20 Mei 2008

Bagaimana Ali Sadikin Mencari Solusi untuk Kemaksiatan Jakarta?

INFOGRAFIK Mozaik Ali Sadikin
Ali Sadikin. Tirto/Deadnauval
Oleh: Petrik Matanasi - 20 Mei 2019
Dibaca Normal 3 menit
Ali Sadikin tidak percaya prostitusi dan judi bisa diselesaikan dengan penyuluhan belaka. Ia pun mendirikan lokalisasi.
tirto.id - Saat Ali Sadikin jadi gubernur, pernah ada istilah "becak komplit". Istilah itu merujuk becak yang keliling membawa Pekera Seks Komersial (PSK) yang siap melayani syahwat para lelaki yang mau membayar.

PSK lainnya, yang tak dibawa "becak komplit", juga tak kalah liar menjajakan diri. Ada beberapa kawasan pelacuran di Jakarta yang sudah terkenal sejak dulu. Salah satu kawasan yang dikenal dengan pelacurannya adalah sekitar Stasiun Senen yang dikenal sebagai Planet Senen.

Menurut catatan Alwi Shihab dalam Betawi Queen of The East (2002), waktu zaman Belanda, di Jakarta pernah ada lokalisasi di Kaligot, Sawah Besar juga Gang Heuber, Petojo — yang setelah kemerdekaan dinamai gang Sadar. Pada 1950-an hingga 1960-an, sebelum Planet Senen mulai ramai dengan pelacuran, tempat buang syahwat terbesar berada di Jalan Halimun.

Ketika Planet Senen sudah muncul sebagai kawasan prostitusi, pemandangan selepas senja di sana menguarkan aroma kemesuman yang pekat. Perempuan-perempuan berpenampilan seronok bermunculan dari dalam rumah-rumah kardus. Perempuan-perempuan itu, yang dulu disebut sebagai Wanita “P”, mangkal dari dari senja hari hingga subuh.


“Begitu diangkat sebagai Gubernur DKI, Bang Ali (sapaan Ali Sadikin) menjadi tidak betah melihat keadaan Planet (Senen) yang mesum, terbentang dari rel kereta api di Stasiun Senen hingga ke Tanah Tinggi,” tulis Alwi Shihab.

“Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak yang masih belasan tahun umurnya,” ujar Ali Sadikin dalam buku Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1994).

"Anti-Indoktrinasi" Pelacur

Ali mempelajari bagaimana kota-kota lain mengelola pelacuran. Ia, misalnya, mengetahui bagaimana Surabaya mengatur bisnis lendir ini supaya hidung belang tukang jajan bisa leluasa datang namun pada saat yang sama mencegah agar penyakit kelamin tidak leluasa gentayangan di sudut-sudut kota. Selain Surabaya, Ali Sadikin juga pernah ke Bangkok yang terkenal dengan industri seksnya. Di sana ia menyaksikan bagaimana pelacuran dilokalisasikan.

Banyak orang berpikiran bahwa pelacuran bisa dihentikan lewat penyuluhan—yang dalam istilah Ali Sadikin disebut sebagai "diindoktrinasi"—untuk disalurkan ke proyek-proyek pemerintah. Ali tidak sepaham dengan pemikiran macam itu. Alasannya: jumlah PSK pada 1970-an jumlahnya ribuan. Jika harus diarahkan ke proyek-proyek, tidak akan cukup.


Ali pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu pada soal-soal semacam seks berbayar: Ali memilih melokalisasikan mereka. Ia hendak merealisasikan apa yang pernah dilihatnya di kota-kota lain, misalnya Bangkok.

Tempat yang ia pilih berada di utara Jakarta. Letaknya tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok. Kramat Tunggak namanya. Para PSK dari Senen, Kramat Raya dan tempat lainnya kemudian digiring ke sana, ke Kramat Tunggak.

Nama Kramat Tunggak terkait Prasasti Tugu yang yang berada tidak jauh dari kawasan itu. Menurut Ridwan Saidi dalam Profil Orang Betawi: Asal muasal, Kebudayaan, dan Adat istiadatnya (1997), "tugu" sering disebut sebagai "tunggak" oleh orang-orang Betawi. Berhubung dianggap keramat, maka kawasan itu disebut dengan "Kramat Tunggak".

