Indeks Wawancara Khusus

Jumat, 24 Jun 2016

"Di Yogya, Garin Tidak Seperti Ahok"

Gebrakan Jogja Independent (Joint) cukup membuat geger perpolitikan lokal Yogyakarta. Sayang, belakangan meredup. Sineas kenamaan Garin Nugroho yang keluar sebagai pemenang konvensi Joint, belum sanggup mendongkrak gerakan Joint menjadi masif dan membesar seperti Teman Ahok di Jakarta.
Kamis, 23 Jun 2016

"Bagaimana Bisa Saya Dikatakan Tidak Bersuara?"

Meski sudah jarang manggung, kekritisan Iwan Fals tak pernah berkurang. Ia masih menjadi pengamat setia perjalanan negeri ini.
Kamis, 23 Jun 2016

"TKDN 30 Persen Terlalu Sedikit, Idealnya 60 Persen"

Kebijakan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk smartphone sempat mendapat protes pelaku usaha atau vendor ponsel yang memasarkan produknya di Indonesia. Upaya memaksimalkan TKDN tak hanya punya kepentingan pemerintah, tapi juga demi kepentingan konsumen.
Selasa, 21 Jun 2016

"Saya Sangsi Indonesia Air Show Berhasil"

Pengalaman menggelar dua airshow skala internasional menjadi modal Indonesia untuk kembali melaksanakan acara serupa beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mewujudkan acara sebesar Indonesia Air Show seperti 20 tahun lalu, butuh komitmen dan kemauan yang kuat. Bukan itu saja, infrastruktur tempat airshow juga jadi kendala Indonesia. Sehingga wajar saja rencana ini ditanggapi pesimistis oleh pelaku dirgantara.
Senin, 20 Jun 2016

"Pastilah (Tuntas) Sebelum Pemerintahan Jokowi Turun"

Presiden Joko Widodo dianggap melakukan terobosan besar dalam pembangunan proyek infrastruktur. Proyek demi proyek dikunjunginya langsung. Politisi Golkar pun memuji kebijakannya itu, dan merasa yakin semua proyek infrastruktur bisa tuntas sebelum pemerintahannya berakhir pada 2019.
Senin, 20 Jun 2016

"Kami Menyadari Rekonsiliasi Isu yang Sangat Sensitif"

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.
Jumat, 17 Jun 2016

"Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan"

Samsu Rizal Panggabean Dosen HI UGM, salah satu anggota tim dari Yayasan Sukma Bangsa menceritakan pengalamannya saat ikut membebaskan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf lebih detail. Ia berkisah bagaimana sadisnya kelompok militan ini dalam memperlakukan sandera yang tidak ditebus. Ia juga menyampaikan diplomasi melalui jalur sipil jauh lebih manjur dibanding menggunakan pendekatan militer.
Kamis, 16 Jun 2016

"Politik Dinasti Ada di 61 Kepala Daerah"

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.
Rabu, 15 Jun 2016

"Hukuman Kebiri Tak Relevan"

Kasus kekerasan seksual marak belakangan. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini dinilai tidak relevan oleh Alissa Wahid, pendiri Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak. Alissa menilai yang lebih relevan justru pendidikan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Hukum
Selasa, 24 Mei 2016

"Apa Dulu Tujuannya Dibuka kepada Publik?

LPPOM MUI tidak menerima dana APBN. Karenanya, LPPOM MUI merasa tak perlu melaporkan penggunaan dananya ke pemerintah. LPPOM MUI hanya melaporkannya kepada pimpinan MUI yang selaku pelaksana pemberi sertifikasi halal untuk memberi laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Agama. Ini sama saja dengan konsep perusahaan swasta, karena MUI mengelola sendiri keuangannya.
Jumat, 20 Mei 2016

"Siapa Tanggung Jawab Jika Proyek Kereta Cepat Gagal?"

Pada 23 Juli 2011, terjadi kecelakaan kereta cepat Cina yang menewaskan 32 orang penumpang di Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Peristiwa itu menjadi salah satu tolok ukur penilaian kualitas proyek kereta cepat Cina.
Hukum
Kamis, 19 Mei 2016

"Mereka Tak Ganti Kewarganegaraan dan Tak Taat pada Perancis"

Di legiun asing itu anggotanya (Legionnaire) tidak bersumpah untuk negara tapi bersumpah untuk unit. Apa kata batalion, dia akan laksanakan. Apa kata brigade (komandan), dia akan laksanakan. Tidak peduli dengan negara Perancis.
Selasa, 17 Mei 2016

"Negara Hadir untuk Jujur pada Sejarah"

Sebuah Simposium yang bersejarah digelar di Jakarta pada April lalu. Pelaksanaannya sangat penting karena menjadi penanda putusnya rantai dendam akibat peristiwa 65. Yang lebih istimewa, negara hadir dalam Simposium ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang justru diberangus dan dibubarkan, Simposium 65 kali ini mendapatkan dukungan dari pemerintah.
Sosial Budaya
Rabu, 23 Mar 2016

"Ahok Mengambil Simpati Kelompok Fanatik"

Langkah Ahok membereskan lokalisasi dinilai hanya mencoba mengambil simpati warga, menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. salah satu upaya dari ahok merevitalisasi kali ciliwung adalah merelokasi kalijodo dan dari itu banyak simpati warga jakarta kepada ahok yang diniliai tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarata, dan peluang untuk mempertahankan kursi DKI 1 pun terbuka lebar baginya walaupun maju sebagai calon independent ahok yakin mampu
Politik
Jumat, 18 Mar 2016

"Jokowi Harus Cabut Keppres Reklamasi"

Reklamasi meminggirkan nelayan tradisional. Menurut Ketua KNTI Jakarta, Presiden Jokowi harus membuktikan visi kemaritimannya. pembangunan pulau reklamasi ini memang berdampak pada warga pesisir utara teluk jakarta. Diperkirakan sebanyak 16.855KK akan sangat berdampak pada proyek reklamasi ini.
Sosial Budaya
Kamis, 17 Mar 2016

"Apa Anda Mau Menghasilkan Generasi Pemabuk?"

RUU Minuman Beralkohol memang tidak akan ekstrem menutup total peredaran minuman beralkohol. Namun, RUU ini dianggap sebagai sebuah upaya maksimal untuk meminimalisir dampak dari peredaran minol. Wakil ketua komite III DPD yang juga ketua GeNAM yaitu Fahira Idris berharap RUU Minuman Beralkohol cepat di selesaikan , paling tidak RUU ini menjadi tindakan preventiv pemerintah untuk menghindarkan warga negara yang sering mengkonsumni minuman beralkohol agar tidak berdampak negativ.
Bisnis
Senin, 14 Mar 2016

"Jangan Bunuh Harapan Petani"

Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam menata tata-niaga komoditas karet. Sementara negara-negara lain justru mengawal kepentingan petani karetnya.sudah seharusnya Indonesia bisa memproduksi semua komoditas, termasuk mengolah karet mentah menjadi bahan jadi. Ini yang harusnya jadi pertimbangan.