tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Program bagi-bagi rice cooker diklaim berbeda dengan program migrasi ke kompor induksi, baik secara pasar maupun penerima.
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, rencana pembagian rice cooker secara gratis sebagai upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi kepada masyarakat. Terutama mereka golongan ke bawah terkait peralatan memasak mereka.
"Dengan demikian, masyarakat juga bisa menjadi lebih mudah dalam memasak nasi tidak lagi ke manual," katanya kepada Tirto, Kamis (1/12/2022).
Perihal pemakaian listrik, menurutnya tidak akan terlalu banyak kenaikan jumlahnya. Mengingat listrik untuk rice cooker ini konsumsinya tidak terlalu besar.
"Listrik rice cooker dengan 450 VA saja sudah bisa, jadi tidak perlu ada penambahan daya," jelasnya.
Dia tidak menampik dengan rencana membagikan 680.000 unit rice cooker akan meningkatkan konsumsi listrik. Mamit pun berharap pemerintah sudah melakukan kajian terlebih dahulu.
"Tetapi ini semuakan baru wacana. Masih menunggu anggarannya terlebih dahulu," jelasnya.
Untuk diketahui, Menteri ESDM, Arifin Tasrif sebelumnya menegaskan, wacana pembagian paket bantuan rice cooker listrik senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) belum final. Hal ini karena perlu kajian intensif berkaitan dengan program bantuan itu bersama dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Itu masih perlu pendalaman karena juga melibatkan kementerian lembaga yang lain,” kata Arifin saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, ditulis Rabu (30/11/2022).
Di sisi lain, Arifin mengatakan kementeriannya belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program pada tahun depan. Menurut dia, rencana itu masih belum final dibahas di internal Kementerian ESDM.
“Anggarannya belum ada,” kata dia.
Rencananya, Kementerian ESDM bakal menyalurkan rice cooker listrik sebanyak 680.000 unit lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kementerian tahun depan.
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.
Adapun, pengurangan volume LPG 3 kilogram mencapai 19,6 ribu ton dan penghematan devisa sebesar 26,88 juta dolar AS. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik diharapkan menyentuh di angka 42,84 GWh atau setara dengan pembangkit 54,74 MW.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
