Indeks Uu Terorisme

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah seharusnya. Hal ini itu sudah tercantum dalam Sapta Marga.

"Kita tidak boleh menangani situasi ini lambat-lambat," ujar Moeldoko.

Jokowi akan menerbitkan Perppu apabila RUU Terorisme tak segera disahkan hingga akhir Juni mendatang.

Komnas HAM sepakat dengan revisi UU Pemberantasan Terorisme asalkan tidak melanggar prinsip HAM.

"Ya, sebagaimana dulu dikeluarkan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, Presiden kami minta mengeluarkan Perppu Antiterorisme kalau RUU tak segera disahkan," kata Luthfi.

Panglima TNI menegaskan pelibatan tentara dalam pemberantasan aksi terorisme, masih menunggu diterbitkannya revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

Revisi UU Terorisme sulit terealisasikan dalam waktu cepat karena sejumlah isu krusial yang diperdebatkan.

"Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril.

"Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan."

DPR RI dan pemerintah sepakat mengesahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme. Salah satu poin penting dalam UU itu adalah pelibatan TNI dalam penanganganan terorisme.

"Kalau nantinya di bulan Juni pada akhir masa sidang hal ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," tegas Presiden.

Komnas HAM mempertanyakan lokasi para terduga teroris itu diamankan setelah ditangkap.

Imparsial mengusulkan empat poin terkait dengan definisi terorisme dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas oleh DPR RI.

DPR hingga kini belum menyepakati definisi terorisme yang akan digunakan dalam RUU Tindak Pidana Terorisme, karena banyaknya masukan dari berbagai pihak. 

Melibatkan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme rawan bias kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa.

Yasonna berkata, pembahasan RUU Terorisme sudah masuk ke tahap akhir, maka tidak mungkin untuk mengubah nama seperti yang diusulkan Panglima TNI.

Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.

PKB mendukung revisi Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan karena bisa menjadi payung hukum penyelesaian masalah terorisme yang bersifat preventif.

Revisi UU Terorisme yang sedang dibahas di DPR terkesan hanya menyoroti penindakan dan pencegahan, tetapi belum menyentuh hak-hak korban yang selama ini terabaikan. Mungkinkah revisi ini juga menjadi momentum pemenuhan hak korban dan optimalisasi peran korban terorisme?

Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran.