Menuju konten utama

Sandiaga Perkenalkan Dirut Baru BUMD PD Dharma Jaya Johan Romadhon

Selain Dirut, posisi Direktur Usaha yang sebelumnya dirangkap oleh Marina juga dilantik, yakni Mohamad Adam Ali Bhutto.

Sandiaga Perkenalkan Dirut Baru BUMD PD Dharma Jaya Johan Romadhon
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metrojaya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan tanah di Jakarta, Selasa (30/1/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir

tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan Direktur Utama baru PD Dharma Jaya, Johan Romadhon. Johan menggantikan direktur sebelumnya, Marina Ratna Dwi Kusumajati yang mengundurkan diri.

"Saya ingin ucapkan selamat datang kepada dua direksi yang baru dilantik, terutamanya kepada Bapak Johan Romadhon. Beliau adalah seorang profesional yang ikut bertugas juga di lingkungan BUMD," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Keputusan pencopotan Marina dan pengangkatan Johan dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 880 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PD Dharma Jaya. Surat itu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 22 Mei 2018 lalu.

Selain Dirut, posisi Direktur Usaha yang sebelumnya dirangkap oleh Marina juga dilantik, yakni Mohamad Adam Ali Bhutto. Marina mengatakan, posisi itu sebelumnya ia rangkap karena masalah keuangan.

"Sebelumnya enggak ada. Jadi waktu itu masih saya rangkap. Karena masalah keuangan perusahaan juga," ujarnya saat dihubungi, Rabu (23/5/2018).

Marina Ratna D. Kusumajati resmi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PD Dharma Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta pada April lalu.

Keinginan mundur itu diungkapkan Marina lantaran beberapa hal, salah satunya karena pencairan Public Service Obligation (PSO) yang sempat macet. Padahal uang itu akan dipakai untuk menjaga stok daging subsidi yang akan disalurkan ke masyarakat.

Selama ini, Dharma Jaya memang memiliki tugas untuk menyuplai daging kepada pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP). Setiap bulannya, perusahaan BUMD ini menyiapkan 150 ton daging dengan harga Rp85 ribu per kilogram yang kemudian disubsidi Pemprov DKI sebesar Rp50 ribu per kilogram.

Macetnya pencairan PSO itu menyebabkan perusahaan pelat merah itu terpaksa merogoh kas sebesar Rp41 miliar untuk menomboki selisih harga daging subsidi yang belum dibayarkan Pemprov DKI sejak November. Akibatnya, arus kas di Dharma Jaya berhenti dan tak lagi bisa membayar vendor 9 pemasok daging yang biasa mengirimkan suplai ke Dharma Jaya.

Baca juga artikel terkait BUMD atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra