tirto.id - Sejumlah kepala daerah yang wilayahnya mengalami lonjakan kasus COVID-19 menyatakan tak akan mengambil kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Mereka beralasan tak memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X usai melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah, Senin (21/6/2021) kemarin menegaskan bahwa kebijakan lockdown belum dapat dilakukan untuk saat ini.
“Enggak ada kalimat lockdown saya enggak kuat disuruh biayai rakyat se-Yogyakarta. Itu pilihan terakhir.” ujarnya.
Sultan mengatakan konsekuensi melakukan lockdown total sangat berat lantaran hanya kegiatan ekonomi esensial semisal toko sembako dan obat-obatan saja yang boleh buka.
"Yang lain tutup. Pemerintah (harus) ganti duwit (uang) masyarakat untuk makan. Lha kalau kita kan enggak kuat," kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga beralasan serupa, apabila lockdown atau PSBB kembali diterapkan, pemerintah harus siap untuk kebutuhan pangan warganya. Akan tetapi, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya.
"Kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu (lockdown/PSBB) diadakan, kepastian logistik dari pusat harus sudah siap baru kami akan terapkan di Jawa Barat," kata pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.
Sedangkan Pemprov DKI Jakarta melalui Sekretaris Badan Pendapatan Daerah, Pilar Hendrani secara tersirat juga menyatakan bahwa kebijakan lockdown atau PSBB berat dilakukan di tengah keuangan ibu kota yang seret.
"Sekarang kondisi keuangan DKI tidak bisa bohong juga kalau faktanya dalam kondisi yang tidak baik,” kata Pilar Senin (21/6/2021).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan tak akan menerapkan lockdown atau PSBB. “Ndak, ndak (tidak lockdown),” tegas Khofifah kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (22/6/2021).
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Gilang Ramadhan
