberapa pelaku sejarah dan pendukungnya di masa kini.
Saya selalu senang jika ada yang bilang bahwa sejarah itu harus dipelajari (di sekolah atau dimana pun) agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. Saya senang sekali karena hal itu pula yang saya ajarkan pada siswa-siswa saya dulu. Saya tidak peduli dengan nilai sejarah mereka di raport. Saya akan bahagia jika mereka membuat sejarah dalam hidup mereka sendiri dengan menjadi seseorang yang mereka inginkan. Belajar agar kesalahan di masa lalu tidak terulang adalah hal wajib, tapi masalah utama yang sering kita temui adalah hampir semua pelaku sejarah tak mau mengakui kesalahan mereka. Banyak golongan yang tidak terima bahkan mengamuk jika kesalahan mereka terungkit.
Jika pelajaran Sejarah dimaksudkan agar kesalahan di masa lalu tidak diulang di masa depan, mau tak mau materi sejarah juga harus membicarakan fakta-fakta buruk bagi semua golongan dan itu sama saja membuka borok sebuah bangsa. Sebab tidak ada bangsa sempurna di dunia ini. Jadi betapa berbahayanya jika sejarah dipelajari dan diajarkan secara utuh di zaman ini.
Generasi kini tidak sepenuhnya tak peduli dengan sejarah. Tidak sedikit dari mereka punya kepedulian pada sejarah yang tidak dipelajari di sekolah. Semasa jadi guru sejarah dulu, banyak yang suka bertanya di luar materi pelajaran sekolah. Sebagai guru yang suka dengan siswa-siswa kritis, tentu dengan senang hati saya menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Tanpa saya pun, saya percaya siswa-siswa itu bisa mencari jawabannya sendiri suatu hari.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