Pada 1970-an, tempat ini ideal menjadi lokalisasi pelacuran karena masih sepi. “Sebelum dijadikan tempat lokalisasi, wilayah Kramat Tunggak berupa rawa, sawah dan kebun. Letaknya pun terpencil jauh dari pemukiman penduduk,” tulis Fikri dalam skripsinya Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin: 1971-1977 (2011).


Menurut catatan Fikri, meski sepi bukan berarti di sana tak ada penghuni. Lokalisasi ini tak sulit mendatangkan para hidung belang. Letaknya yang dekat pelabuhan tentu strategis.

Apa yang dilakukan Ali jelas ditentang banyak pihak, terutama kelompok keagamaan dan organisasi perempuan. Menurut catatan Fikri dalam skripsinya, dari kelompok Islam setidaknya ada Ramlan Mardjoned — yang pernah jadi sekretaris Mohammad Natsir. Menurut Ramlan, yang juga menjadi anggota Ikatan Masjid Djakarta (IMD), melokalisasikan sama saja melegalkan perzinahan.

Selain Ramlan, ada Sjamsinoer Adnoes, Ketua Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Sjamsinoer bahkan mendatangi Ali Sadikin untuk memprotes kebijakan tersebut.

“Datanglah pada saya delegasi presidium KAWI Pusat yang dipimpin Ketua periodiknya Nyonya Sjamsinoer Adnoes. Ia menentang pikiran saya mengenai pemecahan masalah wanita 'P' itu. Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar,” kenang Ali Sadikin.

Tak semua orang Islam menentang ide lokalisasi Ali Sadikin. Salah satunya, menurut catatan Fikri dalam skripsinya, tokoh Nahdlatul Ulama keturunan Betawi Selemba, K.H. Harun Al-Rasyid, setuju melokalisasikan pelacuran. Namun, ia memberikan syarat: lokalisasi itu haruslah menjadi bagian atau tahapan dari usaha menuju penghapusan prostitusi secara tuntas. Ia juga menambahkan syarat lain: lokalisasi juga harusnya mengurangi akses para hidung belang.
    Kramat Tunggak setidaknya mampu menghalau aksi "becak komplit" yang liar agar tidak mudah dijangkau masyarakat Jakarta. Juga menjauhkan dunia pelacuran dari sekitar kampung-kampung Jakarta.


    Pajak Judi untuk Pembangunan

    Tak hanya pelacuran yang pernah dilegalkan lewat lokalisasi oleh Ali Sadikin di Jakarta. Tapi juga judi. Seperti lokalisasi pelacuran, judi yang dilokalisasikan juga menghasilkan uang. Berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.

    “Dari Pak Djumadjitin saya pun baru tahu, bahwa Pak Sumarno bekas Gubernur, juga pernah punya rencana untuk mengadakan judi, mengadakan Lotto. Tapi rupanya beliau ragu,” aku Ali Sadikin.

    Walikota Sudiro juga pernah punya ide untuk mengadakan kasino di Pulau Edam, di Teluk Jakarta. Rencana itu tak terlaksana. “Tapi partai-partai agama gigih menolaknya,” aku Ali. Seperti zina, bagi Ali, judi juga haram. Ali mengatur judi itu untuk kalangan tertentu saja, bukan untuk orang Islam.

    “Untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan di Jakarta saja. Dan waktu itu saya jelaskan, bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain,” aku Ali Sadikin.

    Meski banyak yang menentang, Ali tetap jalan. “Saya sahkan judi itu. Mulai dengan lotere totalisator, lotto, dengan mencontoh dari luar negeri. Lalu dengan macam-macam judi lainnya. Sampai kepada Hwa Hwe," kenang Ali.

    Kepada penentang kebijakan yang dicap maksiat itu, Ali pun melucu dengan bilang: “Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter karena jalan-jalan di DKI (Jakarta) dibangun dengan pajak judi.”

    Cap Gubernur maksiat pun dilekatkan pada Ali Sadikin. Sialnya Nani Arnasih, istri Ali, juga kena getahnya. Sang Istri sampai sempat mendapatkan julukan Madam Hwa Hwe.

    Ali Sadikin meninggal di Singapura pada 20 Mei 2008, tepat hari ini 11 tahun lalu. Jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

    ==========

    Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 1 November 2017 dengan judul "Solusi Maksiat ala Ali Sadikin". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.

    Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
    (tirto.id - Humaniora)


    Penulis: Petrik Matanasi
    Editor: Zen RS
    DarkLight