Indeks Bumd

Widi juga dibebani pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp21,05 miliar dalam kasus korupsi penjualan aset BUMD Cilacap.

Barang bukti yang dibawa sebagian besar berupa dokumen bundel antara lain dokumen akta dan sertifikat lahan perkebunan hingga bukti transfer.

Oditur menyatakan sepakat secara normatif dengan penjelasan para ahli mengenai aturan BMN maupun teori perbuatan melawan hukum.

Perubahan status badan hukum tersebut dinilai penting untuk mendorong tata kelola yang lebih sehat.

Jalani sidang korupsi di Pengadilan Militer, Letjen Widi Prasetijono sebut BPK keliru dan klaim lahan Caruy adalah tanah bisnis, bukan milik negara.

Auditor BPK bongkar peran Letjen Widi Prasetijono di sidang korupsi lahan Caruy. Diduga ada aliran dana Rp21 miliar tanpa izin Menhan.

Angka kerugian penyimpangan jual beli lahan Caruy hingga rugikan negara Rp237 miliar itu,
berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Saksi ahli Kemhan tegaskan yayasan TNI dilarang gunakan aset negara untuk bisnis di sidang korupsi lahan eks Pangdam Letjen Widi.

Fakta itu terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sofian Jasmin, dealer jam tangan, yang berhalangan hadir sebagai saksi.

Uang diduga berasal dari korupsi pelepasan lahan BUMD Cilacap serta pendapatan lain dari lahan terafiliasi Yayasan Rumpun Diponegoro.

Selain beli vila di Bali, uang itu juga digunakan untuk biaya haji furoda, beli kendaraan mewah, hingga liburan.

Gus Yazid cabut kesaksian BAP soal aliran dana hibah Rp20 miliar dari Letjen Widi Prasetijono. Ia akui kuitansi puluhan miliar itu bohong semata.

Eks Direktur BUMD Cilacap membantah perubahan itu untuk menghindari aturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Iskandar membantah uang itu berkaitan dengan pembelian lahan oleh PT CSA, melainkan pinjaman pribadi untuk usaha dan uang sudah dikembalikan.

Widi juga membandingkan status tanah Carui dengan aset milik negara yang berada di wilayah Cilacap, seperti Teluk Penyu dan Benteng Pendem.

Yunita baru mengetahui lebih jauh mengenai proses tersebut setelah menjalani pemeriksaan karena pengadaan PT RSA & Perum KIC dilakukan sebelum menjabat.

Gus Yazid divonis 1 tahun penjara dalam kasus TPPU BUMD Cilacap, lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa. Usai sidang, ia langsung tantang para jenderal.

Widi menilai akar permasalahan yang menyebabkan munculnya tuduhan kasus korupsi ini bermula dari surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh Pangdam.

Lanjutan sidang kasus lahan BUMD Cilacap memanas. Terdakwa Letjen Widi cecar eks bendahara PT RSA soal aliran uang ke Pangdam Diponegoro.

Sidang TPPU lahan BUMD Cilacap memanas. Letjen Widi minta majelis hakim periksa pembuat surat pemblokiran Lahan Caruy yang rugikan daerah.