Indeks Uu Terorisme
Komnas HAM Sepakat Revisi UU Terorisme Asal Ikuti Prinsip HAM
Komnas HAM sepakat dengan revisi UU Pemberantasan Terorisme asalkan tidak melanggar prinsip HAM.
14 Ormas Islam Dukung Jokowi Keluarkan Perppu Terorisme
"Ya, sebagaimana dulu dikeluarkan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI, Presiden kami minta mengeluarkan Perppu Antiterorisme kalau RUU tak segera disahkan," kata Luthfi.
Panglima TNI: Pelibatan Tentara Menunggu Terbitnya RUU Antiteror
Panglima TNI menegaskan pelibatan tentara dalam pemberantasan aksi terorisme, masih menunggu diterbitkannya revisi UU Tindak Pidana Terorisme.
Poin-Poin Krusial yang Perlu Dicermati dari RUU Terorisme
Revisi UU Terorisme sulit terealisasikan dalam waktu cepat karena sejumlah isu krusial yang diperdebatkan.
Moeldoko: Pemerintah Tidak Boleh Lambat Tangani Terorisme
"Kita tidak boleh menangani situasi ini lambat-lambat," ujar Moeldoko.
Yusril Sepakat Pelibatan TNI dalam Berantas Terorisme
"Sudah saatnya terlibat karena tingkat intensitasnya sudah luar biasa," kata Yusril.
Wiranto Sebut Kendala RUU Terorisme Telah Diatasi
"Kendala tentang Revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan."
RUU Terorisme Belum Disahkan, Moeldoko: Sulitkan Aparat di Lapangan
Jokowi akan menerbitkan Perppu apabila RUU Terorisme tak segera disahkan hingga akhir Juni mendatang.
DPR dan Pemerintah Sepakat Libatkan TNI dalam Penanganan Terorisme
DPR RI dan pemerintah sepakat mengesahkan Revisi UU Pemberantasan Terorisme. Salah satu poin penting dalam UU itu adalah pelibatan TNI dalam penanganganan terorisme.
Jokowi akan Rilis Perppu Jika RUU Terorisme Tak Disahkan Juni Nanti
"Kalau nantinya di bulan Juni pada akhir masa sidang hal ini belum segera diselesaikan, saya akan keluarkan perppu," tegas Presiden.
Revisi UU Terorisme: Komnas HAM Soroti Penangkapan Terduga Teroris
Komnas HAM mempertanyakan lokasi para terduga teroris itu diamankan setelah ditangkap.
Imparsial Nilai Terorisme Tak Termasuk Kejahatan Terhadap Negara
Imparsial mengusulkan empat poin terkait dengan definisi terorisme dalam RUU Terorisme yang sedang dibahas oleh DPR RI.
DPR RI Belum Sepakati Definisi Terorisme Dalam RUU
DPR hingga kini belum menyepakati definisi terorisme yang akan digunakan dalam RUU Tindak Pidana Terorisme, karena banyaknya masukan dari berbagai pihak.
Bahaya dan Ancaman Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme
Melibatkan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme rawan bias kepentingan politik dari rezim yang sedang berkuasa.
Panglima TNI Klaim Surat ke DPR Soal RUU Terorisme Bukan Intervensi
Yasonna berkata, pembahasan RUU Terorisme sudah masuk ke tahap akhir, maka tidak mungkin untuk mengubah nama seperti yang diusulkan Panglima TNI.
Pansus Ajukan RUU Terorisme ke Paripurna DPR Desember 2017
Menurut Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii, saat ini sudah tidak ada lagi substansi yang diperdebatkan antara pemerintah dengan DPR dalam RUU itu.
PKB Dukung Revisi UU Terorisme untuk Cegah Radikalisme
PKB mendukung revisi Undang-Undang No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera diselesaikan karena bisa menjadi payung hukum penyelesaian masalah terorisme yang bersifat preventif.
Hak Korban Terorisme yang Terabaikan
Revisi UU Terorisme yang sedang dibahas di DPR terkesan hanya menyoroti penindakan dan pencegahan, tetapi belum menyentuh hak-hak korban yang selama ini terabaikan. Mungkinkah revisi ini juga menjadi momentum pemenuhan hak korban dan optimalisasi peran korban terorisme?
Revisi UU Terorisme dan Potensi Ancaman Hak Asasi
Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur preventif atau pencegahan aksi terorisme, daripada penindakan. Usulan revisi UU Terorisme ternyata justru menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, selama ini penanganan tindak pidana terorisme hampir tidak diaudit, maka dari itu muncul kekhawatiran UU ini akan di salah gunakan