tirto.id - Sebulan setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) berdiri pada 5 Oktober 1945, TKR masih juga belum memiliki panglima. TKR hanya dipimpin seorang kepala staf. Orang yang menjadi kepala staf adalah Oerip Soemohardjo, mantan Mayor Tentara Belanda KNIL.
Dari sekian banyak perwira TKR di Jawa, Oerip tergolong senior. Di balik sikapnya yang cenderum diam, Oerip sebenarnya yang paling berpengalaman sebagai sebagai perwira militer. Lebih dari dua puluh tahun ia berkarier di KNIL. Perwira lain yang lebih senior darinya sudah banyak yang meninggal saat Indonesia merdeka.
Sebagai mantan KNIL, tak heran jika organisasi awal TKR mirip KNIL. Kebanyakan perwira TKR adalah mantan komandan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA). Ada perang dingin antara perwira bekas KNIL dengan bekas PETA.
Mantan komandan kompi dan batalyon PETA, adalah orang-orang yang kebanyakan minim latihan kemiliteran. Calon komandan kompi yang disebut Chudancho, menurut Joyce Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang (1989), hanya dilatih enam bulan di Bogor. Sementara, mereka yang satu tingkat lebih tinggi dari Chudanco, yaitu calon komandan batalyon yang disebut Daidancho, malah hanya dilatih 3 bulan saja. Hanya komandan peleton saja yang mendapat latihan terlama karena mereka disiapkan memimpin banyak pertempuran di garis depan.
Kebanyakan para komandan batalyon adalah tokoh masyarakat yang berpengaruh. Hampir semuanya belum pernah mendapat latihan dan pendidikan militer yang intensif. Tak heran, jika intelektual macam Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifudin ragu dengan kepemimpinan dan kemampuan tempur para bekas daidancho.
Bukan kebetulan jika Amir Sjarifudin, selaku Menteri Keamanan, lebih dekat dengan para mantan KNIL. Pendidikan militer yang cukup lama dan intensif membuat mereka punya pengetahuan kemiliteran yang lebih luas. Dan itu dibutuhkan oleh Amir karena ia pun minim pengetahuan soal itu, sebab Amir memang bukan orang militer dan tidak pernah mencicipi pendidikan kemiliteran.
“Saya sebagai salah seorang mantan opsir (perwira) KNIL yang dianggap dekat dengan anggota pasukan mantan PETA sering mendengar obrolan orang-orang mantan PETA. Kenapa yang memimpin TKR kebanyakan orang-orang mantan KNIL, padahal mantan PETA jumlahnya jauh lebih banyak? Itu adalah salah satu contoh lontaran mereka yang sempat saya dengar,” ujar Didi Kartasasmita, salah seorang mantan KNIL yang menjabat Panglima Komandemen Jawa Barat, dalam buku Didi Kartasasmita: Pengabdian Bagi Kemerdekaan (1993) karya Tatang Sumarsono.
Persaingan antara bekas PETA dan bekas KNIL itu sampai ke petinggi TKR dan pemerintahan. Hal ini membuat Oerip Soemohardjo mengadakan rapat perwira. Tak hanya menyelesaikan masalah persaingan antar perwira, tapi juga memilih Panglima TKR. Di Gondokusuman, Yogyakarta, markas TKR, berkumpullah para perwira berpangkat letnan kolonel ke atas atau yang sudah menjadi komandan resimen.
“Sejak awal pun sudah timbul kesan bahwa rapat perwira itu tidak akan tertib. Para pesertanya datang ke tempat acara dengan pistol di pinggang. Saya menyebutnya sebagai rapat koboy-koboyan.... Pokoknya rapat itu betul-betul semrawut, tidak mencerminkan kedisiplinan,” ingat Didi.
Orang-orang yang bicara di forum selalu disoraki. Tak terkecuali pejabat sementara Menteri Pertahanan Soeljodikusumo (orang yang ditunjuk sebagai menteri, Soepriyadi, tidak juga muncul) pun juga disuruh turun dari mimbar ketika sedang berbicara. Oerip selaku kepala staf tidak bisa berbuat banyak dalam kekacauan itu. Dia hanya berusaha tenang. Bukan Oerip yang menguasai pembicaraan. Namun, Letnan Kolonel Hollan Iskandar. Dengan bijak, kepemimpinan rapat diserahkan Oerip kepada Holland.
Menurut Abdul Haris Nasution, dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1 – Kenangan Masa Gerilya (1989), “Sebenarnya acara pokok dari konferensi TKR itu adalah untuk menggariskan suatu strategi TKR untuk menghadapi sekutu (dan NICA Belanda).”
