tirto.id - Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mencatat saat ini ada sebanyak 1.057 badan usaha milik negara (BUMD). Sekitar 27 diantaranya merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total aset sebesar Rp992 triliun.
“Memang jumlah BUMD sekarang itu 1.057 BUMD, khusus untuk bank pembangunan daerah ada 27 BPD dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sebagai mitranya milik pemerintah daerah itu 212," kata Horas dalam acara Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027, di Jakarta, Senin (14/10/2024).
BPD dengan jumlah yang cukup banyak dimiliki oleh daerah kabupaten atau kota. Maka dari itu, BPD perlu didorong penguatannya untuk ke depan lewat beberapa strategi. Pertama adalah BPD harus melakukan panautan program dengan BPR.
“Terutama kepada BPR, BPR ini tentunya nanti akan mendorong juga tentunya bagaimana penguatan UMKM di daerah,” terang Horas.
Kemudian, strategi yang kedua adalah BPD bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan. “Disamping juga, kolaborasi dengan korporasi dan badan usaha, serta juga mendorong kolaborasi dengan usaha mikro kecil menengah UMKM,” tuturnya.
Horas juga membeberkan upaya dan komitmen BPD bersama pemerintah daerah serta DPRD dalam mewujudkan ketahanan perbankan yang kompetitif dan berkontributif. BPD merupakan agen pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam mengelola kas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas bisnisnya.
“Kalau kita lihat besarannya, memang sudah Rp11,30 triliun untuk 1 tahun yaitu 2024,” ujarnya.
Horas menyebut, jumlah dari total penyertaan modal sudah sangat besar. Namun meski begitu, perlunya hal-hal lain yang diperhatikan yakni tingkat profesionalisme BPD dalam memanfaatkan teknologi informasi dan membenahi tata kelolanya, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan organisasinya.
“Sehingga diharapkan tentunya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan juga pemerintahan pembangunan ekonomi daerah dan kesehatan masyarakat,” ucapnya.
Kemudian juga, kata Horas, diperlukan juga peran BPD ke depan dengan berkolaborasi pada Pemda dan stakeholders terkait dalam menciptakan daerah saing, stabil, inklusif, dan kontributif.
Dia mengatakan, berbagai peran dan upaya yang harus dilakukan BPD antara lain adalah melakukan peningkatan Good Governance, Risk Management, dan Compliance (GRC) untuk memperbaiki profil risiko. Kemudian, perlunya juga melakukan perbaikan kualitas SDM di berbagai jenjang untuk meningkatkan kemampuan menjalankan operasional bank.
Selanjutnya, perlunya dilakukan diversifikasi produk dan layanan, khususnya yang sesuai dengan Karakteristik dan sektor prioritas daerah. Lalu, perlunya akselerasi digital. “Akselerasi digital untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan bisnis,” ucapnya.
Lebih lanjut, peran pemerintah daerah yakni menambah penyertaan modal yang memadai. “Mengalokasikan setoran modal secara mencukupi,” katanya.
Selanjutnya, kata Horas, perlunya ada ruang untuk sinergi dan instansi lembaga BNP, termasuk juga tentunya bagaimana agar pemerintah daerah mendorong pemilihan calon pengurus yang memiliki integritas profesional dan kompeten.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang
