Republik Batavia Bikin Sengsara Rakyat Indonesia

tirto.id - Gonjang-ganjing melanda Eropa pada akhir abad ke-18 itu. Perancis, yang muncul dengan wajah segar setelah keberhasilan revolusi, tampil sebagai pemain utama. Rival terberatnya adalah Britania Raya dengan dukungan sejumlah negara lain, termasuk Austria dan Belanda.

Hingga akhirnya, pasukan Perancis menyerbu negeri kincir angin dan membuat Raja Belanda, Willem V, terpaksa kabur ke Inggris untuk meminta perlindungan. Belanda pun mengalami revolusi pemerintahan, dari kerajaan menjadi republik. Bataafse Republiek alias Republik Batavia namanya.

Republik Batavia resmi diproklamirkan pada 19 Januari 1795. Aroma Revolusi Perancis (dimulai sejak 1789) yang berhasil menumbangkan kekuasaan Raja Louis XVI sangat terasa dalam pendirian republik baru di Belanda itu. Kaum Patriot yang memotori lahirnya Republik Batavia adalah orang-orang sudah lama cukup jengah dengan Raja Willem V.

Memang, eksistensi Republik Batavia tidak terlalu lama, hanya 11 tahun saja. Namun, pengaruhnya amat terasa bagi Belanda maupun negara-negara jajahannya, termasuk Hindia Timur atau Indonesia.

Pengaruh awal Republik Batavia adalah bubarnya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Indonesia pada 31 Desember 1799. Batavia sendiri sebenarnya adalah nama salah satu suku kuno pada zaman Kekaisaran Romawi yang kemudian juga dipakai untuk menamakan pusat pemerintahan Belanda di Indonesia.

Revolusi Perancis di Belanda

Jatuhnya kekuasaan Raja Louis XVI akibat Revolusi Perancis pada 1792—dan dihukum mati tahun berikutnya—memicu gejolak di pusat peradaban benua biru. Kerajaan-kerajaan di Eropa bersatu untuk menghadapi Perancis yang telah bersulih rupa menjadi republik.

Duet Britania Raya dan Austria yang menjadi simbol blok feodal, mengeroyok Perancis. Belanda semula memilih bersikap netral. Namun, lantaran berhubungan dekat dengan Inggris, Belanda akhirnya juga terseret dalam polemik regional itu.

Pada 1 Februari 1793, Perancis mengumumkan maklumat perang terhadap Belanda setelah berhasil mencaplok Belgia. Kathleen Burk dalam Old World, New World: Great Britain and America from the Beginning (2009) menyebutkan, armada Perancis yang bersiap menyerang Belanda terdiri dari 600 kapal perang dengan lebih 100 ribu tentara (hlm. 201).

Terus-menerus diteror Perancis membuat Raja Willem V panik dan lari ke Inggris. Sehari sebelum Amsterdam benar-benar jatuh, seperti diungkap Shiva Pratap Singh dalam Glimpses of Europe: A Crucible of Winning Ideas, Great Civilizations and Bloodiest Wars(2010), Republik Batavia atau Bataafse Republiek dideklarasikan pada 19 Januari 1795 (hlm. 581), tepat hari ini 223 tahun lampau.

Berdirinya Republik Batavia digawangi Kaum Patriot. Mereka adalah para pelarian politik Belanda yang menentang kekuasaan Dinasti Oranje, serta didukung golongan oposisi pemerintahan Raja Willem V. Era baru di Belanda pun dimulai. Dampaknya sangat luas, bahkan terasa sampai jauh ke negeri koloninya, Hindia Belanda.

Singkat Namun Menyengat

Konsekuensi lahirnya Republik Batavia yang harus ditanggung Belanda adalah dukungan penuh untuk Perancis. Pada 16 Mei 1795, Perjanjian Den Haag (Treaty of The Hague) ditandatangani. Dalam perjanjian itu, disepakati bahwa keberadaan Republik Batavia diakui dan dilindungi, namun Belanda wajib menyokong Perancis untuk menghadapi lawan-lawannya di Eropa.

Poin utama Perjanjian Den Haag adalah Republik Batavia harus mengakomodasi 25 ribu tentara Perancis di Belanda. Jumlah ini terus meningkat di tahun-tahun berikutnya (Ute Planert, Napoleon's Empire: European Politics in Global Perspective, 2016: 55).

Selain itu, Belanda juga harus membayar kerugian perang kepada Perancis sebesar 100 juta gulden. Terkait perang melawan Britania Raya dan Austria, Perancis mengikat Republik Batavia dengan Perjanjian Pertahanan dan Aliansi Offensif Angel yang mewajibkan Belanda untuk memberikan dukungan total.

Kebijakan militer, politik, ekonomi, hingga urusan luar negeri Republik Batavia berada di bawah kendali Perancis. Bahkan, sebagaimana dikutip dari Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands 1780-1813 karya Simon Schama (1977), duta atau perwakilan Perancis di wilayah Belanda seringkali bertindak selayaknya gubernur (hlm. 210).

Situasi ini tentunya berdampak pula terhadap wilayah-wilayah jajahan Belanda yang tersebar di sejumlah penjuru dunia, termasuk Hindia Timur alias Hindia Belanda.

Selama lebih dari satu dekade, bahkan setelah Republik Batavia dibubarkan tahun 1806, Indonesia berada dalam pengaruh Perancis pada rezim Napoleon Bonaparte. Meskipun relatif singkat, namun dampak yang ditimbulkan atas eksistensi Republik Batavia bagi Indonesia sangat terasa dan cenderung merugikan.

