tirto.id - Raden Mas Ontowiryo atau yang dikenal dengan Pangeran Diponegoro, merupakan putra dari Sri Sultan Hamengku Buwono III. Ia dikenal luas karena memimpin perlawanan besar terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Pria berdarah biru, yang lahir 11 November 1785 ini, memimpin salah satu perang terbesar yang pernah dialami Belanda selama masa pendudukan di Nusantara.
Perang ini adalah Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yang berlangsung selama 5 tahun, sejak 1925 hingga 1930.
Mengutip Peter Carey dalam Asal Usul Perang Jawa (1986), perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda disebabkan oleh tiga hal.
Pertama, kekuatan kolonial sejak awal 1800-an, yang berusaha menanamkan pengaruh di Jawa, khususnya pada pemerintahan kerajaan yang ada.
Menurut Carey dalam buku tersebut, kebanyakan perilaku orang barat yang berusaha mengubah tindak-tanduk yang berlaku di keraton, mendapat banyak tentangan dari bangsawan istana.
Selain itu, kekuasaaan para pangeran dan bangsawan administratif pribumi semakin berkurang seiring dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan.
Kedua, pertentangan politik yang dilandasi kepentingan pribadi dalam keraton semakin lama semakin meruncing. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang masih kecil, membawa banyak kepentingan pribadi dari Dewan Perwalian yang dibentuk.
Pada tahun 1822, mulai terlihat dua kelompok dalam istana. Kelompok pertama terdiri dari Ratu Ibu (ibunda Hamengkubuwono IV), ratu Kencono (ibunda Hamengkubuwono V), dan Patih Danuredja IV. Sedangkan kelompok kedua, terdiri dari Pangeran Diponegoro dan pamannya, Pangeran Mangkubumi.
Sementara ketiga, beban rakyat akibat pemberlakuan pajak yang berlebihan mengakibatkan keadaan masyarakat semakin tertekan. Misalnya, pintu rumah dikenakan bea pacumpleng, pekarangan rumah dikenakan bea pengawang-awang, bahkan pajak jalan pun dikenakan bagi tiap orang yang melintas, termasuk barang bawaannya.
Akhirnya, Pangeran Diponegoro pun membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan.
Karena tekadnya ini, ia mendapat dukungan tidak hanya dari sebagian elite istana, tetapi juga dari kalangan masyarakat pedesaan dan elit agama yang dirugikan dengan kebijakan kolonial.
Lebih jauh, kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Ia kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang.
Pernyataan ini lah yang kemudian memicu serangan Belanda ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825 sebagai awal dari dimulainya Perang Diponegoro.
Kronologi Perang Diponegoro (1925-1930)
Pada 20 Juli 1825, keraton memberikan perintah untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Hal ini dilakukan karena ia telah dicap sebagai pengkhianat dan musuh keraton.
Dua bupati keraton senior kemudian diinstruksikan untuk memimpin pasukan Jawa-Belanda dalam menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo.
Saat itu, kediaman Diponegoro telah jatuh dan dibakar, meski pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena lebih mengenal medan di Tegalrejo.
Melansir laman Kemendikbud, Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga Desa Dekso di Kabupaten Kulonprogo, dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak lima kilometer arah barat dari Kota Bantul.
Dari sini, Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya.
Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Guwosari Pajangan Bantul, sebagai basisnya.
Diponegoro menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih (selir yang paling setia menemani Pangeran setelah dua istrinya wafat) dan pengiringnya, menempati Goa Putri di sebelah Timur.
Pangeran Diponegoro bersama pasukannya melakukan perang secara gerilya. Ia memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga golongan priyayi yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang, dengan semangat “Sadumuk bathuk, sanyari bumi ditohi tekan pati” atau yang artinya:“sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati”.
Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri.
Kendati sebelumnya telah berhasil mendapatkan kemenangan-kemenganan kecil dalam gerilyanya dan merepotkan Belanda, tapi pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga Pasukan Diponegoro terjepit.
Bahkan, pemerintah kolonial juga mendatangkan pasukan tambahan dari Sumatra (yang nantinya terlibat dalam Perang Padri).
Kemudian pada tahun 1829, Kyai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasah Sentot Prawirodirjo, menyerah kepada Belanda.
Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal De Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan.
Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.
Menurut M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008 (2007), Perang Diponegoro yang terjadi selama lima tahun (1825 – 1830) telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa.
Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi.
Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang (sesama) saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang anti-Diponegoro (antek Belanda). Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa.
Penulis: Ahmad Efendi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
