tirto.id - Mahasiswa membangkang. Permintaan Presiden Joko Widodo agar mereka tidak lagi menggelar demonstrasi dianggap angin lalu. Mereka bahkan mengkritik balik presiden.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta Sultan Rivandi mengatakan yang ditunggu-tunggu para mahasiswa keluar dari mulut presiden bukanlah pernyataan itu. Tapi, kataya kepada reporter Tirto, Kamis (26/9/2019) kemarin, pernyataan soal realisasi tuntutan para mahasiswa.
Salah satu tuntutan mahasiswa terhadap Jokowi adalah agar ia menerbitkan Perppu untuk menggantikan UU KPK hasil revisi--yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Tapi Jokowi belum mau melakukan itu. Ia baru mengatakan sedang mempertimbangkan Perppu. Ucapannya disampaikan setelah bertemu dengan sejumlah tokoh.
Jokowi juga mengatakan beberapa rancangan peraturan yang dipermasalahkan mahasiswa seperti RKUHP sudah resmi ditunda. Tapi yang sebenarnya diinginkan mahasiswa adalah pembatalan selamanya.
Karena itulah meski pernyataan presiden "bernada menakut-nakuti," mahasiswa tidak akan gentar. Justru, Sultan yakin, itu akan jadi pemicu gelombang protes yang lebih besar.
Sementara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Manik Marganamahendra memastikan para mahasiswa akan terus mengawal isu ini.
Pernyataan bahwa Jokowi menganjurkan mahasiswa tidak demo disampaikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, Kamis (26/9/2019) kemarin. Nasir mengaku diminta Jokowi untuk meredam demo mahasiswa.
Pemerintah ingin mahasiswa kembali ke kampus, belajar saja, dan tak turun ke jalan.
"[Presiden] mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak turun ke jalan, tapi kembali ke kampus masing-masing," kata Nasir usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Nasir bakal mengumpulkan para rektor untuk menindaklanjuti permintaan Jokowi. Dia bahkan bilang akan ada sanksi terhadap rektor-rektor "yang mengerahkan mahasiswanya turun ke jalan"--meski mahasiswa berkali-kali mengatakan gerakan mereka independen dari pihak mana pun.
Permintaan ini juga diabaikan para dosen yang bersimpati terhadap aksi mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia.
Ketua Program Studi S1 Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) Abdul Gaffar memilih berdiri di sisi mahasiswa dengan mengatakan bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga.
Apalagi, katanya kepada reporter Tirto, bagi mahasiswa demo itu bukan sekadar hak, tapi juga "kewajiban" sebagai bentuk kontrol sosial.
Mahasiswa Indonesia, dalam sejarahnya, pernah melakukan kontrol sosial berkali-kali dan berhasil. Yang signifikan serta tak terlalu lama masanya adalah gerakan reformasi 1998, yang berhasil menumbangkan Soeharto.
"Demokrasi tak bisa berjalan baik tanpa popular control," tegasnya.
Gaffar mengatakan Jokowi semestinya tidak perlu melarang demo mahasiswa, tapi cukup mengimbau agar mereka tidak merusak dan berbuat onar--pesan yang semestinya disampaikan pula ke aparat.
Otoriter
Tahun 2014 lalu wajah Jokowi terpampang di salah satu sampul majalah terpopuler di dunia. Di sana dia dijuluki 'A New Hope' karena, salah satunya, dianggap orang sipil yang membawa semangat reformasi.
Seiring berjalannya waktu, titel itu memudar. Bahkan karena sikap-sikapnya dalam beberapa waktu terakhir, kata dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta David Efendi, Jokowi dan para pembantunya, termasuk Nasir, sudah pantas diberi titel "otoriter nanggung."
David adalah salah dosen yang mengizinkan mahasiswanya untuk mengikuti aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta. Bahkan liputan atau tulisan mahasiswa yang ikut serta dalam aksi ia setarakan sebagai tugas kuliah.
"Sebagai produk reformasi kok anti gerakan reformasi. Ini rakyat sedang mengoreksi tirani berlapis baja yang dibangun legislatif dan eksekutif," kata David kepada reporter Tirto.
Dia memvonis pemerintah dan parlemen sudah "durhaka terhadap ibu kandung reformasi."
Ciri-ciri pemimpin otoriter, kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, adalah "menggunakan segala cara (termasuk kekerasan) untuk menghalau, menekan, atau melawan suara publik."
Jokowi semakin condong mengarah ke sana saat mengatakan sebaiknya mahasiswa di kampus saja. Soal tudingan ini Jokowi pernah membantahnya tahun lalu karena memang dia telah dicap demikian bukan kali ini saja. "Saya tidak ada potongan otoriter," kata Jokowi.
Sementara terhadap Nasir, Haris mengkritiknya dengan bilang kalau dia adalah contoh birokrat yang tidak paham tugas sendiri.
"Tugas Menristekdikti adalah meningkatkan kualitas perguruan tinggi, sementara aksi mahasiswa adalah wujud intelektualitas." "Melarang demo berarti melecehkan kecerdasan mahasiswa," pungkasnya.
==========
(Revisi Jumat 27 September pukul 11:52: sebelumnya kami menulis Ketua BEM UI akan menggelar demonstrasi lagi pada 30 September karena dia bilang "kami masih akan terus mengawal karena paripurnanya tanggal 30 September." Tapi Jasmine Umi Safira, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi BEM UI 2019, mengatakan "pengerahan aksi massa itu tidak benar").
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Rio Apinino
