tirto.id - Pada Jumat (24/5) malam, pasangan capres-cawapres 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan mereka diserahkan ke panitera MK oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.
"Ini kami ajukan sebagai bagian penting untuk sengketa pilpres. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang demokratis," kata Bambang Widjojanto saat konferensi pers usai mendaftarkan gugatan.
Dalam konferensi itu juga terlontar pernyataan menarik dari Bambang. Untuk menekankan urgensi gugatan pihaknya ke MK mantan komisioner KPK itu berargumen bahwa publik menilai Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
“Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar pemilu 1955, itu menjelaskan bahwa pemilu yang paling demokratis terjadi ketika awal kemerdekaan,” tegas Bambang dalam rekaman konferensi pers di laman Berita Satu.
Sebagaimana sering didengungkan oleh anggota BPN Prabowo-Sandi, alasan dari label buruk itu adalah klaim adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sama belaka dengan argumentasi tim kampanye Probowo pada Pemilu 2014 silam. Tapi, benarkah demikian?
Jika kita kembali menilik pemilu-pemilu selama Orde Baru, agaknya label “terburuk” itu mesti dipikir ulang. Pasalnya, kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu benar-benar terjadi kala bekas mertua Prabowo berkuasa.
Pemilu pertama di masa Orde Baru yang terjadi pada 1971 saja sudah dianggap sebagai demokrasi semu. Itulah saat pertama kali pula Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politik Orde Baru ikut pemilu. Berbagai daya upaya pun dilakukan rezim untuk memenangkan Golkar.
Mobilisasi PNS dan Opsus
Arsitek kemenangan Golkar pada zaman Orba adalah Ali Moertopo. Majalah Historia edisi 9/tahun I/2013 menyebut, Ali juga menggembosi partai-partai peserta pemilu melalui Operasi Khusus. PNI dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) adalah salah dua yang ketiban sial diporak-porandakan Opsus. Jika terindikasi kritis terhadap pemerintah dan militer, pimpinannya sudah pasti didepak dari partai.
Rezim Soeharto juga memobilisasi pegawai negeri. Mulanya para PNS dilarang ikut partai. Lalu pemerintah menerbitkan Kepres No. 82/1971 tentang pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah satu-satunya bagi pegawai negeri. Korpri pun lalu dimasukkan sebagai bagian dari Golkar.
Walhasil, Golkar menang mutlak. Ormas berlambang pohon beringin ini mengantongi 62,8 persen suara dan mendapat 236 kursi di DPR dalam Pemilu 1971. Di urutan kedua ada Partai Nahdlatul Ulama dengan 18,6 persen dan 58 kursi di parlemen. Yang mengejutkan, suara PNI sebagai pemenang Pemilu 1955 ternyata anjlok. Parpol bentukan Sukarno ini hanya mendapatkan 6,9 persen suara dan 20 kursi di DPR.
Golkar kian tak terbendung kala kebijakan penyederhanaan partai dilakukan pada 1973. Parpol-parpol dikelompokkan dalam dua ideologi besar: Nasionalis dan Islam. NU, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam PERTI melebur jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhitung sejak 5 Januari 1973.
Sementara itu partai-partai nasionalis seperti PNI, Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) digabung jadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sejak 10 Januari 1973. Ikut pula dalam gerbong ini Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.
Dengan berlakunya fusi partai ini Golkar tak tergoyahkan dalam Pemilu 1977. Pemilu pun jadi kian tertutup dengan aturan baru yang hanya memilih partai. Nama calon-calon anggota parlemen yang akan dipilih tidak lagi dicantumkan dalam surat suara.
Hasilnya pun sudah dapat diperkirakan. Golkar menang telak dengan perolehan 62,1 persen suara dan memperoleh 232 kursi di DPR. Di posisi kedua ada PPP dengan 29,2 persen suara (99 kursi DPR, dan PDI menduduki tempat ketiga dengan 8,6 persen suara (29 kursi DPR). Golkar lagi-lagi dominan, Soeharto pun tetap nyaman di puncak kekuasaan.
Masa Jaya Orde Baru
Kecurangan-kecurangan Orde Baru kian terang dalam pemilu 1982 dan 1987. Bisa dibilang inilah masa jaya rezim Soeharto.
Orde Baru juga seenaknya merombak struktur badan penyelenggara pemilu. Seperti dicatat laman Tempo, kali ini ketua Dewan Pertimbangan Lembaga Pemulihan Umum dijabat oleh menteri kehakiman. Anggotanya pun ditambah dengan memasukkan personel ABRI, parpol, dan Golkar.
Yang paling diingat orang dari pemilu yang menelan biaya total Rp132 miliar itu adalah kerusuhan kampanye Golkar di Lapangan Banteng pada 18 Maret 1982. Hari itu massa Golkar bentrok dengan massa yang diduga dari PPP. Dari Lapangan Banteng, kerusuhan menjalar ke Gunung Sahari, Jalan Veteran, Gambir, Jalan Senen Raya, Jalan Kramat, hingga Cempaka Putih.
Konon, kerusuhan itu direkayasa untuk mendiskreditkan Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta dan salah satu penandatangan Petisi 50.
“Insiden itu juga disebut-sebut untuk menjegal Ali Sadikin yang digosipkan akan menyalonkan diri sebagai presiden. Rekayasa kerusuhan Lapangan Banten itu tampak dari keterlambatan Ali Sadikin untuk datang ke Lapangan Banteng, tempat di mana ia akan berbicara sebagai juru kampanye Golkar,” tulis laman Viva.
Orde Baru kembali curang dalam Pemilu 1987. Kontrol pemerintah dan ABRI dalam lembaga penyelenggara pemilu masih saja kuat. Selain itu pemerintah juga masih menerapkan aturan lain yang diskriminatif terhadap partai lain tapi menguntungkan Golkar. Misalnya larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye—dari sebelumnya 45 hari ke 25 hari—hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Segala pembatasan macam itu jelas tak ada pengaruhnya bagi Golkar yang kader-kadernya menempati posisi penting dalam birokrasi dan militer. Rezim Soeharto memanfaatkan para birokratnya untuk memobilisasi dukungan terhadap Golkar. Caranya dengan menekan para kepala desa untuk mengumpulkan suara bagi Golkar.
“Terutama di pedesaan Jawa, di mana pejabat-pejabat desa cenderung mengontrol sebagian besar sumber-sumber nilai dan (sebagian karena alasan itu) secara tradisional dipatuhi untuk urusan-urusan di atas desa, strategi ini sangat berhasil,” tulis William Liddle dalam Pemilu-Pemilu Orde Baru (1992, hlm. 92).
Senjakala Orde Baru
Setelah mengalami masa puncak pada Pemilu 1987, dukungan untuk rezim Orde Baru mulai turun dalam Pemilu 1992. PPP dan PDI perlahan mulai berhadapan dengan Golkar yang disokong rezim. Meski demikian, dua partai ini masih harus berhadapan dengan serbaneka bentuk pembatasan.
“Meski tidak ada perubahan UU, tetapi calon anggota DPR diperiksa secara khusus melalui apa yang dinamakan Penelitian Khusus (Litsus). Calon partai yang tidak diinginkan penguasa atau mereka yang dianggap bisa menjadi pendulang suara terpental dari pencalonan dengan berbagai dalih,” tulis Tim KPU dalam Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta (2000, hlm. 140).
Pemungutan suara yang dilaksanakan pada 9 Juni 1992 menunjukkan hasil yang tak disangka-sangka. Golkar hanya mampu membukukan suara 68 persen, merosot lima persen dibanding suaranya dalam Pemilu 1987 yang mencapai 73 persen.
Peningkatan suara justru dialami PPP dan PDI. Seturut data yang dihimpun Tim KPU, PDI membukukan 14,89 persen suara nasional—naik empat persen dibandingkan perolehan Pemilu 1987 yang 10 persen. Sementara itu, perolehan PPP juga naik meski tak sesignifikan PDI. PPP berhasil memperoleh 17 persen suara nasional, artinya naik dua persen dari perolehannya di Pemilu 1987.
Editor: Windu Jusuf
