tirto.id - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, buka suara soal sejumlah program kontroversial dari era gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Program yang disorot, yakni sumur resapan alias drainase vertikal dan rumah down payment (DP) Rp0, yang digagas eks Gubernur DKI, Anies Baswedan.
Soal sumur resapan, Rano menilai program penanganan banjir tersebut digagas Anies lantaran hujan masih sering terjadi beberapa tahun lalu. Karena itu, Anies membuat sumur resapan untuk menangani banjir. Kini, hal yang menjadi perhatian adalah pergerakan matahari.
"Dulu curah hujan tinggi, sekarang (es di) Alaska itu sudah mencair. Jadi, sekarang yang dikhawatirkan adalah perubahan matahari. Sekarang kita merasakan, Jakarta hari ini bisa 41 derajat," tuturnya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2024).
"Artinya, bukan berarti hujan tidak terjadi, tapi hujan fasenya akan tidak sebesar waktu itu (zaman Anies). Karena waktu itu Mas Anies, Ahok, atau siapapun, (pakai) biopori, bor tanah (untuk membuat sumur resapan)," lanjut dia.
Rano mengakui, di kampung halamannya ia juga membuat sumur resapan. Namun, karena perubahan iklim, Rano ingin agar Jakarta memiliki lebih banyak ruang terbuka hijau.
"Sekarang beda lagi, ini iklim sudah berubah, panasnya luar biasa. Kalau harus diberi contoh, menanam, ruang terbuka hijau. Jadi, setiap konsep pasti (disesuaikan) berdasarkan apa yang terjadi," tutur Rano.
Sementara itu, Rano menilai akan sulit untuk merealisasikan rumah DP Rp0 yang berbentuk apartemen atau hunian vertikal. Sebab, sebuah rumah tak mungkin dibeli dengan DP Rp0.
Namun, ia tidak menampik bahwa masyarakat Jakarta saat ini memerlukan hunian vertikal sebagai solusi atas kebutuhan akan hunian.
"Tentang hunian vertikal DP Rp0, hunian vertikal menurut saya masih diperlukan, tapi apakah DP-nya Rp0? Enggak mungkin. Jadi, saya minta maaf," kata dia.
"Kemudian vertikal itu salah satu solusi untuk bisa menampung masyarakat, tapi tentu kita tidak akan sporadis di setiap wilayah bikin, tidak," lanjut Rano.
Untuk diketahui, sumur resapan dan rumah DP Rp0 merupakan program kontroversial yang kerap disorot DPRD DKI Jakarta. Bahkan, program sumur resapan dan rumah DP Rp0 tidak mendapatkan alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2023 dan 2024.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