Bubarnya Republik Batavia

Di Britania, Raja Willem V tidak tinggal diam kendati kekuasaannya telah runtuh. Dari tempat persembunyiannya di Kota Kew, Inggris, pemimpin Dinasti De Oranje itu mengirimkan surat perintah yang dikenal sebagai “Surat-surat Kew” atau Kew Letters tak lama setelah Republik Batavia dideklarasikan pada 19 Januari 1795.

Melalui surat tersebut, sebagaimana ditulis Jonathan Israel dalam The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall (1995), Raja Willem V memerintahkan kepada para bawahannya yang menguasai negeri-negeri jajahan Belanda agar mempertahankan wilayah dari serangan Perancis dan menyerahkannya kepada Inggris (hlm. 1127).

Namun, perintah sang Raja Belanda itu sudah terlambat. Inggris sudah bergerak lebih cepat dengan mengambil-alih sejumlah kota penting di Indonesia, seperti Padang pada 1795, lalu Ambon dan Banda yang berhasil dikuasai setahun berikutnya, serta beberapa tempat lainnya menyusul kemudian.

Tak hanya itu. Seperti disebutkan William Roger Louis & Alaine M. Low dalam The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century (2001), Inggris berhasil pula mengamankan wilayah jajahan Belanda di Afrika, juga di kawasan Asia Tenggara lainnya, termasuk Malaka dan Ceylon atau Srilanka (hlm. 374).

Riwayat Republik Batavia sendiri berlangsung singkat. Kembali berubahnya situasi politik di Perancis dengan berdirinya kekaisaran di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte sejak 1804 berdampak terhadap eksistensi Republik Batavia. Republik di Belanda yang baru seumur 11 tahun itu dibubarkan. Pada 1806, Napoleon menggantinya dengan Kingdom of Holland atau Kerajaan Hollandia (Christer Jorgensen, The Anglo-Swedish Alliance Against Napoleonic France, 2004: 208).

Louis Napoleon, adik kandung Napoleon Bonaparte yang ditugaskan untuk memimpin Kerajaan Hollandia, kemudian mengirim Herman Willem Daendels ke Nusantara. Orang Belanda yang ambisius dan revolusioner ini tiba di Batavia (Jakarta) pada 5 Januari 1808 dan mengambil alih jabatan Gubernur Jenderal dari Albertus Wiese.

Dampaknya Bagi Indonesia

Setelah VOC bubar pada 1799, wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia praktis di bawah kendali Perancis. Dimulai oleh era kepemimpinan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten yang menjabat sejak 1 Januari 1800. Dan Daendels, yang datang 8 tahun kemudian, justru menjadi titik mula berakhirnya pengaruh Napoleon Bonaparte di Hindia.

Daendels memang sempat melakukan sejumlah gebrakan lewat berbagai kebijakan meskipun ia berkuasa sangat singkat. Tugas utamanya, seperti diungkap Bernard Dorleans dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis: Dari Abad XVI sampai dengan Abad XX (2006), adalah memperkuat pertahanan sebagai antisipasi jika Inggris datang menyerang (hlm. 317).

Maka, kebijakan utama Daendels di Indonesia berfokus pada pertahanan dan keamanan, termasuk membangun benteng-benteng dan pangkalan militer baru, membuka sekolah pendidikan militer, dan mendirikan pabrik senjata. Ia juga mengambil orang-orang pribumi sebagai prajurit, tidak kurang dari 18 ribu orang yang dilibatkan.

Selain itu, Daendels membangun Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) sepanjang 1.000 kilometer di pesisir pantai utara Jawa dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Situbondo). Pelaksanaan proyek besar ini dimulai pada awal era Daendels di Hindia Belanda.

Era Daendels yang tidak lama ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia, termasuk ketika membangun Jalan Raya Pos. Jan Breman dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014) menyebut bahwa pekerjaan berat itu menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumiputera yang dijadikan pekerja paksa tanpa bayaran (hlm. 113).

Semangat antipati Daendels terhadap kaum feodal—yang terinspirasi dari Revolusi Perancis dan berdirinya Republik Batavia—membuatnya kerap turut campur dalam urusan internal kerajaan-kerajaan yang ada di Hindia Belanda. Dua kerajaan besar di Jawa, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, tak luput dari kebijakan anti-feodalisme ala Daendels.

Ulah Daendels ini meletupkan perlawanan, salah satunya pemberontakan Raden Rangga Prawiradirja III, Bupati Madiun yang juga menantu sekaligus penasihat politik Sultan Hamengkubuwana II, pada 1810. Perlawanan Raden Rangga nantinya turut menjadi inspirasi bagi Diponegoro untuk mengobarkan Perang Jawa (1825-1830).

Masih banyak kebijakan Daendels yang amat menyengsarakan rakyat. Di antaranya membentuk peradilan khusus pribumi, memungut pajak tinggi, memaksa rakyat menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya, serta menyerobot tanah rakyat dan menjualnya kepada pihak swasta.

Era Daendels hanya berlangsung 3 tahun. Pada 1811, ia dipanggil pulang oleh Napoleon yang membutuhkannya untuk menyerbu Rusia. Pengganti Daendels di Hindia Belanda adalah Jan Willem Janssen, yang sebelumnya bertugas di Afrika dan sempat dikalahkan Inggris

Janssen ternyata menjadi kepanjangan tangan Napoleon di Hindia Belanda yang terakhir. Menjabat sejak 15 Mei 1811, kariernya langsung berakhir beberapa bulan berselang. Akibat serangan Inggris, Janssen menyerah pada 18 September 1811.

Sejak itu, berakhirlah kekuasaan Perancis di Hindia Belanda. Inggris lalu datang menguasai, meskipun tidak lama pula. Pada Agustus 1816, Belanda kembali berkuasa di Indonesia dan bertahan hingga lebih dari satu abad kemudian.