Indeks Wna

KPU DIY kata Wawan telah menindaklanjuti temuan Bawaslu DIY terkait 10 nama WNA yang masuk dalam DPT.

Bawaslu Yogyakarta menemukan ada 10 WNA masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, 8 di antaranya ditemukan di Bantul.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menemukan 103 dari 1.680 WNA pemilik e-KTP yang tercatat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Fadli Zon mengatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu melihat peraturan lebih jelas mengenai WNA yang memiliki e-KTP.

Penerbitan e-KTP untuk WNA ini sesuai dengan pasal 63 dan Pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dirjen Dukcapil memastikan ada perbedaan antara e-KTP WNA dan WNI meski tampilannya mirip.

Yassona khawatir e-KTP WNA  dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia, mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Dukcapil bedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.

Ada tiga ciri yang menjadi pembeda antara e-KTP milik WNA dengan WNI.

Zudan mengatakan bila didapati ada WNA yang masuk DPT, maka ia menganggap terjadi kesalahan memasukkan data yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU pastikan WNA asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat tidak ada di DPT pemilu 2019

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

Daniel menyatakan kelima kliennya itu tidak mengetahui soal penyelundupan sabu dalam kapalnya.

Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi mendeportasi sebanyak 58 warga negara asing di wilayahnya karena terbukti melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian sepanjang 2017.

Polisi berhasil mengamankan Muang Muang Tin (MMT), tersangka penyelundupan manusia yang menjadi buronan Polda NTT di Jakarta Barat.

Salah satu indikator para WNA memilih Indonesia karena mempunyai banyak kemudahan dalam beraksi.

Fadli Zon menganggap bahwa dengan kebijakan ini, Indonesia menjadi negara tak bertuan dan dengan mudah diinjak oleh siapa saja.

WNA asal Cina yang diduga terlibat kejahatan siber internasional akan diserahkan ke kepolisian negara tempat asal mereka.

Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Kalimantan Timur, mengamankan 12 WNA berkewarganegaraan Cina di lokasi proyek pembangunan PLTU Handil karena tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian yang sah.

Warga negara Pakistan Muhammad Riaz alias Mr Khan memasuki ruang persidangan untuk menjalani sidang kasus kepemilikan 97 kg narkotik jenis sabu-sabu yang diselundupkan dalam mesin genset.

Sebanyak 17 perempuan asal Maroko diamankan karena melakukan pelanggaran dokumen keimigrasian saat diduga melakukan praktek prostitusi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Senayan.