Sandiaga Jelaskan Isi Pertemuan BPN dengan Media Asing dan Dubes

tirto.id - Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan isi pertemuan pihak BPN Prabowo-Sandiaga dengan beberapa media asing dan perwakilan duta besar beberapa negara. Pertemuan dilaksanakan di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Beberapa petinggi BPN yang hadir adalah Capres 02 Prabowo Subianto, Cawapres 02 Sandiaga Uno, Ketua BPN Djoko Santoso, Anggota Dewan Pengarah BPN Amien Rais, Direktur Satgas Sugiono, Rizal Ramli, dan Said Didu.

"Pak Prabowo menjelaskan penelusuran tentang beberapa laporan yang diterima berkaitan dengan irregularities [penyimpangan] dan fraud [kecurangan],” kata Sandi saat ditemui di rumah orang tuanya, Jalan Galuh, Jakarta Selatan, setelah buka puasa, Senin (6/5/2019) malam.

Selain itu, kata Sandi, Prabowo juga menjelaskan: “Kecurangan dan hal-hal anomali yang sudah dilaporkan penyelenggara pemilu. Update tentang rencana-rencana kita ke depan, termasuk minta penyelenggara pemilu untuk koreksi temuan tersebut, jumlahnya 75.000 lebih kesalahan data entry."

Menurut Sandi, BPN juga meminta sistem IT KPU RI diaudit karena menurut mereka ada beberapa kelemahan sistem yang harus diperbaiki. Padahal, awalnya BPN percaya sistem IT kuat, tangguh, dan layak dipercaya.

Ia juga menjelaskan sejauh mana progres pengumpulan C1 yang dilakukan oleh BPN Prabowo-Sandiaga dari para relawan.

"Harapan Pak Prabowo, penyelenggara pemilu segera koreksi karena Pak Prabowo sangat ingin pemilu ini jujur dan adil. Dia tidak bisa menerima hasil dari pemilu yang penuh kecurangan yang tak dikoreksi. Itu yang disampaikan Pak Prabowo," katanya.

Sandiaga mengatakan progres pengumpulan C1, yang dilakukan oleh BPN hingga saat ini masih berada di bawah 50 persen dari total suara.

"Jumlah perolehan per hari ini berapa. Kelanjutan secara reguler akan update ke media internasional. Ada 6,7 juta [C6] undangan tak diterima bagaimana progresnya," katanya.

Pertemuan tim Prabowo-Sandi dengan beberapa media asing itu berlangsung secara tertutup, sementara media nasional dilarang untuk meliput.