Pada buku yang lain, kumpulan tulisan di buku Tahta Untuk Rakyat (1982), Nasution menjelaskan lebih rinci: “Rapat berkembang sedemikian rupa sehingga Pak Oerip susah menguasai jalannya pembicaraan. Wakil pemerintah Pusat, bekas Daidancho Soeljoadikusumo pun tak dapat memberikan tuntunan. Pembicaraan berjalan sedemikian rupa sehingga akhirnya meningkat kepada pemilihan yakni pemilihan Panglima Besar, Menteri Pertahanan dan satu panitia.”
Acara inti, yang tampaknya ditunggu-tunggu banyak perwira, akhirnya mengadakan pemilihan panglima. Dalam bursa bakal panglima, semula terdapat nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX (yang tak punya pengalaman militer sama sekali), Nasir (mantan pelaut yang pernah bekerja di Angkatan Laut Jepang), Wijoyo Suryokusumo, GPH Purwonegoro, Laksamana M Pardi (Kepala TKR Laut), Suryadi Suryadarma (yang belakangan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara), Soedirman (komandan resimen TKR Banyumas) dan juga Oerip. Setelah pemilihan awal, akhirnya hanya tersisa dua nama. Yakni: Soedirman dan Oerip Soemohardjo.
Menurut Didi Kartasasmita, saat itu “kualitas dikesampingkan”. Apalagi pemilihan tersebut berdasarkan ikatan emosional. Jadi jago yang dipilih tentu yang terdekat atau punya latar belakang yang sama. Ikatan emosional lebih menentukan.
Dalam pemilihan, menurut pengakuan Didi Kartasasmita, Oerip yang lebih senior, bahkan dianggap lebih berpengalaman hanya mendapat 21 suara. Sementara Soedirman memperoleh 23 suara. 6 suara bagi Soedirman bahkan diperoleh hanya dari satu nama saja: Mohammad Noeh.
Menurut Abdul Haris Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas jilid 1 – Kenangan Masa Gerilya, Noeh satu-satunya wakil resimen-resimen TKR di Sumatra. Terdapat 6 resimen di Sumatra, jadi semua suara dari Sumatra berada di tangan dan pilihan Noeh. Kebetulan Noeh memang lebih dekat dengan kelompok PETA. Perwira TKR Sumatera kebanyakan mantan Gyugun, tentara sukarela mirip PETA.
Kemenangan Soedirman bukannya membuat suasana rapat menjadi tenang. Suasana justru menjadi lebih riuh rendah, penuh kegaduhan. Beberapa perwira yang girang atas kemenangan Soedirman memukul-mukul meja.
Meski terpilih pada 12 November 1945, namun Soedirman tidak langsung diangkat. “Perdana Menteri Sjahrir berpegang pada kekuasaannya untuk menentukan siapa-siapa menterinya. Beliau telah mengangkat Amir Sjarifudin, yang dewasa itu sangat populer, sebagai menteri di kalangan rakyat,” aku Nasution dalam Tahta Untuk Rakyat.
Presiden Soekarno pun tidak ada masalah dengan pengangkatan Amir Sjarifudin sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, dalam rapat pemimpin TKR itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX terpilih sebagai Menteri Pertahanan.
Soedirman memang diuntungkan oleh keberhasilannya dalam beberapa fragmen bersejarah. Ia yang memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran Ambarawa, menggantikan Letkol Isdiman yang gugur pada 26 November 1945. Selama 4 hari tentara Inggris di Ambarawa dikepung. Akhirnya pada 15 Desember 1945, tentara Inggris mundur dari Ambarawa ke Semarang.
Palagan Ambarawa merupakan salah satu pertempuran dahsyat yang berlangsung di awal-awal kemerdekaan. Pertempuran itu memakan banyak korban di pihak republik. Bahkan sebenarnya tak jelas mundurnya Inggris tersebut karena tidak tahan dengan serbuan pihak Republik yang lebih banyak personilnya atau karena Inggris memang sengaja mundur.
Tetap saja Palagan Ambarawa itu dianggap sebagai kesuksesan Soedirman sebagai komandan militer. Peristiwa ini tampaknya membuat pemerintah pusat percaya pada Soedirman.
Butuh waktu memang bagi pemerintahan Sjahrir untuk mempercayai Soedirman. Namun lama-lama akhirnya Soedirman pun diangkat sebagai Panglima Besar TKR pada 18 Desember 1945. Sementara Oerip tetap jadi Kepala Staf, namun jabatan itu setingkat lebih rendah dari Panglima. Dengan kebesaran hati, Oerip menerima pengangkatan orang yang tak lebih berpengalaman dalam memimpin pasukan darinya.
Lepas dari kekurangannya, Soedirman adalah satu-satunya Panglima Besar yang heroik memimpin perang gerilya. Dia juga satu-satunya Panglima Tentara yang dipilih berdasar voting, karena panglima tertinggi tentara sesuadahnya, baik panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahkan Kepala Staf semua angkatan, pada akhirnya adalah Hak Prerogatif Presiden. Seperti tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) UU tentang TNI, panglima ”diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Zen RS
